Kompas.com - 29/07/2013, 07:36 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Balaikota, Jakarta, Jumat (26/7/2013). ESTU SURYOWATIWakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Balaikota, Jakarta, Jumat (26/7/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketegasan dan gaya ceplas-ceplos Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ternyata tak hanya mengundang decak kagum masyarakat Ibu Kota. Sikapnya itu juga menjadi bumerang dan ancaman bagi sebagian pihak, seperti pedagang kaki kima (PKL), warga Fatmawati, dan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana yang kesal karena ucapan Basuki yang menurutnya selalu sembarangan.

Hanya dalam jangka waktu sekitar lima hari, Basuki disomasi, diadukan ke Polda Metro Jaya, hingga diimbau untuk memeriksa kesehatan jiwanya.

PKL somasi Basuki

Berawal dari ucapannya yang mengancam akan memidanakan PKL yang masih ngeyel bertahan berdagang di pinggir jalan dan menolak direlokasi, Basuki terancam terkena somasi oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI). APKLI meminta pria yang akrab disapa Ahok itu untuk meminta maaf terkait pernyataannya. APKLI memberikan waktu selama 14 hari sejak Selasa (23/7/2013) lalu.

Menanggapi hal itu, Basuki santai. Dia menegaskan tidak melarang masyarakat berjualan asalkan sesuai aturan. Dia juga mengingatkan agar APKLI tidak berargumentasi soal aturan setengah-setengah.

"Iya, somasi aja. Tapi, jangan membaca undang-undang sepotong-sepotong," kata Basuki.

Warga Fatmawati laporkan Basuki ke polisi

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Akibat kekecewaan warga Fatmawati terhadap Basuki yang dianggap ingkar janji terhadap pembangunan MRT bawah tanah di kawasan itu, warga Fatmawati yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli MRT melaporkan Basuki ke Polda Metro Jaya. Anggota Masyarakat Peduli MRT, Lieus Sungkaresma, mengatakan, janji yang dilanggar Basuki masih berkaitan dengan pembangunan MRT di kawasan tersebut.

Warga menginginkan jalur MRT dibangun bawah tanah, tetapi pada kenyataannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap ingin membangun MRT layang. "Ahok (sapaan Basuki) saat kampanye janjiin-nya akan mengusahakan subway (bawah tanah), sekarang sudah menjabat, pernyataannya lain, tetap layang. Ini tentu enggak bisa dibiarin pejabat seperti ini, makanya kita laporkan," ujar Lieus.

Basuki dilaporkan Masyarakat Peduli MRT ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus tertanggal 22 Juli 2013 untuk kasus penyampaian berita bohong ke masyarakat dengan pengenaan Pasal 28 Ayat 1 UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kembali, Basuki menanggapi pelaporan itu dengan santai.

Menurut Basuki, pelaporan itu merupakan hak mereka sebagai warga negara. "Enggak apa-apa, lapor saja. Dia lapor saja, bebas, itu hak mereka. Mereka kalau diberitain malah senang, tambah ngetop," kata Basuki.

Pimpinan DPRD minta Basuki periksa kesehatan jiwanya

Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana pun menjadi pihak yang merasa dirugikan oleh lontaran-lontaran Basuki. Ia merasa tersinggung saat Basuki menyinggung adanya oknum DPRD yang "bermain" di balik PKL Tanah Abang. Meskipun saat itu Basuki tak menyebutkan nama anggota DPRD itu, justru pria yang akrab disapa Lulung semakin tersinggung.

"Kemarin Ahok bilang ada oknum DPRD di Pasar Tanah Abang. Sekarang, saya bilang nih Wakil Gubernur harus diperiksa kesehatan jiwanya karena ngomong-nya selalu sembarangan," tegas Lulung.

Menurutnya, Basuki harus menjelaskan lebih lanjut dan memberitahukan secara gamblang siapa oknum DPRD yang bermain di Pasar Tanah Abang. Pengusaha parkir itu mengatakan kalau pedagang-pedagang itu setuju untuk direlokasi. Namun, mereka tidak setuju lokasi relokasi, yaitu Blok G Tanah Abang. Oleh karena itu, ia juga menyarankan agar pihak eksekutif, legislatif, dan PKL duduk bersama untuk mencari solusi atas permasalahan PKL tersebut.

"Saya tersinggung, tersinggung artinya begini, ngomong-nya jangan selengekan. Dia itu kan pejabat lambang negara, ngomong-nya jangan selengekan. Kalau ada oknum, siapa oknumnya, berhadapan sama saya, Haji Lulung," kata Lulung.

Terkait karakter Basuki ini, Lulung pun telah meminta Jokowi untuk terus menegur Basuki. Namun, Jokowi mengatakan kalau karakter keras dan tegas sudah tertanam di dalam diri Basuki. Karakter itu pun sulit untuk dihilangkan.

Menanggapi hal itu, Basuki pun kembali melawannya. Ia mengaku kalau ia memang sakit jiwa, dan ia justru mempertanyakan ada anggota DPRD yang tidak mengerti peraturan daerah (perda). Padahal, keberadaan PKL itu telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Sebagai anggota dewan, kata dia, seharusnya Lulung bisa menegakkan peraturan daerah yang notabene disusun oleh DPRD dan Pemprov DKI Jakarta. "Jadi, kalau ada Wakil Ketua DPRD tidak mengerti perda, apalagi melanggar perda, dia sebetulnya sudah enggak boleh jadi Wakil Ketua DPRD lagi," tegas pria kelahiran 29 Juni 1966 tersebut.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7 Orang Terjebak Dalam Lift di Mal di Bekasi pada Sabtu Malam

7 Orang Terjebak Dalam Lift di Mal di Bekasi pada Sabtu Malam

Megapolitan
Jenazah Perempuan Ditemukan Mengambang di Tepi Kali Angke

Jenazah Perempuan Ditemukan Mengambang di Tepi Kali Angke

Megapolitan
Korban Pembocakan pada Kasus Tuduhan Pencurian WiFi Mengaku Pernah Diajak Damai Keluarga Pelaku

Korban Pembocakan pada Kasus Tuduhan Pencurian WiFi Mengaku Pernah Diajak Damai Keluarga Pelaku

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Anak 12-17 Tahun di Tangsel Baru Capai 24,1 Persen

Vaksinasi Covid-19 Anak 12-17 Tahun di Tangsel Baru Capai 24,1 Persen

Megapolitan
Minggu Siang dan Sore, Beberapa Wilyah di DKI Berpotensi Hujan Disertai Angin Kencang

Minggu Siang dan Sore, Beberapa Wilyah di DKI Berpotensi Hujan Disertai Angin Kencang

Megapolitan
JakPro: FEO Akan Survei Lokasi Sirkuit Formula E Akhir Oktober Ini

JakPro: FEO Akan Survei Lokasi Sirkuit Formula E Akhir Oktober Ini

Megapolitan
Jenazah Pria dengan Luka Ditemukan di Gunung Antang, Jaktim

Jenazah Pria dengan Luka Ditemukan di Gunung Antang, Jaktim

Megapolitan
Jakarta Resmi Jadi Tuan Rumah Formula E, Lokasi Sirkuit Masih Tanda Tanya

Jakarta Resmi Jadi Tuan Rumah Formula E, Lokasi Sirkuit Masih Tanda Tanya

Megapolitan
Satu Operator Resmi Jadi Tersangka Kasus Crane Terguling di Depok

Satu Operator Resmi Jadi Tersangka Kasus Crane Terguling di Depok

Megapolitan
Gudang Sicepat di Sawah Besar Kebakaran, Diduga karena Korsleting Listrik

Gudang Sicepat di Sawah Besar Kebakaran, Diduga karena Korsleting Listrik

Megapolitan
Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Kebakaran di Krendang Tambora

Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Kebakaran di Krendang Tambora

Megapolitan
UPDATE 16 Oktober: Tangsel Catat Penambahan 10 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 16 Oktober: Tangsel Catat Penambahan 10 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
UPDATE Kota Tangerang 16 Oktober: Tambah 3 Kasus, 49 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE Kota Tangerang 16 Oktober: Tambah 3 Kasus, 49 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Gudang Jasa Ekspedisi di Sawah Besar Terbakar, Asap Hitam Membumbung Tinggi

Gudang Jasa Ekspedisi di Sawah Besar Terbakar, Asap Hitam Membumbung Tinggi

Megapolitan
Jasad Pria Tersangkut di Bawah Jembatan Panus Depok, Polisi: Sudah Teridentifikasi dan Dipulangkan

Jasad Pria Tersangkut di Bawah Jembatan Panus Depok, Polisi: Sudah Teridentifikasi dan Dipulangkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.