Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki Tindak Tegas Warga Pendatang yang Langgar Aturan

Kompas.com - 12/08/2013, 22:16 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Operasi Yustisi Kependudukan atau OYK akan tetap dilakukan. Ia menginginkan agar operasi ini dilakukan seefektif mungkin dengan dibarengi sanksi tegas bagi warga yang melanggaran peraturan.

Dalam wawancara dengan KompasTV pada program "Kompas Malam", Senin (12/8/2013), Basuki mengatakan bahwa OYK yang dilakukan selama ini telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Ia menilai cara seperti itu tidak efektif karena tak dapat membendung kedatangan kaum urban ke Jakarta. Untuk itu, kata Basuki, perlu ada tindakan tegas berupa sanksi pidana terhadap warga pendatang yang melanggar peraturan daerah ataupun undang-undang.

"Silakan Anda datang di Jakarta, tapi kalau Anda melanggar peraturan, tinggal di ruang publik, Anda akan ditangkap. Tidak ada gunanya (OYK) karena tidak ada tindakan hukum," kata Basuki.

Basuki mengatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berhak menutup keinginan warga luar Jakarta untuk datang dan mencari nafkah di Ibu Kota setelah Lebaran. Menurut dia, pemudik boleh saja membawa kerabatnya dari daerah asalkan keberadaannya dapat mendatangkan keuntungan bagi Jakarta.

"(Membawa) pembantu rumah tangga tidak masalah karena memang dibutuhkan. Yang masalah itu kerabat yang mengadu nasib, yang tidak punya uang. Anda bisa (datang dan) menginap di hotel di Jakarta, kenapa tidak? Itu mendatangkan penghasilan. Tapi kalau tinggal di kawasan kumuh, tidak boleh," katanya.

Ia mengatakan, OYK tahun ini akan dilakukan dengan tujuan menegakkan peraturan daerah ataupun undang-undang. Operasi ini bisa dilakukan di lokasi-lokasi usaha, misalnya terhadap pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan atau warga yang menduduki lahan negara secara ilegal. Menurut Basuki, penindakan terhadap warga pendatang yang melanggar perda ini harus dilakukan dengan cara memberikan sanksi maksimal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Periksa Pelajar SMP yang Jadi Korban dan Pelaku Perundungan di Bogor

Polisi Periksa Pelajar SMP yang Jadi Korban dan Pelaku Perundungan di Bogor

Megapolitan
Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Megapolitan
Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com