Cara Jokowi-Ahok Jinakkan Tanah Abang...

Pemprov DKI menggandeng PT Primayana Djan Internasional, pengelola Blok A, B, dan C Pasar Tanah Abang untuk mempekerjakan pemuda asli setempat sebagai tenaga sekuriti di area pasar. Setidaknya, telah ada 75 pemuda yang saat ini yang tengah melalui proses perekrutan pegawai.

"Supaya jangan ada lagi PKL (pedagang kaki lima) jualan di luar dan dibekingi sama mereka," ujar Camat Tanah Abang Hidayatullah saat dihubungi Kompas.com, Senin (26/8/2013).

Menurut Hidayatullah, kebijakan tersebut adalah inisiatif Pemprov DKI, diusulkan ke PT Primanaya Djan Internasional saat penataan kawasan pasar tersebut dimulai. Usul itu pun direspons positif.

Hidayatullah menjelaskan, sebelumnya, sebanyak 75 pemuda tersebut memiliki beragam profesi di Pasar Tanah Abang. Ada yang menjadi juru parkir ilegal, koordinator PKL yang berjualan di tepi jalan, hingga pemuda yang nongkrong di pasar itu. Seluruhnya, saat ini tengah menjalani perekrutan.

"Lulus atau tidaknya mereka tergantung pihak pengelola blok A, B, dan C itu. Kita ingin secepatnya selesai agar tidak ada masalah lagi," lanjutnya.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, pihaknya tengah mengalkulasi dampak positif atau negatif dari kebijakan tersebut. Ia tidak ingin kegelisahan yang Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama bahwa para pemuda akan menjadi "pagar makan tanaman" di kemudian hari benar terjadi.

"Plus minusnya dihitung, jangan cuma hitung-hitung di kantor, tapi plus minus di lapangan juga dihitung," lanjut mantan Wali Kota Surakarta itu.

Ketegasan jadi kunci

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, mengapresiasi positif kebijakan tersebut. Menurut Agus, pemberian pekerjaan kepada orang-orang seperti itu akan menutup peluang mereka untuk melaksanakan aksi-aksi yang selama ini dilakukan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan mereka kembali melakukan aksi-aksi lamanya saat sudah bertugas menjadi tenaga keamanan pasar.

Oleh sebab itu, ketegasan aturan main ke mereka merupakan kunci kesuksesan kebijakan tersebut. "Selama ini, mereka jadi preman karena bosnya juga preman. Kalau komandannya sekarang bukan preman, ya dia harus ikut. Tinggal bagaimana ada pengawasannya, ada aturan jelas," jelas Agus.

Yang namanya pembangunan pusat ekonomi, Agus melanjutkan, pendekatan terhadap warga setempat memang wajib dilaksanakan. Hal itu demi memperlancar kegiatan ekonomi jangka panjang. Agus berharap, kebijakan itu menuai hal positif.