Kompas.com - 31/07/2013, 07:21 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Konflik dan adu argumen antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana belum berakhir. Setelah pembicaraan damai via telepon antara Basuki dan Lulung, muncul Fraksi PPP DPRD DKI ikut campur.

Fraksi tempat Lulung bernaung itu melayangkan surat imbauan kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, pimpinan DPRD DKI Ferrial Sofyan, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Di dalam surat imbauan itu, Fraksi PPP menginginkan tiga pejabat negara itu untuk "menjewer" sikap ceplas-ceplos dan tegas Basuki.

Pernyataan-pernyataan kontroversial yang kerap terlontar dari ucapan Basuki dianggap Fraksi PPP sebagai pelanggaran peraturan yang berlaku. Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (30/7/2013) kemarin, Ketua Fraksi PPP Matnoor Tindoan menjelaskan, sebagai pejabat publik, sikap dan pernyataan Basuki tidak sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Di dalam Pasal 27 (f), kata dia, kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban untuk menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, sikap Basuki juga dianggap telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 2 Ayat (1) (j) untuk menjaga etika dan norma penyelenggaraan di daerah.

"Sikapnya ini sangat berpotensi merusak stabilitas politik daerah," kata Matnoor.

Kepada Jokowi, ia bersama anggota Fraksi PPP lainnya meminta untuk lebih sering menegur Basuki, apalagi setelah Basuki terlibat konflik pribadi bersama kadernya Abraham "Lulung" Lunggana. Hal itu diupayakan untuk menjaga stabilitas politik pemerintahan DKI. Ia juga meminta Jokowi untuk mendukung setiap upaya perwujudan ketertiban umum di DKI, yang dilaksanakan dengan sikap persuasif, manusiawi, dan tidak tebang pilih.

Seharusnya, kata Matnoor, Jokowi juga melakukan audit investigasi terhadap penyelenggaraan usaha swasta sehingga DKI tidak hanya menyoroti pelanggaran-pelanggaran oleh PKL saja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pelayangan surat kepada Mendagri, pimpinan DPRD, dan Gubernur Jokowi disebutkan oleh Sekretaris Fraksi PPP Abdul Aziz sebagai puncak dari kekesalan dari pernyataan Basuki yang kerap kontroversial. Ia menganggap pernyataan Basuki kerap mencederai institusi setingkat DPRD DKI. Ia pun menilai sikap Basuki selama ini dapat berpotensi merusak hubungan mitra kerja antara Pemprov DKI dan DPRD DKI.

"Misalnya, seperti hak bertanya untuk interpelasi dengan tanda tangan, yang sempat kami ajukan beberapa waktu lalu, dianggap gaya-gayaan. Loh, itu kan memang hak kami. Seharusnya menjaga hubungan, janganlah saling menjelek-jelekkan dengan kalimat yang kontroversial," kata Aziz.

Tak berhenti sampai di situ, Aziz juga mengkritisi sikap Basuki yang menyatakan kalau pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Monorel oleh DPRD hanya sebagai upaya anggota DPRD untuk menambah honor. Terlebih lagi, saat ia adu argumen dengan kader PPP, Lulung Lunggana terkait PKL Pasar Tanah Abang. Basuki di mata anggota fraksi partai berlambang Kabah itu, kata dia, semakin mendapat nilai minus.

"Kami punya rekam jejaknya dan memang banyak catatan kontroversial. Pelecehan itu dilakukan terhadap institusi DPRD. Ini lembaga politik, seharusnya menghormati hak masing-masing," tegas Aziz.

Sikap Fraksi PPP kepada Basuki ini berbeda dengan sikap Basuki yang telah meminta Lulung untuk menyudahi konflik yang telah merembet ke permasalahan pribadi tersebut. Saat dimintai konfirmasi kepada Lulung, pihak yang bersangkutan sedang melaksanakan ibadah umrah.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Peristiwa Pesawat Terbang Rendah dan Sebabkan Suara Bising di Langit Tangerang

Dua Peristiwa Pesawat Terbang Rendah dan Sebabkan Suara Bising di Langit Tangerang

Megapolitan
77 Perusahaan di Jakarta Ditutup karena Langgar Aturan PPKM Darurat

77 Perusahaan di Jakarta Ditutup karena Langgar Aturan PPKM Darurat

Megapolitan
Jokowi Kesulitan Cari Obat Covid-19, Bima Arya: Dinkes Mau Beli Barangnya Enggak Ada

Jokowi Kesulitan Cari Obat Covid-19, Bima Arya: Dinkes Mau Beli Barangnya Enggak Ada

Megapolitan
Vaksinasi Massal Covid-19 di JCC 24-26 Juli, Simak Cara Daftarnya

Vaksinasi Massal Covid-19 di JCC 24-26 Juli, Simak Cara Daftarnya

Megapolitan
Ada Seruan Aksi 'Jokowi End Game', Tak Ada Penyekatan Tambahan di Jakarta

Ada Seruan Aksi "Jokowi End Game", Tak Ada Penyekatan Tambahan di Jakarta

Megapolitan
Pemalakan Sopir Truk Kembali Muncul, Sebulan Setelah Instruksi Jokowi Berantas Pungli

Pemalakan Sopir Truk Kembali Muncul, Sebulan Setelah Instruksi Jokowi Berantas Pungli

Megapolitan
Saat Jokowi Kesulitan Cari Obat Covid-19 di Kota Bogor...

Saat Jokowi Kesulitan Cari Obat Covid-19 di Kota Bogor...

Megapolitan
Sulit Dapat Akses, WNA Pertanyakan Kesetaraan Memperoleh Vaksin di Jakarta

Sulit Dapat Akses, WNA Pertanyakan Kesetaraan Memperoleh Vaksin di Jakarta

Megapolitan
Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 12-17 Tahun di Depok Periode Juli

Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 12-17 Tahun di Depok Periode Juli

Megapolitan
Warga Kesulitan Cari Oksigen, Yayasan RHC Suplai 100 Tabung Gratis

Warga Kesulitan Cari Oksigen, Yayasan RHC Suplai 100 Tabung Gratis

Megapolitan
Heboh soal Pesawat Terbang Rendah Bolak-balik di Langit Tangerang, Ini Penjelasan Airnav

Heboh soal Pesawat Terbang Rendah Bolak-balik di Langit Tangerang, Ini Penjelasan Airnav

Megapolitan
Curhat WNA Kesulitan Dapatkan Vaksin Covid-19 di Jakarta

Curhat WNA Kesulitan Dapatkan Vaksin Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Pihak Swasta Bantu Buat SPJ Fiktif

Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Pihak Swasta Bantu Buat SPJ Fiktif

Megapolitan
Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok, Seorang Pria Dilaporkan ke Polisi

Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok, Seorang Pria Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Lokasi dan Kuota Vaksinasi Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta 19-30 Juli 2021

Lokasi dan Kuota Vaksinasi Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta 19-30 Juli 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X