"Apa Dampak Mobil Murah Sudah Dipikirkan Pemerintah Pusat?"

Kompas.com - 17/09/2013, 07:12 WIB
Pengguna kendaraan bermotor tersendat di Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Jakarta Timur, Senin (5/3/2013). Buruknya sistem transportasi massal di ibu kota dan pertambahan kendaraan yang tak terkendali semakin menambah kemacetan parah tiap hari. KOMPAS / AGUS SUSANTOPengguna kendaraan bermotor tersendat di Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Jakarta Timur, Senin (5/3/2013). Buruknya sistem transportasi massal di ibu kota dan pertambahan kendaraan yang tak terkendali semakin menambah kemacetan parah tiap hari.
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com —
Pemerintah pusat diminta ikut memikirkan dampak penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam kebijakan mobil murah ramah lingkungan. Aturan itu tidak saja memanjakan konsumen, tetapi juga memperparah kemacetan di Jakarta yang penanganannya tidak mendapat kontribusi pusat.

"Sudah pasti konsumen senang dengan hadirnya mobil murah (LCGC), apalagi ramah lingkungan. Industri otomotif juga akan semakin bergairah, tetapi apakah dampak lain sudah dipikirkan oleh pemerintah pusat," kata Kepala Dinas Perindustrian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Andi Baso, Senin (16/9), di Jakarta.

Jakarta sudah penuh sesak dengan mobil. Sebelum ada mobil murah saja, jalanan Jakarta sudah sesak dengan kendaraan. "Saya yakin kepadatan lalu lintas akan semakin parah di Jakarta," ujar Andi.

Pendapat serupa disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki yakin industri otomotif tumbuh semakin pesat di Jakarta dengan adanya program mobil murah dan ramah lingkungan. "Bagaimana tidak tumbuh, pasar mobil paling besar di Jabodetabek. Tetapi, masalah macet juga ikut tumbuh," katanya.

Menurut Basuki, warga yang perekonomiannya naik pasti membeli mobil dan mereka berhak untuk membeli mobil. Namun, jika hal tersebut menjadi alasan utama produksi mobil murah, itu tidak tepat.

"Alasan utamanya bukan itu. Kalau dilihat upah minimum Provinsi DKI Rp 2,2 juta. Apa iya bisa membeli mobil? Yang beli kelas menengah juga nantinya. Padahal, sudah ada subsidi untuk bahan bakar minyak. Jadi dobel insentifnya, kan?" ujar Basuki.

Jika ingin seimbang dan adil, lanjutnya, pemerintah pusat harus menghapus subsidi bahan bakar minyak. Dana itu dialihkan untuk membangun transportasi massal yang andal.

Membatasi gerak

Basuki menambahkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta terus menggodok kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor saat mobil murah mulai berdatangan di Jakarta. "Tahun depan mobil-mobil itu datang. Jadi, kami kejar-kejaran dengan kedatangannya," katanya.

Akhir tahun ini akan datang armada baru 400 bus sedang dan 400 bus transjakarta. Zonasi tarif parkir juga akan diberlakukan sekitar tahun depan. Tarif parkir di tengah kota bisa minimal Rp 6.000-Rp 8.000 per jam. Selain itu, pemberlakuan sistem jalan berbayar elektronik juga bakal dipercepat di jalan-jalan utama kota Jakarta.

Harapannya, warga akan berpikir ulang untuk naik mobil di dalam kota. Bukan hanya itu, pemerintah pusat diminta tidak diskriminatif. "Pajak untuk mobil angkutan umum sebaiknya dikurangi hingga nol persen. Dengan demikian, ada keberpihakan yang sama antara mobil ramah lingkungan dan mobil angkutan umum," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Motor yang Beraksi di Wilayah Tangsel

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Motor yang Beraksi di Wilayah Tangsel

Megapolitan
Kapolsek Kalideres Sebut Tidak Ada Indikasi Pilot Wings Air Dibunuh

Kapolsek Kalideres Sebut Tidak Ada Indikasi Pilot Wings Air Dibunuh

Megapolitan
Pilot Wings Air Diduga Bunuh Diri, Ini Tanggapan Lion Air Group

Pilot Wings Air Diduga Bunuh Diri, Ini Tanggapan Lion Air Group

Megapolitan
Pemprov DKI Kesulitan Kuras Saluran Air di Sunter Sebelum Penggusuran

Pemprov DKI Kesulitan Kuras Saluran Air di Sunter Sebelum Penggusuran

Megapolitan
Soal Ormas Kelola Parkir, DPRD Kota Bekasi akan Panggil Pengusaha Minimarket

Soal Ormas Kelola Parkir, DPRD Kota Bekasi akan Panggil Pengusaha Minimarket

Megapolitan
Diduga Bunuh Diri, Pilot Wings Air Ditemukan Tewas di Kamar Indekos

Diduga Bunuh Diri, Pilot Wings Air Ditemukan Tewas di Kamar Indekos

Megapolitan
10 Tahun Dagang di Sunter, Pedagang Minta Dibina Pemprov DKI

10 Tahun Dagang di Sunter, Pedagang Minta Dibina Pemprov DKI

Megapolitan
9 Bulan Ormas Kelola Parkir Minimarket, Hanya Rp 1,2 Miliar Masuk Kas Daerah

9 Bulan Ormas Kelola Parkir Minimarket, Hanya Rp 1,2 Miliar Masuk Kas Daerah

Megapolitan
Dalam Sidang, Hakim Konfirmasi Kabar Nunung Jual 4 Rumah

Dalam Sidang, Hakim Konfirmasi Kabar Nunung Jual 4 Rumah

Megapolitan
Komisi III DPRD Bekasi Nilai Salah Langkah Bapenda Tunjuk Anggota Ormas Kelola Parkir Minimarket

Komisi III DPRD Bekasi Nilai Salah Langkah Bapenda Tunjuk Anggota Ormas Kelola Parkir Minimarket

Megapolitan
Menanggung Hidup Keluarga Besar, Nunung Minta Hakim Ringankan Vonis

Menanggung Hidup Keluarga Besar, Nunung Minta Hakim Ringankan Vonis

Megapolitan
Setu Sawangan di Depok 'Menguning' Setahun Sekali, Ini Sebabnya...

Setu Sawangan di Depok "Menguning" Setahun Sekali, Ini Sebabnya...

Megapolitan
PAD Bekasi Minus Rp 1 Triliun, Pemkot akan Optimalkan Reklame dan PBB

PAD Bekasi Minus Rp 1 Triliun, Pemkot akan Optimalkan Reklame dan PBB

Megapolitan
Polisi Tembak Kaki 3 Pembobol Showroom Motor di Pamulang, Seorang Kena Bokong

Polisi Tembak Kaki 3 Pembobol Showroom Motor di Pamulang, Seorang Kena Bokong

Megapolitan
Antisipasi Kampanye Hitam Pilkades, Polresta Tangerang Turunkan Personel Khusus

Antisipasi Kampanye Hitam Pilkades, Polresta Tangerang Turunkan Personel Khusus

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X