Jokowi Akui Pernah Penjarakan Empat PKL di Solo

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui pernah memidanakan empat pedagang kaki lima (PKL) di Surakarta, Jawa Tengah. Hal itu ia lakukan saat masih menjabat Wali Kota Surakarta.

Jokowi mengatakan, keempat PKL itu akhirnya dihukum penjara atas kasus tindak pidana ringan (tipiring). Tindak pidana ringan adalah hukuman berupa kurungan yang waktunya kurang dari lima bulan.

"Ya, mereka empat orang itu kena tipiring," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (29/7/2013).

Jokowi mengatakan, keberadaan PKL di Jakarta telah melanggar Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007. Ia berupaya menghidupkan kembali undang-undang dan perda untuk kasus tindak pidana ringan. Menurutnya, peraturan yang ada saat ini hanya menjadi formalitas dan sanksinya tidak berlaku.

"Yang kena tipiring itu, contohnya UU dan Perda Lalu Lintas. Kita ini punya UU dan perda, loh, tapi mandul," kata Jokowi.

Ia membantah bahwa hanya satu pihak yang berperan dalam penataan PKL, baik di Tanah Abang, Pasar Minggu, maupun Jatinegara. Ia menyebutkan, semua pihak berpartisipasi dalam penertiban PKL, antara lain wali kota, camat, lurah, Dinas Perhubungan DKI, Satpol PP, dan PD Pasar Jaya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa Jokowi pernah memiliki pengalaman memenjarakan PKL yang menolak direlokasi. "Pak Jokowi bilang saat dirinya baru enam bulan menjabat Wali Kota Solo sudah memidanakan empat orang PKL," kata Basuki.

Basuki mengatakan, ia secara spontan mempertanyakan kepada Jokowi perihal pengalamannya menangani PKL. Itu ia lakukan karena menilai sikap Jokowi selaku Gubernur DKI selalu sopan sehingga mengakibatkan para pedagang sulit diatur. Ia menyebutkan, Jokowi mengingatkan jika hidup di penjara, walaupun sehari, tetap saja tidak mengenakkan.