Kompas.com - 23/09/2013, 11:45 WIB
Ilustrasi: Lanskap kota Jakarta yang bermandikan cahaya lampu dari gedung-gedung pencakar langit, Kamis (14/2/2013) malam. KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi: Lanskap kota Jakarta yang bermandikan cahaya lampu dari gedung-gedung pencakar langit, Kamis (14/2/2013) malam.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Buruh Perusahaan Listrik Negara (PLN) menuntut agar status mereka naik dari pegawai outsourcing menjadi pegawai tetap. Apabila tuntutan itu tidak segera dipenuhi PLN, mereka mengancam akan memadamkan listrik di Jakarta.

"Target pertama kita yang jadi sasaran adalah gedung-gedung pemerintahan, seperti Istana, Gedung DPR/MPR, Balaikota, dan semua kementerian. Masih tidak ada upaya penyelesaian, tidak menutup kemungkinan kami padamkan listrik seluruh Jakarta," kata Koordinator Aksi Gerakan Bersama Pekerjaan Outsourcing BUMN Yudi Winarno kepada Kompas.com, Senin (23/9/2013).

Yudi menganggap kontrak kerja sudah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Saat ini, DPR RI telah membentuk panitia kerja (panja) untuk mengatasi permasalahan outsourcing BUMN. Namun, masih belum ada kesepakatan dari panja yang beranggotakan anggota DPR dan Menteri BUMN.

Karena tidak ada indikasi yang meyakinkan oleh Dirut PLN agar patuh pada UU, maka buruh tidak memiliki pilihan lain untuk melakukan aksi mogok. Aksi itu, kata dia, akan bersinergi dengan aksi mogok nasional yang akan dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada 30 Oktober 2013 mendatang.

Yudi menceritakan, sebelumnya ada temannya sesama pegawai outsourcing di PLN. Sudah 30 tahun menjadi pegawai outsourcing dan meninggal karena tersetrum. Ia pun tidak mendapatkan jaminan karena hanya berstatus pegawai outsourcing.

Padahal, menurut dia, pegawai outsourcing itu seharusnya tidak mengerjakan hal-hal inti. Pegawai outsourcing hanya mengerjakan pekerjaan tidak inti, seperti security, cleaning service, catering, driver, dan pekerja lepas tambang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penanggung jawab outsourcing KSPI itu juga mengatakan, seharusnya outsourcing itu hanya berlaku selama dua tahun. Apabila sudah bekerja lebih dari dua tahun, pegawai outsourcing itu layak diangkat sebagai pegawai kontrak dan menjadi pegawai tetap.

Selama menjadi pegawai outsourcing, mereka mendapat upah setara upah minimum provinsi (UMP). Upah mereka dipotong apabila dalam penilaian atau evaluasi, kinerja mereka dianggap kurang memuaskan.

"Seluruh Indonesia ada 70.000 pegawai outsourcing. Makanya, kita tuntut kepastian pemerintah," kata Yudi.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Makelar Tanah Normalisasi Ciliwung, Warga: Mereka Minta Bagian 25 Persen

Makelar Tanah Normalisasi Ciliwung, Warga: Mereka Minta Bagian 25 Persen

Megapolitan
Disdik Kota Bekasi Berencana Izinkan Kegiatan Ekstrakurikuler SD dan SMP

Disdik Kota Bekasi Berencana Izinkan Kegiatan Ekstrakurikuler SD dan SMP

Megapolitan
Soal Tuduhan Ibu Atta Halilintar Berhutang Rp 500 Juta, Polisi Tangkap dan Tahan Youtuber Savas

Soal Tuduhan Ibu Atta Halilintar Berhutang Rp 500 Juta, Polisi Tangkap dan Tahan Youtuber Savas

Megapolitan
Pemkot Tangerang Akan Gelar Sekolah Tatap Muka Tingkat SD Mulai 27 September

Pemkot Tangerang Akan Gelar Sekolah Tatap Muka Tingkat SD Mulai 27 September

Megapolitan
Ada Makelar Tanah dalam Proyek Normalisasi Ciliwung, Warga Cawang: Kami Lapor ke Mana?

Ada Makelar Tanah dalam Proyek Normalisasi Ciliwung, Warga Cawang: Kami Lapor ke Mana?

Megapolitan
Warga Cawang Tolak Makelar Tanah Terkait Proyek Normalisasi Ciliwung

Warga Cawang Tolak Makelar Tanah Terkait Proyek Normalisasi Ciliwung

Megapolitan
DKI Jakarta Enggan Beri Denda Warga Penolak Vaksinasi Covid-19

DKI Jakarta Enggan Beri Denda Warga Penolak Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Ada Aturan Ganjil Genap, Ancol Siapkan Kantong Parkir dan Bus Gratis untuk Pengunjung

Ada Aturan Ganjil Genap, Ancol Siapkan Kantong Parkir dan Bus Gratis untuk Pengunjung

Megapolitan
Paket 5.052 Butir Ekstasi Dikirim dari Belgia, Polisi: Dikendalikan Dua Napi

Paket 5.052 Butir Ekstasi Dikirim dari Belgia, Polisi: Dikendalikan Dua Napi

Megapolitan
Rumah 2 Lantai Terbakar di Koja, 11 Mobil Damkar Diterjunkan

Rumah 2 Lantai Terbakar di Koja, 11 Mobil Damkar Diterjunkan

Megapolitan
Polisi Lakukan Olah TKP Ulang terkait Kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang

Polisi Lakukan Olah TKP Ulang terkait Kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang

Megapolitan
Masih Pandemi, 974 WNA Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta dalam 3 Hari

Masih Pandemi, 974 WNA Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta dalam 3 Hari

Megapolitan
Bongkar Paket dari Belgia, Polisi Temukan 5.052 Butir Ekstasi

Bongkar Paket dari Belgia, Polisi Temukan 5.052 Butir Ekstasi

Megapolitan
Tumpukan Sampah Tersangkut di Jembatan, Warga Cipayung Jaya Depok Khawatir Banjir

Tumpukan Sampah Tersangkut di Jembatan, Warga Cipayung Jaya Depok Khawatir Banjir

Megapolitan
Sebuah Mobil Tabrak 3 Motor di BSD, Tangsel

Sebuah Mobil Tabrak 3 Motor di BSD, Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.