Demi Fasilitas Warga, Pemprov DKI Ubah Sekolah Jadi Pasar

Kompas.com - 22/08/2013, 07:24 WIB
Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto.
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com —
Pemprov DKI Jakarta mengubah fungsi beberapa sekolah untuk pasar tradisional. Sebagian yang lain akan ditingkatkan fungsinya bergabung dengan fasilitas publik. Perubahan dan peningkatan fungsi itu dilakukan di sekolah yang lokasinya dekat pusat niaga. Sejalan dengan program ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan meningkatkan kualitas sarana sekolah.

"Tujuannya tidak hanya menyediakan fasilitas sosial warga, tetapi juga meningkatkan kualitas sekolah dengan mengoptimalkan fungsinya. Sangat memungkinkan sekolah hasil penggabungan itu menjadi sekolah modern bertingkat lebih dari lima lantai," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, Rabu (21/8), di Jakarta.

Sejumlah sekolah yang akan diubah dan ditingkatkan fungsinya antara lain SD Kemayoran 01, 03, 05, dan 07 di Kecamatan Kemayoran; SD Kenari 07, 08, 09, 010, 011, dan 012 di Kecamatan Senen di kawasan yang sama dengan SMP 216 dan SMA 68; SD 01 sampai 05 di Kecamatan Sawah Besar; serta SD Cikini 01 sampai 08 di Kecamatan Menteng.

"Konsep sementara yang kami bicarakan adalah membangun fasilitas sosial terpadu di bekas lahan sekolah. Sementara sekolah sebelumnya digabung dengan sekolah terdekat. Pilihan lain adalah menggabungkan area sekolah dengan permukiman dan fasilitas sosial lain di satu kawasan," kata Taufik.

Selain SD, program berikutnya akan memanfaatkan sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Namun, untuk saat ini, kata Taufik, yang paling memungkinkan pengalihan fungsi SD negeri. Selain jumlahnya banyak (2.420 sekolah), tidak semua sekolah itu efektif karena sudah kekurangan murid. "Karena faktor pergerakan penduduk, sejumlah sekolah kekurangan siswa," kata Taufik.

Bukan hanya penggunaan area sekolah, Pemprov DKI Jakarta sebelumnya juga akan memanfaatkan rumah dinas lurah dan camat yang tidak digunakan lagi. Sempat ada pendataan rumah dinas yang tidak dihuni dan tidak layak di seluruh Jakarta. Namun, rencana ini tidak berlanjut karena rumah dinas pejabat tidak terlalu luas.

Berangkat dari kenyataan itu, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama lebih mengutamakan pemanfaatan sekolah untuk fasilitas pasar atau kantong pengusaha kecil. Area bekas sekolah lebih luas daripada rumah dinas pejabat sehingga layak untuk fasilitas usaha. Sejalan dengan rencana ini, pengembangan sekolah akan diarahkan ke atas. "Bekas lahan sekolah dibuat untuk fasilitas sosial warga, bisa berupa pasar atau rumah susun," kata Basuki.

Anggota Komisi E DPRD DKI, Johny Simanjuntak, mengatakan, rencana itu masuk akal. Sebab, semakin lama semakin sulit mendapatkan lahan untuk pembangunan fasilitas sosial di Jakarta. "Namun, saya meminta rencana ini dibuat matang," ujarnya. (NDY)

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penertiban Rumah di Bantaran Kali Seharusnya Tak Pandang Bulu

Penertiban Rumah di Bantaran Kali Seharusnya Tak Pandang Bulu

Megapolitan
AirAsia Indonesia Digugat Karyawan karena Tak Beri Gaji 6 Bulan

AirAsia Indonesia Digugat Karyawan karena Tak Beri Gaji 6 Bulan

Megapolitan
Tenggak Miras Oplosan Saat Perayaan Ulang Tahun, 2 Pemuda di Depok Tewas

Tenggak Miras Oplosan Saat Perayaan Ulang Tahun, 2 Pemuda di Depok Tewas

Megapolitan
Kabupaten Bekasi Masih Ada di Zona Merah Covid-19, Ini Penjelasan Kadinkes

Kabupaten Bekasi Masih Ada di Zona Merah Covid-19, Ini Penjelasan Kadinkes

Megapolitan
Belajar dari Bioskop Luar Negeri, Cinepolis Yakin Klaster Bioskop Bisa Dihindari

Belajar dari Bioskop Luar Negeri, Cinepolis Yakin Klaster Bioskop Bisa Dihindari

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Tangsel Terus Naik, Airin Akui Peran Satgas RT/RW Belum Maksimal

Kasus Covid-19 di Tangsel Terus Naik, Airin Akui Peran Satgas RT/RW Belum Maksimal

Megapolitan
Imbau Warga Tak ke Luar Kota Saat Libur Panjang, Wagub DKI: Jangan Sampai Kasus Covid-19 Naik Lagi

Imbau Warga Tak ke Luar Kota Saat Libur Panjang, Wagub DKI: Jangan Sampai Kasus Covid-19 Naik Lagi

Megapolitan
Pemkab Bekasi Akan Limpahkan Kasus Pembuang Sampah di Kalimlang ke Pengadilan

Pemkab Bekasi Akan Limpahkan Kasus Pembuang Sampah di Kalimlang ke Pengadilan

Megapolitan
AirAsia Indonesia Tegaskan Operasional Mereka Tak Terpengaruh Penutupan AirAsia X

AirAsia Indonesia Tegaskan Operasional Mereka Tak Terpengaruh Penutupan AirAsia X

Megapolitan
Sumbatan Sampah Bikin Muara Angke Banjir Rob, Lurah: Warga Tak Mau Sadar

Sumbatan Sampah Bikin Muara Angke Banjir Rob, Lurah: Warga Tak Mau Sadar

Megapolitan
Airin Sorot Meningkatnya Angka Kematian Pasien Covid-19 di Tangsel

Airin Sorot Meningkatnya Angka Kematian Pasien Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Film Lokal Dapat Angin Segar di Tengah Batasan 25 Persen Jumlah Penonton Bioskop

Film Lokal Dapat Angin Segar di Tengah Batasan 25 Persen Jumlah Penonton Bioskop

Megapolitan
Banjir Rob di Muara Angke Disebabkan Lumpur hingga Cor Beton yang Sumbat Selokan

Banjir Rob di Muara Angke Disebabkan Lumpur hingga Cor Beton yang Sumbat Selokan

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Minta Tiang Pancang Monorel yang Mangkrak Dibongkar

Anggota DPRD DKI Minta Tiang Pancang Monorel yang Mangkrak Dibongkar

Megapolitan
Walaupun APBD-P Devisit, PSI Minta Pemprov DKI Segera Bayar TKD PNS

Walaupun APBD-P Devisit, PSI Minta Pemprov DKI Segera Bayar TKD PNS

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X