"Apa Dampak Mobil Murah Sudah Dipikirkan Pemerintah Pusat?"

Kompas.com - 17/09/2013, 07:12 WIB
Pengguna kendaraan bermotor tersendat di Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Jakarta Timur, Senin (5/3/2013). Buruknya sistem transportasi massal di ibu kota dan pertambahan kendaraan yang tak terkendali semakin menambah kemacetan parah tiap hari. KOMPAS / AGUS SUSANTOPengguna kendaraan bermotor tersendat di Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Jakarta Timur, Senin (5/3/2013). Buruknya sistem transportasi massal di ibu kota dan pertambahan kendaraan yang tak terkendali semakin menambah kemacetan parah tiap hari.
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com —
Pemerintah pusat diminta ikut memikirkan dampak penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam kebijakan mobil murah ramah lingkungan. Aturan itu tidak saja memanjakan konsumen, tetapi juga memperparah kemacetan di Jakarta yang penanganannya tidak mendapat kontribusi pusat.

"Sudah pasti konsumen senang dengan hadirnya mobil murah (LCGC), apalagi ramah lingkungan. Industri otomotif juga akan semakin bergairah, tetapi apakah dampak lain sudah dipikirkan oleh pemerintah pusat," kata Kepala Dinas Perindustrian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Andi Baso, Senin (16/9), di Jakarta.

Jakarta sudah penuh sesak dengan mobil. Sebelum ada mobil murah saja, jalanan Jakarta sudah sesak dengan kendaraan. "Saya yakin kepadatan lalu lintas akan semakin parah di Jakarta," ujar Andi.

Pendapat serupa disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki yakin industri otomotif tumbuh semakin pesat di Jakarta dengan adanya program mobil murah dan ramah lingkungan. "Bagaimana tidak tumbuh, pasar mobil paling besar di Jabodetabek. Tetapi, masalah macet juga ikut tumbuh," katanya.

Menurut Basuki, warga yang perekonomiannya naik pasti membeli mobil dan mereka berhak untuk membeli mobil. Namun, jika hal tersebut menjadi alasan utama produksi mobil murah, itu tidak tepat.

"Alasan utamanya bukan itu. Kalau dilihat upah minimum Provinsi DKI Rp 2,2 juta. Apa iya bisa membeli mobil? Yang beli kelas menengah juga nantinya. Padahal, sudah ada subsidi untuk bahan bakar minyak. Jadi dobel insentifnya, kan?" ujar Basuki.

Jika ingin seimbang dan adil, lanjutnya, pemerintah pusat harus menghapus subsidi bahan bakar minyak. Dana itu dialihkan untuk membangun transportasi massal yang andal.

Membatasi gerak

Basuki menambahkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta terus menggodok kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor saat mobil murah mulai berdatangan di Jakarta. "Tahun depan mobil-mobil itu datang. Jadi, kami kejar-kejaran dengan kedatangannya," katanya.

Akhir tahun ini akan datang armada baru 400 bus sedang dan 400 bus transjakarta. Zonasi tarif parkir juga akan diberlakukan sekitar tahun depan. Tarif parkir di tengah kota bisa minimal Rp 6.000-Rp 8.000 per jam. Selain itu, pemberlakuan sistem jalan berbayar elektronik juga bakal dipercepat di jalan-jalan utama kota Jakarta.

Harapannya, warga akan berpikir ulang untuk naik mobil di dalam kota. Bukan hanya itu, pemerintah pusat diminta tidak diskriminatif. "Pajak untuk mobil angkutan umum sebaiknya dikurangi hingga nol persen. Dengan demikian, ada keberpihakan yang sama antara mobil ramah lingkungan dan mobil angkutan umum," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hampir Jadi Korban Begal, Pesepeda Ini Putuskan Tak Lapor Polisi

Hampir Jadi Korban Begal, Pesepeda Ini Putuskan Tak Lapor Polisi

Megapolitan
Bocah Hilang Saat Bermain di Sungai Inspeksi Kampung Pulo, Hanya Tersisa Bajunya di Tepi Kali

Bocah Hilang Saat Bermain di Sungai Inspeksi Kampung Pulo, Hanya Tersisa Bajunya di Tepi Kali

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] PT Khong Guan Tawar Ganti Rugi kepada Warga | Tukang Gali Brebes Puluhan Tahun Menunggu Kerja di Lebak Bulus

[POPULER JABODETABEK] PT Khong Guan Tawar Ganti Rugi kepada Warga | Tukang Gali Brebes Puluhan Tahun Menunggu Kerja di Lebak Bulus

Megapolitan
Bentrok 2 Kelompok Ormas di Ciledug Berakhir Damai

Bentrok 2 Kelompok Ormas di Ciledug Berakhir Damai

Megapolitan
Terserempet Kereta di Cengkareng, Pengendara Ojol Selamat, Motornya Terseret ke Kali

Terserempet Kereta di Cengkareng, Pengendara Ojol Selamat, Motornya Terseret ke Kali

Megapolitan
Lagi, Tanah Longsor Terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan

Lagi, Tanah Longsor Terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan

Megapolitan
Kebakaran Hanguskan Sebuah Pabrik Busa di Tangerang

Kebakaran Hanguskan Sebuah Pabrik Busa di Tangerang

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Capai 2.140, Paling Banyak di Kecamatan Periuk

Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Capai 2.140, Paling Banyak di Kecamatan Periuk

Megapolitan
UPDATE 29 Oktober: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta 379 Orang, Menurun dari Hari Sebelumnya

UPDATE 29 Oktober: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta 379 Orang, Menurun dari Hari Sebelumnya

Megapolitan
UPDATE 29 Oktober: Bertambah 11 Kasus Positif, 163 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 29 Oktober: Bertambah 11 Kasus Positif, 163 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Tambah 7 Unit, 10 Mobil Damkar Dikerahkan untuk Padamkan Kebakaran Pabrik Busa Di Jatake Tangerang

Tambah 7 Unit, 10 Mobil Damkar Dikerahkan untuk Padamkan Kebakaran Pabrik Busa Di Jatake Tangerang

Megapolitan
Bubarkan Tawuran Ormas di Tangerang, Kapolsek Ciledug Kena Sabetan Benda Tajam

Bubarkan Tawuran Ormas di Tangerang, Kapolsek Ciledug Kena Sabetan Benda Tajam

Megapolitan
Pabrik Busa Terbakar di Kawasan Jatake Tangerang

Pabrik Busa Terbakar di Kawasan Jatake Tangerang

Megapolitan
Bawaslu Tangsel Tindak 39 Pelanggaran Pilkada, Mayoritas Kasus Netralitas ASN

Bawaslu Tangsel Tindak 39 Pelanggaran Pilkada, Mayoritas Kasus Netralitas ASN

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X