Kompas.com - 29/08/2013, 22:54 WIB
EditorTjatur Wiharyo

Kondisi bisnis terpecah-pecah seperti itu membuat jajaran pengelola tidak bisa berbuat banyak, kecuali mengambil alih tanah kosong milik PT Tenang Djaya untuk apartemen atau properti lainnya.

"Kita juga susah bergerak karena bentuk kita BP, bukan perusahaan daerah (PD) seperti Pasar Jaya atau Dharma Jaya, juga bukan perseroan terbatas (PT), mau apa-apa harus SK Gubernur, tidak bisa leluasa mencari investasi sendiri," jelas Raya.

Menurutnya, pengajuan perubahan bentuk badan hukum BP menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sudah diajukan sejak beberapa waktu lalu. Namun, prosesnya belum selesai hingga kini.

"Kalau menjadi BLUD, kita bebas mengatur anggaran sendiri," tuturnya.

Berdasarkan pembukuan BP THR Lokasari menargetkan laba pada tahun ini Rp 1,001 miliar atau tumbuh 18 persen dari tahun lalu Rp 847,7 juta. Sumbangan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini ditargetkan Rp 500 juta atau meningkat 8 persen dibandingkan sumbangan PAD tahun sebelumnya yang membukukan Rp 466,2 juta.

Kepala Bagian Umum BP THR Lokasari Dadeng menambahkan, pembelian HPL dari PT Terang Djaya merupakan kebijakan Pemprov selaku pemilik 100 persen saham Lokasari. Apabila Pemprov memiliki dana cukup untuk menguasai lahan tersebut, dia yakin tidak sulit berhadapan dengan pemegang hak atas lahan.

"NJOP di sini Rp 15 juta per meter, tapi harga pasaran bisa di atas Rp 20 jutaan, tinggal dikalikan 15.000 meter," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI akan mengubah THR Lokasari menjadi rumah susun. Basuki mengakui THR Lokasari sudah berubah fungsi dan tak menghasilkan banyak keuntungan bagi DKI.

"Kita mau cek dan kita lakukan bertahap. Kita ambil dan masukkan ke BUMD saja, nanti kita mau bikin rusun di situ. Sebagian tanah di sana sudah terjual malahan," kata Basuki. Basuki mengatakan dirinya juga tahu THR Lokasari terindikasi menjadi sebagai lokasi bisnis esek-esek.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B yang membidangi BUMD, Praasetyo Edi Marsudi, menemukan penggunaan ruko di THR sebagai kamar kos.

"THR Lokasari itu seperti negara di dalam negara, Gubernur harus pecut itu pengelola THR biar bekerja lebih benar, PAD tidak maksimal, kalau tidak sanggup, ganti saja," ujar Prasetyo.

Pria yang juga Ketua Presidium Gerakan Anti Madat (Geram) ini mengatakan, laporan masyarakat terkait peredaran narkoba di THR Lokasari juga diterimanya. Bahkan, bandar tinggal di lokasi yang sama. Ia menyarankan Pemprov DKI untuk menggunakan THR Lokasari sebagai tempat menampung para pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini tidak tertata dengan baik di kawasan jalan Mangga Besar. (Ahmad Sabran)

Halaman:


Video Rekomendasi

Sumber Warta Kota
Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Seruan Aksi 'Jokowi End Game', Tak Ada Penyekatan Tambahan di Jakarta

Ada Seruan Aksi "Jokowi End Game", Tak Ada Penyekatan Tambahan di Jakarta

Megapolitan
Pemalakan Sopir Truk Kembali Muncul, Sebulan Setelah Instruksi Jokowi Berantas Pungli

Pemalakan Sopir Truk Kembali Muncul, Sebulan Setelah Instruksi Jokowi Berantas Pungli

Megapolitan
Saat Jokowi Kesulitan Cari Obat Covid-19 di Kota Bogor...

Saat Jokowi Kesulitan Cari Obat Covid-19 di Kota Bogor...

Megapolitan
Sulit Dapat Akses, WNA Pertanyakan Kesetaraan Memperoleh Vaksin di Jakarta

Sulit Dapat Akses, WNA Pertanyakan Kesetaraan Memperoleh Vaksin di Jakarta

Megapolitan
Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 12-17 Tahun di Depok Periode Juli

Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 12-17 Tahun di Depok Periode Juli

Megapolitan
Warga Kesulitan Cari Oksigen, Yayasan RHC Suplai 100 Tabung Gratis

Warga Kesulitan Cari Oksigen, Yayasan RHC Suplai 100 Tabung Gratis

Megapolitan
Heboh soal Pesawat Terbang Rendah Bolak-balik di Langit Tangerang, Ini Penjelasan Airnav

Heboh soal Pesawat Terbang Rendah Bolak-balik di Langit Tangerang, Ini Penjelasan Airnav

Megapolitan
Curhat WNA Kesulitan Dapatkan Vaksin Covid-19 di Jakarta

Curhat WNA Kesulitan Dapatkan Vaksin Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Pihak Swasta Bantu Buat SPJ Fiktif

Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Pihak Swasta Bantu Buat SPJ Fiktif

Megapolitan
Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok, Seorang Pria Dilaporkan ke Polisi

Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok, Seorang Pria Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Lokasi dan Kuota Vaksinasi Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta 19-30 Juli 2021

Lokasi dan Kuota Vaksinasi Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta 19-30 Juli 2021

Megapolitan
Berikut Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk KTP Non-DKI Jakarta Periode Juli 2021

Berikut Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk KTP Non-DKI Jakarta Periode Juli 2021

Megapolitan
11.532 Anak Usia 0-18 Tahun di Jakarta Berstatus Pasien Aktif Covid-19

11.532 Anak Usia 0-18 Tahun di Jakarta Berstatus Pasien Aktif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 23 Juli: Tambah 636 Kasus di Kota Tangerang, 6.543 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 23 Juli: Tambah 636 Kasus di Kota Tangerang, 6.543 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Selama PPKM Darurat, Ada 327 Nakes Terpapar Covid-19 di Kota Tangerang

Selama PPKM Darurat, Ada 327 Nakes Terpapar Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X