Kompas.com - 13/08/2013, 09:53 WIB
Lapak pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang menghambur di trotoar dan badan jalan Kabon Jati, Rabu (17/7/2013). Untuk keamanan, setiap hari PKL membayar Rp 1.000- Rp 2.000 kepada preman, Rp 300 ribu - Rp 400 ribu per bulan, serta harus memesan lapak kepada preman. ESTU SURYOWATILapak pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang menghambur di trotoar dan badan jalan Kabon Jati, Rabu (17/7/2013). Untuk keamanan, setiap hari PKL membayar Rp 1.000- Rp 2.000 kepada preman, Rp 300 ribu - Rp 400 ribu per bulan, serta harus memesan lapak kepada preman.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Hoiza Siregar menyayangkan jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar pengadilan tindak pidana ringan (tipiring) hanya untuk pedagang kaki lima (PKL) dengan kurungan dan denda.

Menurut Hoiza, peraturan yang digunakan untuk menjerat para pedagang bukanlah peraturan yang dibuat khusus untuk penataan dan penertiban PKL. Pemprov menggunakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

"Jadi kalau di Perda itu pedagang yang didenda, bagaimana dengan masyarakat pembeli? Saya bisa juga ngomong seperti Ahok, jangan membaca peraturan sepotong-sepotong," kata Hoiza, dihubungi Kompas.com, Selasa (13/8/2013).

Hoiza heran dengan Pemprov DKI yang tidak menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012. Bukannya membentuk tim yang terdiri dari pemerintah daerah dan asosiasi, Pemprov DKI alih-alih dianggap serampangan, memaksakan menggunakan Perda Ketertiban Umum dalam menertibkan PKL.

Hoiza juga mencurigai belum dibentuknya tim khusus dan perda khusus untuk penataan dan pemberdayaan PKL. Dia menduga Pemprov DKI khawatir gerak langkah mereka diawasi oleh asosiasi.

"Saya mengerti kenapa tidak diajak bicara. Tapi yang terpenting, penggusuran itu harus sesuai hati nurani. Tidak mencari-cari perda yang memojokkan mereka (PKL)," ungkap Hoiza.

Pasca-penertiban Pasar Tanah Abang, Pemprov DKI menggelar pengadilan di tempat untuk tipiring, yang dibuka mulai Senin (12/8/2013). Para PKL yang masih nekat berjualan di badan jalan akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan daerah, yakni minimal hukuman penjara enam bulan atau denda sebesar Rp 50 juta.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 November: Bertambah 2 Kasus Baru Covid-19 di Tangerang, 19 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 28 November: Bertambah 2 Kasus Baru Covid-19 di Tangerang, 19 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Pemkot Depok Rencanakan Sejumlah Pembangunan di Wilayah Timur Tahun Depan, dari RSUD hingga Jalan Penghubung

Pemkot Depok Rencanakan Sejumlah Pembangunan di Wilayah Timur Tahun Depan, dari RSUD hingga Jalan Penghubung

Megapolitan
Seleksi ASN Depok, Wakil Wali Kota: Objektif, Tak Ada KKN, Curang Langsung Diskualifikasi

Seleksi ASN Depok, Wakil Wali Kota: Objektif, Tak Ada KKN, Curang Langsung Diskualifikasi

Megapolitan
Demo Minta Anies Batalkan UMP DKI 2022, Massa Buruh Akan Bergerak ke Balai Kota dari Pulogadung

Demo Minta Anies Batalkan UMP DKI 2022, Massa Buruh Akan Bergerak ke Balai Kota dari Pulogadung

Megapolitan
Kronologi Mercy Lawan Arah di Tol JORR, Tabrak Dua Mobil, Sopir Diduga Pikun

Kronologi Mercy Lawan Arah di Tol JORR, Tabrak Dua Mobil, Sopir Diduga Pikun

Megapolitan
UPDATE 28 November: Tambah 3 Kasus Covid-19 di Depok, Nihil Kasus Sembuh dan Kematian

UPDATE 28 November: Tambah 3 Kasus Covid-19 di Depok, Nihil Kasus Sembuh dan Kematian

Megapolitan
Misteri Aksi Penembakan di Exit Tol Bintaro yang Tewaskan Satu Orang...

Misteri Aksi Penembakan di Exit Tol Bintaro yang Tewaskan Satu Orang...

Megapolitan
Buruh Akan Kepung Balai Kota Hari Ini, Minta Anies Cabut Keputusan UMP DKI 2022

Buruh Akan Kepung Balai Kota Hari Ini, Minta Anies Cabut Keputusan UMP DKI 2022

Megapolitan
Gara-gara “Salam dari Binjai”, Pohon Pisang Milik Warga Depok Dirusak oleh Para Bocah

Gara-gara “Salam dari Binjai”, Pohon Pisang Milik Warga Depok Dirusak oleh Para Bocah

Megapolitan
Peringatan Dini BMKG untuk Jabodebek: Waspada Potensi Hujan Lebat, Petir, dan Angin Kencang

Peringatan Dini BMKG untuk Jabodebek: Waspada Potensi Hujan Lebat, Petir, dan Angin Kencang

Megapolitan
UPDATE 28 November: Tangsel Catat Penambahan 4 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 28 November: Tangsel Catat Penambahan 4 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Salah Satu Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Meninggal Dunia

Salah Satu Korban Penembakan di Exit Tol Bintaro Meninggal Dunia

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Dosis Kedua di DKI Jakarta 100,5 Persen

Capaian Vaksinasi Dosis Kedua di DKI Jakarta 100,5 Persen

Megapolitan
UPDATE 28 November: DKI Jakarta Tambah 51 Kasus Covid-19

UPDATE 28 November: DKI Jakarta Tambah 51 Kasus Covid-19

Megapolitan
Tarif TransPakuan Berlaku Mulai Januari 2022

Tarif TransPakuan Berlaku Mulai Januari 2022

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.