Kompas.com - 15/09/2013, 16:24 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com —
Seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) DKI juga terbuka pada peserta difabel atau yang berkebutuhan khusus. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan untuk tahun ini, Pemprov DKI menyediakan tujuh posisi untuk kaum difabel.

"Tahun ini, kami juga menerima sebanyak tujuh orang difabel," kata Made kepada Kompas.com, Minggu (15/7/2013).

Made mengatakan saat ini BKD DKI sedang mengkaji lebih lanjut terkait format penyelenggaraan tes untuk peserta difabel. Pasalnya, kertas dan alat yang dibutuhkan berbeda dengan tes biasa.

Lokasi tes juga dibedakan dengan peserta lainnya karena ada pengawasan khusus. Namun, penyelenggaraan tes bagi peserta difabel juga akan dilaksanakan secara bersamaan dengan tes umum.

Apabila syarat utama untuk dapat mengikuti tes CPNS bagi peserta umum adalah KTP, Ijazah, transkrip nilai, dan TOEFL minimal nilai 400, para peserta penyandang kebutuhan khusus hanya diberikan syarat KTP dan ijazah. Mereka tidak dikenakan syarat minimum Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) maupun TOEFL.

Adapun ketujuh formasi yang dapat dilamar oleh penyandang kebutuhan khusus, antara lain penyuluh Keluarga Berencana (KB), pranata komputer, pengadministrasi umum, operator komputer, pamong budaya, pustakawan, dan perancang peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dari pendaftaran CPNS DKI yang telah dibuka sejak 12 September 2013 lalu, Made menyebutkan DKI telah menerima hampir belasan ribu pendaftar melalui sistem online. Angka itu belum termasuk pendaftar melalui PO BOX.

Setelah dinyatakan lolos registrasi online, akan dilaksanakan verifikasi, dan mereka yang lolos akan mengikuti uji kompetensi dan uji pengetahuan umum di komputer. Tahap tes, kata dia, akan diinformasikan lebih lanjut. Nantinya, Pemprov DKI akan menggunakan sekolah-sekolah yang ada di Jakarta untuk pelaksanaan ujian CPNS.

Pemprov DKI mengusulkan kepada Kemenpan-RB untuk mengalokasikan 20 persen bagi tenaga pendidik, 35 persen untuk tenaga kesehatan, dan 45 persen untuk tenaga teknis (tata kota, planologi, arsitektur), serta umum (sosial, politik, dan budaya). Tenaga pendidik akan dikhususkan untuk menjadi tenaga pengajar siswa sekolah dasar (SD).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamanan Polres Jakbar Diperketat Setelah Ada Bom di Mapolsek Astanaanyar, Semua yang Masuk Diperiksa Ketat

Pengamanan Polres Jakbar Diperketat Setelah Ada Bom di Mapolsek Astanaanyar, Semua yang Masuk Diperiksa Ketat

Megapolitan
Ribuan Pelajar SMA Kota Bekasi Dikumpulkan di Alun-Alun, Diberi Pembinaan untuk Cegah Tawuran

Ribuan Pelajar SMA Kota Bekasi Dikumpulkan di Alun-Alun, Diberi Pembinaan untuk Cegah Tawuran

Megapolitan
Naik 6,97 Persen, Pemprov Banten Tetapkan UMK Kota Tangerang 2023 Jadi Rp 4,5 Juta

Naik 6,97 Persen, Pemprov Banten Tetapkan UMK Kota Tangerang 2023 Jadi Rp 4,5 Juta

Megapolitan
Akses Masuk Mapolres Tangsel Dijaga Aparat Bersenjata Buntut Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar

Akses Masuk Mapolres Tangsel Dijaga Aparat Bersenjata Buntut Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar

Megapolitan
3 Bus di Terminal Induk Bekasi Tak Layak Jalan Berdasarkan Hasil 'Ramp Check'

3 Bus di Terminal Induk Bekasi Tak Layak Jalan Berdasarkan Hasil "Ramp Check"

Megapolitan
Diminta Kunjungi Tiap Fraksi DPRD, Heru Budi: Saya Akan Keliling Secepatnya

Diminta Kunjungi Tiap Fraksi DPRD, Heru Budi: Saya Akan Keliling Secepatnya

Megapolitan
Polres Jaksel Perketat Pengamanan Pasca-Bom Bunuh Diri Astanaanyar

Polres Jaksel Perketat Pengamanan Pasca-Bom Bunuh Diri Astanaanyar

Megapolitan
Banjir Rob di 8 RT Jakarta Utara Telah Surut setelah Disedot Pompa

Banjir Rob di 8 RT Jakarta Utara Telah Surut setelah Disedot Pompa

Megapolitan
Anggaran Barcode Pohon Rp 48 Juta, Wali Kota Depok: Murah dan Sangat Efektif

Anggaran Barcode Pohon Rp 48 Juta, Wali Kota Depok: Murah dan Sangat Efektif

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Gelar Perayaan Tahun Baru 2023 di Bundaran HI dan TMII

Pemprov DKI Bakal Gelar Perayaan Tahun Baru 2023 di Bundaran HI dan TMII

Megapolitan
8 RT di Jakarta Utara Terendam Banjir Rob, Ketinggian Capai 30 Cm

8 RT di Jakarta Utara Terendam Banjir Rob, Ketinggian Capai 30 Cm

Megapolitan
Larang Pesepeda ke Luar Jalur Sepeda, Polisi: Aktivitas Pengguna Kendaraan Bermotor Tinggi

Larang Pesepeda ke Luar Jalur Sepeda, Polisi: Aktivitas Pengguna Kendaraan Bermotor Tinggi

Megapolitan
Penjagaan Mapolres Tangsel Diperketat Buntut Bom Bunuh Diri Astanaanyar

Penjagaan Mapolres Tangsel Diperketat Buntut Bom Bunuh Diri Astanaanyar

Megapolitan
Polantas Sosialisasikan Larangan Pesepeda Melintas di Luar Jalur Sepeda Setelah Pukul 06.00

Polantas Sosialisasikan Larangan Pesepeda Melintas di Luar Jalur Sepeda Setelah Pukul 06.00

Megapolitan
Demo di Kementerian Koperasi dan UKM Bubar Usai Tuntutan Diterima

Demo di Kementerian Koperasi dan UKM Bubar Usai Tuntutan Diterima

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.