Kompas.com - 31/07/2013, 07:21 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Konflik dan adu argumen antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana belum berakhir. Setelah pembicaraan damai via telepon antara Basuki dan Lulung, muncul Fraksi PPP DPRD DKI ikut campur.

Fraksi tempat Lulung bernaung itu melayangkan surat imbauan kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, pimpinan DPRD DKI Ferrial Sofyan, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Di dalam surat imbauan itu, Fraksi PPP menginginkan tiga pejabat negara itu untuk "menjewer" sikap ceplas-ceplos dan tegas Basuki.

Pernyataan-pernyataan kontroversial yang kerap terlontar dari ucapan Basuki dianggap Fraksi PPP sebagai pelanggaran peraturan yang berlaku. Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (30/7/2013) kemarin, Ketua Fraksi PPP Matnoor Tindoan menjelaskan, sebagai pejabat publik, sikap dan pernyataan Basuki tidak sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Di dalam Pasal 27 (f), kata dia, kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban untuk menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, sikap Basuki juga dianggap telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 2 Ayat (1) (j) untuk menjaga etika dan norma penyelenggaraan di daerah.

"Sikapnya ini sangat berpotensi merusak stabilitas politik daerah," kata Matnoor.

Kepada Jokowi, ia bersama anggota Fraksi PPP lainnya meminta untuk lebih sering menegur Basuki, apalagi setelah Basuki terlibat konflik pribadi bersama kadernya Abraham "Lulung" Lunggana. Hal itu diupayakan untuk menjaga stabilitas politik pemerintahan DKI. Ia juga meminta Jokowi untuk mendukung setiap upaya perwujudan ketertiban umum di DKI, yang dilaksanakan dengan sikap persuasif, manusiawi, dan tidak tebang pilih.

Seharusnya, kata Matnoor, Jokowi juga melakukan audit investigasi terhadap penyelenggaraan usaha swasta sehingga DKI tidak hanya menyoroti pelanggaran-pelanggaran oleh PKL saja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pelayangan surat kepada Mendagri, pimpinan DPRD, dan Gubernur Jokowi disebutkan oleh Sekretaris Fraksi PPP Abdul Aziz sebagai puncak dari kekesalan dari pernyataan Basuki yang kerap kontroversial. Ia menganggap pernyataan Basuki kerap mencederai institusi setingkat DPRD DKI. Ia pun menilai sikap Basuki selama ini dapat berpotensi merusak hubungan mitra kerja antara Pemprov DKI dan DPRD DKI.

"Misalnya, seperti hak bertanya untuk interpelasi dengan tanda tangan, yang sempat kami ajukan beberapa waktu lalu, dianggap gaya-gayaan. Loh, itu kan memang hak kami. Seharusnya menjaga hubungan, janganlah saling menjelek-jelekkan dengan kalimat yang kontroversial," kata Aziz.

Tak berhenti sampai di situ, Aziz juga mengkritisi sikap Basuki yang menyatakan kalau pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Monorel oleh DPRD hanya sebagai upaya anggota DPRD untuk menambah honor. Terlebih lagi, saat ia adu argumen dengan kader PPP, Lulung Lunggana terkait PKL Pasar Tanah Abang. Basuki di mata anggota fraksi partai berlambang Kabah itu, kata dia, semakin mendapat nilai minus.

"Kami punya rekam jejaknya dan memang banyak catatan kontroversial. Pelecehan itu dilakukan terhadap institusi DPRD. Ini lembaga politik, seharusnya menghormati hak masing-masing," tegas Aziz.

Sikap Fraksi PPP kepada Basuki ini berbeda dengan sikap Basuki yang telah meminta Lulung untuk menyudahi konflik yang telah merembet ke permasalahan pribadi tersebut. Saat dimintai konfirmasi kepada Lulung, pihak yang bersangkutan sedang melaksanakan ibadah umrah.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Megapolitan
Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Megapolitan
PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

Megapolitan
UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Megapolitan
Taman Kota di Bogor Belum Dibuka meski Status PPKM Sudah Level 2

Taman Kota di Bogor Belum Dibuka meski Status PPKM Sudah Level 2

Megapolitan
Polisi Usut 11 Perusahaan Pinjol Diduga Ilegal di Jakbar

Polisi Usut 11 Perusahaan Pinjol Diduga Ilegal di Jakbar

Megapolitan
Tawuran Sering Direncanakan Lewat Medsos, Polisi Akan Identifikasi Akun

Tawuran Sering Direncanakan Lewat Medsos, Polisi Akan Identifikasi Akun

Megapolitan
Tak Ada Pasien Covid-19 Tiga Hari Terakhir, Tempat Isoman Wisma Makara UI Ditutup

Tak Ada Pasien Covid-19 Tiga Hari Terakhir, Tempat Isoman Wisma Makara UI Ditutup

Megapolitan
Satgas: Satu Siswa SMPN 10 Depok Positif Covid-19 Terpapar dari Keluarga

Satgas: Satu Siswa SMPN 10 Depok Positif Covid-19 Terpapar dari Keluarga

Megapolitan
Tak Lagi Khusus Pasien Covid-19, RSU Serpong Utara Kini Buka Layanan Kesehatan Umum

Tak Lagi Khusus Pasien Covid-19, RSU Serpong Utara Kini Buka Layanan Kesehatan Umum

Megapolitan
Perempuan Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo Sebelumnya Diduga Depresi

Perempuan Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo Sebelumnya Diduga Depresi

Megapolitan
PPKM Level 2, Kapasitas Penumpang Angkutan Umum di Kota Tangerang Boleh 100 Persen

PPKM Level 2, Kapasitas Penumpang Angkutan Umum di Kota Tangerang Boleh 100 Persen

Megapolitan
Kasus Remaja Disekap dan Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang, Polisi: Diselesaikan Kekeluargaan

Kasus Remaja Disekap dan Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang, Polisi: Diselesaikan Kekeluargaan

Megapolitan
Kota Bogor PPKM Level 2, Sarana Olahraga hingga Wisata Air Dapat Kelonggaran

Kota Bogor PPKM Level 2, Sarana Olahraga hingga Wisata Air Dapat Kelonggaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.