Kompas.com - 11/09/2013, 09:38 WIB
Penumpang tengah mencari bus di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2013). Sebagian warga telah melakukan perjalanan mudik dan jumlahnya semakin meningkat dibanding hari-hari sebelumnya, walaupun belum mencapai puncak arus mudik. KOMPAS / TOTOK WIJAYANTOPenumpang tengah mencari bus di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2013). Sebagian warga telah melakukan perjalanan mudik dan jumlahnya semakin meningkat dibanding hari-hari sebelumnya, walaupun belum mencapai puncak arus mudik.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho
JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagian program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipastikan meleset dari target yang ditetapkan. Kenyataan ini terjadi karena proses lelang yang berkepanjangan. Tahun depan, Pemprov DKI Jakarta mempercepat lelang dengan sistem katalog elektronik atau e-katalog. Sistem ini diharapkan bisa menghemat anggaran dan memangkas jumlah pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Sejumlah program Pemprov DKI Jakarta yang meleset tahun ini salah satunya pengadaan bus sedang. Rencananya pemerintah mengadakan 1.000 bus, tetapi sampai awal September proses lelang baru mengadakan 420 bus sedang, tidak ada separuh dari target awal. Sebagian anggaran pengadaan bus terpaksa dialihkan untuk menyuntik modal badan usaha milik daerah.

"Program ini meleset karena proses lelang lambat. Bukan hanya pengadaan bus, pengadaan alat berat untuk penanganan banjir di dinas pekerjaan umum juga meleset. Kami evaluasi, proses lelang seperti ini tidak boleh terjadi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (10/9/2013), di Jakarta.

Menurut Basuki, tahun depan, semua pengadaan barang dan jasa di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menggunakan e-katalog. Dengan menggunakan sistem e-katalog akan ada efisiensi anggaran dan pegawai. Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta tidak sempat menggunakan sistem e-katalog ini.

Sistem e-katalog

Dengan sistem e-katalog ini, semua daftar, jenis, spesifikasi teknis, serta harga barang dari berbagai penyedia barang dan jasa ditampilkan secara elektronik.

Penyedia barang dan jasa yang menjadi pengguna aplikasi e-katalog adalah mereka yang telah menandatangani kontrak kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Selama ini, proses lelang bisa diikuti oleh siapa saja dengan spesifikasi yang ditawarkan pemerintah. Akibatnya, proses ini memerlukan waktu panjang. Sementara penggunaan anggaran dibatasi hingga akhir tahun anggaran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

”Anggaran yang diloloskan atau tidak, dipantau dengan cara manual. Saya harus periksa satu per satu. Ada anggaran yang sudah dicoret, berkali-kali muncul, ini terjadi di dinas pekerjaan umum. Saya tidak tahu mengapa sampai begini,” kata Basuki.

Menyiapkan sistem

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Wijayanti mengatakan, penerapan e-katalog secara khusus akan disiapkan untuk pengadaan 3.000 armada bus sedang tahun 2014.

Halaman:
Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangerang Akan Gelar Sekolah Tatap Muka Tingkat SD Mulai 27 September

Pemkot Tangerang Akan Gelar Sekolah Tatap Muka Tingkat SD Mulai 27 September

Megapolitan
Ada Makelar Tanah dalam Proyek Normalisasi Ciliwung, Warga Cawang: Kami Lapor ke Mana?

Ada Makelar Tanah dalam Proyek Normalisasi Ciliwung, Warga Cawang: Kami Lapor ke Mana?

Megapolitan
Warga Cawang Tolak Makelar Tanah Terkait Proyek Normalisasi Ciliwung

Warga Cawang Tolak Makelar Tanah Terkait Proyek Normalisasi Ciliwung

Megapolitan
DKI Jakarta Enggan Beri Denda Warga Penolak Vaksinasi Covid-19

DKI Jakarta Enggan Beri Denda Warga Penolak Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Ada Aturan Ganjil Genap, Ancol Siapkan Kantong Parkir dan Bus Gratis untuk Pengunjung

Ada Aturan Ganjil Genap, Ancol Siapkan Kantong Parkir dan Bus Gratis untuk Pengunjung

Megapolitan
Paket 5.052 Butir Ekstasi Dikirim dari Belgia, Polisi: Dikendalikan Dua Napi

Paket 5.052 Butir Ekstasi Dikirim dari Belgia, Polisi: Dikendalikan Dua Napi

Megapolitan
Rumah 2 Lantai Terbakar di Koja, 11 Mobil Damkar Diterjunkan

Rumah 2 Lantai Terbakar di Koja, 11 Mobil Damkar Diterjunkan

Megapolitan
Polisi Lakukan Olah TKP Ulang terkait Kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang

Polisi Lakukan Olah TKP Ulang terkait Kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang

Megapolitan
Masih Pandemi, 974 WNA Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta dalam 3 Hari

Masih Pandemi, 974 WNA Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta dalam 3 Hari

Megapolitan
Bongkar Paket dari Belgia, Polisi Temukan 5.052 Butir Ekstasi

Bongkar Paket dari Belgia, Polisi Temukan 5.052 Butir Ekstasi

Megapolitan
Tumpukan Sampah Tersangkut di Jembatan, Warga Cipayung Jaya Depok Khawatir Banjir

Tumpukan Sampah Tersangkut di Jembatan, Warga Cipayung Jaya Depok Khawatir Banjir

Megapolitan
Sebuah Mobil Tabrak 3 Motor di BSD, Tangsel

Sebuah Mobil Tabrak 3 Motor di BSD, Tangsel

Megapolitan
Hari Ini, Tujuh Petugas Lapas Kelas 1 Tangerang Diperiksa Terkait Kebakaran

Hari Ini, Tujuh Petugas Lapas Kelas 1 Tangerang Diperiksa Terkait Kebakaran

Megapolitan
Kelanjutan Bansos Tunai Tak Jelas, Wagub DKI: Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

Kelanjutan Bansos Tunai Tak Jelas, Wagub DKI: Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

Megapolitan
Manajer Holywings Kemang Ditetapkan sebagai Tersangka

Manajer Holywings Kemang Ditetapkan sebagai Tersangka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.