Kompas.com - 23/09/2013, 17:32 WIB
|
EditorEko Hendrawan Sofyan


JAKARTA, KOMPAS.com 
— Sulitnya merelokasi warga di bantaran kali rupanya merupakan masalah klasik yang ada sejak zaman baheula. Ratusan tahun lalu kondisi serupa juga terjadi di Rotterdam, salah satu kota di Belanda.

Wali Kota Rotterdam Ahmed Aboutaleb, yang ditemui di Balaikota, Jakarta, Senin (23/9/2013) pagi, menceritakan hal tersebut. Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan itu, Pemerintah Belanda kala itu langsung menyasar hal yang paling dasar, yakni ekonomi masyarakat.

"Itu masalah ekonomi. Kenapa mereka masuk ke kota, karena butuh tempat untuk bekerja dan tinggal dekat dengan kota tersebut," ujarnya.

Dengan pedoman tersebut, pemerintah kemudian melakukan program pemerataan pembangunan. Hal itu dilakukan agar kesejahteraan masyarakat di bantaran sungai tersebut pun ikut meningkat.

Jika warga bantaran sungai di Jakarta dipindah ke rumah susun, maka pemerintahan di Rotterdam berbeda. Mereka mendirikan rumah yang ramah lingkungan dan layak di sepanjang bantaran sungai tersebut.

Program tersebut, kata Ahmed, terinspirasi dari penataan bantaran sungai di Hamburg, Jerman. "Dibangun rumah yang tidak mengganggu lingkungan. Dengan menyediakan rumah, masyarakat pun mudah mengakses pusat-pusat kota," lanjutnya.

Dengan demikian, lanjut Ahmed, pemerintahnya pun mendapatkan dua hasil sekaligus melalui program tersebut. Di satu sisi, penataan sungai demi pengendalian banjir di kotanya berjalan dengan baik, di sisi lain kualitas hidup masyarakat di bantaran sungai tersebut juga berubah menjadi baik.

Tentu, lanjut Ahmed, pengentasan banjir dari kotanya tidak hanya melalui penataan sungai. Mereka juga menyatukannya dengan program lain, yakni membangun tanggul penahan air laut, membangun ruang terbuka hijau, menyediakan sumur resapan di setiap bangunan.

"Saya percaya Jakarta bisa. Jakarta itu kota yang kuat, Indonesia negara yang bagus. Kita pun hanya bisa membantu dalam hal pertukaran informasi," lanjutnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI memperdalam kerja samanya dengan Pemerintah Kota Rotterdam yang telah terjalin sejak tahun 1986, yakni dengan menandatangani minute of agreement Jakarta-Rotterdam di bidang tata air untuk periode tahun 2013 hingga 2015.

Staf Pemprov DKI akan dikirim ke Rotterdam untuk mempelajari sistem pengendalian banjir di sana.  

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

8 Rekomendasi Tempat Nongkrong di Fatmawati

8 Rekomendasi Tempat Nongkrong di Fatmawati

Megapolitan
Panggung Apung Situ Rawa Kalong Depok Masih Ditutup, Pengunjung: Kirain Bisa Buat Foto-foto

Panggung Apung Situ Rawa Kalong Depok Masih Ditutup, Pengunjung: Kirain Bisa Buat Foto-foto

Megapolitan
Kenaikan Tarif Ojol Dinilai Bisa Tingkatkan Penumpang Transportasi Umum di Jakarta

Kenaikan Tarif Ojol Dinilai Bisa Tingkatkan Penumpang Transportasi Umum di Jakarta

Megapolitan
Kasus Covid-19 Kota Bekasi Tertinggi Kedua di Provinsi Jabar, Aktivitas Masif Disebut Pemicunya

Kasus Covid-19 Kota Bekasi Tertinggi Kedua di Provinsi Jabar, Aktivitas Masif Disebut Pemicunya

Megapolitan
Kuasa Hukum Salah Satu Terdakwa Pengeroyokan Ade Armando Ajukan Klemensi

Kuasa Hukum Salah Satu Terdakwa Pengeroyokan Ade Armando Ajukan Klemensi

Megapolitan
Plt Wali Kota Bekasi Sebut Jembatan Antilope Lama jangan Dibongkar, Bisa untuk Area Bermain Anak

Plt Wali Kota Bekasi Sebut Jembatan Antilope Lama jangan Dibongkar, Bisa untuk Area Bermain Anak

Megapolitan
Istri Ferdy Sambo Hanya Bisa Ucapkan 'Malu', LPSK Tidak Dapat Keterangan Apa-apa dalam Asesmen

Istri Ferdy Sambo Hanya Bisa Ucapkan "Malu", LPSK Tidak Dapat Keterangan Apa-apa dalam Asesmen

Megapolitan
Korban Penganiayaan Petugas PPSU Enggan Bikin Laporan, Aktivis Ini Ungkap Kemungkinan Pemicunya

Korban Penganiayaan Petugas PPSU Enggan Bikin Laporan, Aktivis Ini Ungkap Kemungkinan Pemicunya

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Terlindas di Kedoya Utara, Diduga Gagal Menyalip Mobil Boks

Pengendara Motor Tewas Terlindas di Kedoya Utara, Diduga Gagal Menyalip Mobil Boks

Megapolitan
Ada Dugaan Intoleransi di SMA 101, Pemkot Jakarta Barat Telusuri

Ada Dugaan Intoleransi di SMA 101, Pemkot Jakarta Barat Telusuri

Megapolitan
Siswa di Jakarta Jadi Korban Diskriminasi, F-PDIP DPRD DKI Buka Layanan Pengaduan

Siswa di Jakarta Jadi Korban Diskriminasi, F-PDIP DPRD DKI Buka Layanan Pengaduan

Megapolitan
Berkat Muharram Fest, Anak Kelas 2 SD Ini Bisa Beli Sepatu Baru

Berkat Muharram Fest, Anak Kelas 2 SD Ini Bisa Beli Sepatu Baru

Megapolitan
Tersangka Kasus Korupsi Pemotongan Gaji Pegawai Damkar Depok Ditahan karena Khawatir Hilangkan Bukti

Tersangka Kasus Korupsi Pemotongan Gaji Pegawai Damkar Depok Ditahan karena Khawatir Hilangkan Bukti

Megapolitan
Ada Petugas PPSU Aniaya Pacar, DPRD DKI: Rekrutmen Anggota Selama Ini Terlalu Terbuka

Ada Petugas PPSU Aniaya Pacar, DPRD DKI: Rekrutmen Anggota Selama Ini Terlalu Terbuka

Megapolitan
Ini Alasan Pemprov DKI Jakarta Tetap Keluarkan Pergub Meski Perda RDTR Belum Dicabut

Ini Alasan Pemprov DKI Jakarta Tetap Keluarkan Pergub Meski Perda RDTR Belum Dicabut

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.