Kompas.com - 22/08/2013, 07:24 WIB
Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto.
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com —
Pemprov DKI Jakarta mengubah fungsi beberapa sekolah untuk pasar tradisional. Sebagian yang lain akan ditingkatkan fungsinya bergabung dengan fasilitas publik. Perubahan dan peningkatan fungsi itu dilakukan di sekolah yang lokasinya dekat pusat niaga. Sejalan dengan program ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan meningkatkan kualitas sarana sekolah.

"Tujuannya tidak hanya menyediakan fasilitas sosial warga, tetapi juga meningkatkan kualitas sekolah dengan mengoptimalkan fungsinya. Sangat memungkinkan sekolah hasil penggabungan itu menjadi sekolah modern bertingkat lebih dari lima lantai," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto, Rabu (21/8), di Jakarta.

Sejumlah sekolah yang akan diubah dan ditingkatkan fungsinya antara lain SD Kemayoran 01, 03, 05, dan 07 di Kecamatan Kemayoran; SD Kenari 07, 08, 09, 010, 011, dan 012 di Kecamatan Senen di kawasan yang sama dengan SMP 216 dan SMA 68; SD 01 sampai 05 di Kecamatan Sawah Besar; serta SD Cikini 01 sampai 08 di Kecamatan Menteng.

"Konsep sementara yang kami bicarakan adalah membangun fasilitas sosial terpadu di bekas lahan sekolah. Sementara sekolah sebelumnya digabung dengan sekolah terdekat. Pilihan lain adalah menggabungkan area sekolah dengan permukiman dan fasilitas sosial lain di satu kawasan," kata Taufik.

Selain SD, program berikutnya akan memanfaatkan sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Namun, untuk saat ini, kata Taufik, yang paling memungkinkan pengalihan fungsi SD negeri. Selain jumlahnya banyak (2.420 sekolah), tidak semua sekolah itu efektif karena sudah kekurangan murid. "Karena faktor pergerakan penduduk, sejumlah sekolah kekurangan siswa," kata Taufik.

Bukan hanya penggunaan area sekolah, Pemprov DKI Jakarta sebelumnya juga akan memanfaatkan rumah dinas lurah dan camat yang tidak digunakan lagi. Sempat ada pendataan rumah dinas yang tidak dihuni dan tidak layak di seluruh Jakarta. Namun, rencana ini tidak berlanjut karena rumah dinas pejabat tidak terlalu luas.

Berangkat dari kenyataan itu, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama lebih mengutamakan pemanfaatan sekolah untuk fasilitas pasar atau kantong pengusaha kecil. Area bekas sekolah lebih luas daripada rumah dinas pejabat sehingga layak untuk fasilitas usaha. Sejalan dengan rencana ini, pengembangan sekolah akan diarahkan ke atas. "Bekas lahan sekolah dibuat untuk fasilitas sosial warga, bisa berupa pasar atau rumah susun," kata Basuki.

Anggota Komisi E DPRD DKI, Johny Simanjuntak, mengatakan, rencana itu masuk akal. Sebab, semakin lama semakin sulit mendapatkan lahan untuk pembangunan fasilitas sosial di Jakarta. "Namun, saya meminta rencana ini dibuat matang," ujarnya. (NDY)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes Tangsel Andalkan Kader Jumantik buat Tekan Kasus DBD

Dinkes Tangsel Andalkan Kader Jumantik buat Tekan Kasus DBD

Megapolitan
Besok, Ganjil Genap di Margonda Depok Kembali Berlaku

Besok, Ganjil Genap di Margonda Depok Kembali Berlaku

Megapolitan
Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penganiayaan Selebgram Ayu Thalia oleh Nicholas Sean

Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penganiayaan Selebgram Ayu Thalia oleh Nicholas Sean

Megapolitan
Seorang Remaja Tewas Saat Berenang di Pelabuhan Sunda Kelapa Saat Banjir Rob

Seorang Remaja Tewas Saat Berenang di Pelabuhan Sunda Kelapa Saat Banjir Rob

Megapolitan
Seorang Nenek Tewas Mengenaskan Tertabrak Kereta di Kebon Jeruk

Seorang Nenek Tewas Mengenaskan Tertabrak Kereta di Kebon Jeruk

Megapolitan
Imbas Ganjil Genap di Margonda, Akses Menuju Depok dari Lenteng Agung Macet Panjang

Imbas Ganjil Genap di Margonda, Akses Menuju Depok dari Lenteng Agung Macet Panjang

Megapolitan
Kasus DBD Naik, PMI Tangsel Sebut Permintan Trombosit Meningkat

Kasus DBD Naik, PMI Tangsel Sebut Permintan Trombosit Meningkat

Megapolitan
Hari Pertama Dibuka, 500 Pengunjung Sudah Reservasi ke Atlantis Ancol

Hari Pertama Dibuka, 500 Pengunjung Sudah Reservasi ke Atlantis Ancol

Megapolitan
Banjir Rob di Jalan Lodan, Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Genangan

Banjir Rob di Jalan Lodan, Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Genangan

Megapolitan
Imbas Ganjil Genap di Margonda, Macet Panjang dari Jalan Kartini

Imbas Ganjil Genap di Margonda, Macet Panjang dari Jalan Kartini

Megapolitan
229 Bus Berhenti Beroperasi Imbas Kecelakaan, Transjakarta Jamin Layanan Tak Terganggu

229 Bus Berhenti Beroperasi Imbas Kecelakaan, Transjakarta Jamin Layanan Tak Terganggu

Megapolitan
RS Harapan Kita: Haji Lulung Bukan Dibuat Koma, tapi Diberi Obat Penenang

RS Harapan Kita: Haji Lulung Bukan Dibuat Koma, tapi Diberi Obat Penenang

Megapolitan
Ganjil Genap di Jalan Margonda Mulai Berlaku Siang Ini, Begini Situasi di Lokasi

Ganjil Genap di Jalan Margonda Mulai Berlaku Siang Ini, Begini Situasi di Lokasi

Megapolitan
Transjakarta Hentikan Sementara Operasional 229 Bus dari 2 Operator yang Terlibat Kecelakaan

Transjakarta Hentikan Sementara Operasional 229 Bus dari 2 Operator yang Terlibat Kecelakaan

Megapolitan
Polisi Tangkap Penipu Rekrutmen CPNS, Korban Dijanjikan Jadi PNS Kemenkumham dengan Setor Rp 35 Juta

Polisi Tangkap Penipu Rekrutmen CPNS, Korban Dijanjikan Jadi PNS Kemenkumham dengan Setor Rp 35 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.