Lawan Basuki, PPP Tak Takut Elektabilitas Menurun

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD DKI yakin bahwa sikap yang mereka tunjukkan terhadap kepemimpinan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tidak akan menurunkan elektabilitas mereka pada pemilihan legislatif 2014.

Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Matnoor Tindoan mengatakan, partainya tetap konsisten mempertanyakan sikap Basuki. Fraksi PPP telah melayangkan surat pemanggilan terhadap Basuki kepada pimpinan DPRD DKI untuk meminta klarifikasi atas pernyataan keras Basuki. Dalam sidang paripurna DPRD kemarin, Fraksi PPP memilih untuk walkout setelah mengetahui sidang itu dihadiri oleh Basuki.

"Kami menjalankan apa yang kami yakini. Tidak ada urusannya dengan yang di gedung sana (menunjuk ke gedung Balaikota)," kata Matnoor di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/9/2013).

Menurut Matnoor, Fraksi PPP merupakan salah satu partai yang konsisten dengan apa yang mereka perbuat dan yakini. Setiap partai politik maupun politisi, kata dia, memiliki karakter berpolitik masing-masing. Selain itu, pernyataan-pernyataan Basuki yang dianggapnya kontroversial telah melecehkan DPRD sebagai sebuah institusi negara. Pernyataan Basuki selama ini dianggap tak etis diucapkan oleh seorang pemimpin daerah. "Kita masing-masing sudah punya konstituen dan kita patuhi itu," kata Matnoor.

Fraksi PPP di DPRD DKI terdiri dari tujuh orang. Dua anggota di antaranya memilih untuk melanjutkan karier politik mereka di DPR RI. Adapun lima anggota lain kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD DKI 2014. Dua anggota yang memilih untuk berlaga memperebutkan kursi DPR RI adalah lain Abdul Aziz dan Ridho Kamaludin. Kemarin, mereka juga menandatangani presensi kehadiran di paripurna dan ikut walkout bersama dua anggota lain di fraksinya.

Adapun lima anggota fraksi yang masih berlaga memperebutkan kursi di Kebon Sirih adalah Abraham Lunggana yang mendapat nomor urut 1 di daerah pemilihan (dapil) DKI 10 (Jakarta Barat). Matnoor juga mencalonkan lagi dengan nomor urut 1 di dapil DKI 6 (Jakarta Timur: Pasar Rebo, Makasar, Ciracas, dan Cipayung). Sementara itu, Maman Firmansyah mendapat nomor urut 1 di dapil DKI 2 (Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu), Ichwan Zayadi nomor urut 2 di dapil DKI 7 (Jakarta Selatan), dan Belly Bilalusalam nomor urut 1 di dapil DKI 5 (Jakarta Timur).

Hanya empat anggota fraksi yang kemarin menghadiri paripurna, yaitu Matnoor, Abdul Aziz, Ridho, dan Ichwan. Adapun tiga anggota lain tidak tampak mengikuti paripurna, termasuk Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana.

Perseteruan Basuki dengan PPP

Aksi walkout Fraksi PPP merupakan aksi kekecewaan fraksi terhadap pimpinan DPRD DKI yang tidak merespons surat pemanggilan Basuki. Surat pemanggilan itu telah dilayangkan sejak satu bulan lalu kepada pimpinan DPRD.

Di dalam surat pemanggilan itu, partai berlambang kabah itu meminta agar pimpinan DPRD memanggil dan meminta Basuki untuk mengklarifikasi segala pernyataannya yang dianggap kontroversial. Ucapan itu terutama yang dianggap telah merendahkan DPRD. Matnoor menjelaskan, dua pernyataan Basuki itu dianggapnya telah melecehkan DPRD.

"Dulu ada beberapa anggota Dewan yang mau mengajukan hak interpelasi, tapi dia (Basuki) malah anggap hanya gaya-gayaan DPRD. Pembentukan pansus, dia bilang supaya anggota DPRD cuma dapat honor," kata Matnoor.

Pada Mei lalu, Basuki memberikan komentar tentang wacana pengajuan hak interpelasi oleh DPRD DKI atas mundurnya 14 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Saat itu, Basuki mengatakan bahwa pengajuan hak interpelasi itu berlebihan.

"Enggak pakai interpelasi saja sudah nanya-nanya kita terus kok. Itu gaya-gayaan mereka saja. Ya, panggil kita saja. Hak nanya saja belagu banget," kata Basuki.

Ketika DPRD DKI membentuk panitia khusus (pansus) mass rapid transit (MRT), Basuki menyebut bahwa pansus itu hanya akal-akalan supaya anggota DPRD mendapat honor dari pembentukan pansus itu. "Bagus. Bikin pansus itu kan biar dapat honor. Saya sudah lama di DPRD dan DPR, kalau ada pansus dan panja (panitia kerja) itu ada honornya," kata Basuki, Selasa (16/7/2013).

Pernyataan-pernyataan itulah yang membuat Fraksi PPP geram. Selain dianggap telah melecehkan institusi DPRD, PPP memandang Basuki telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Fraksi PPP juga meminta Mendagri Gamawan Fauzi untuk memberikan teguran kepada Basuki.