Kompas.com - 27/09/2013, 10:54 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Suara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama langsung meninggi ketika ditanya mengenai saran Mendagri Gamawan Fauzi agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memindahkan Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zukifli. Dia pun memaparkan pembelaannya untuk Susan yang didemo sebagian warganya.

Basuki mengaku heran dengan pernyataan Mendagri tersebut. Menurut dia, apa yang disampaikan sebagian kecil warga di Lenteng Agung tidak mewakili suara seluruh warga.

Dia pun mencontohkan saat pengumuman hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012, pasangan Joko Widodo bersama Basuki Tjahaja Purnama meraih perolehan suara mencapai 52,7 persen. Sisanya merupakan warga pendukung pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Apabila dijumlah secara proporsional, kata Basuki, masih ada 4 juta warga DKI yang belum mendukung Jokowi-Basuki.

"Kalau 4 juta orang itu aksi demo di depan Balaikota menolak kami, kira-kira Mendagri bisa simpulkan Jokowi-Ahok tidak cocok memimpin di DKI, begitu? Itu pertanyaan saya sama Mendagri," kata Basuki seusai menghadiri Apel Siaga, di Silang Monas, Jakarta, Jumat (27/9/2013).

Kemudian, Basuki menjelaskan bahwa warga asli Lenteng Agung berjumlah 55.000. Jadi, walaupun ada 25.000 orang warga mendemo Lurah Susan untuk mundur dari jabatan yang diembannya saat ini, kata Basuki, jumlah itu masih belum mencapai persyaratan 50 persen plus 1 penduduk Lenteng Agung. Bahkan, menurut dia, aksi demo menolak keberadaan Lurah Susan itu hanya dilakukan oleh sekitar 100 orang dan sebagian besar KTP warga yang melakukan aksi itu merupakan warga Depok.

"Itu pertanyaan saya sama Mendagri. Sudah enggak cocok itu," katanya tanpa senyum.

Oleh karena itu, masih kata Basuki, Gamawan perlu belajar mengenai konstitusi terlebih dahulu, sebelum berkomentar terkait konflik yang dihadapi oleh Lurah Susan. Basuki menegaskan, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Jadi, pemilihan pemimpin bukanlah didasarkan oleh keinginan warga untuk menolak ataupun tidak menolak pemimpinnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah PMK, Peternak Sapi di Depok Semprotkan Disinfektan hingga 'Lockdown' Kandang

Cegah PMK, Peternak Sapi di Depok Semprotkan Disinfektan hingga "Lockdown" Kandang

Megapolitan
Ini Alasan Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Ini Alasan Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Megapolitan
Oknum Polisi Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan, Warga: Kami Ketakutan...

Oknum Polisi Lepaskan Tembakan di Kompleks Polri Ragunan, Warga: Kami Ketakutan...

Megapolitan
Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Wali Kota Usulkan Polres Tangsel Naik Jadi Tipe A

Megapolitan
Antisipasi PMK, Berikut Syarat Masuk Hewan Ternak ke Banten

Antisipasi PMK, Berikut Syarat Masuk Hewan Ternak ke Banten

Megapolitan
Antisipasi PMK, Pemprov Banten Minta Pemkab-Pemkot Data dan Awasi Hewan Ternak

Antisipasi PMK, Pemprov Banten Minta Pemkab-Pemkot Data dan Awasi Hewan Ternak

Megapolitan
Polisi Lacak Penyebar Video Hoaks Perampokan di Kalideres

Polisi Lacak Penyebar Video Hoaks Perampokan di Kalideres

Megapolitan
Kapasitas KRL Jadi 80 Persen, Jumlah Penumpang Belum Naik Signifikan

Kapasitas KRL Jadi 80 Persen, Jumlah Penumpang Belum Naik Signifikan

Megapolitan
Diduga Tersambar Petir, Bangunan Khas Minangkabau di Kebon Jeruk Kebakaran

Diduga Tersambar Petir, Bangunan Khas Minangkabau di Kebon Jeruk Kebakaran

Megapolitan
Pemprov Banten Minta Bupati-Wali Kota Bentuk Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK

Pemprov Banten Minta Bupati-Wali Kota Bentuk Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK

Megapolitan
Kolong Flyover Taman Cibodas Tergenang 70 Sentimeter, Akses Pengendara Terputus

Kolong Flyover Taman Cibodas Tergenang 70 Sentimeter, Akses Pengendara Terputus

Megapolitan
Antisipasi Penumpukan Penumpang, KAI Commuter Terapkan Penyekatan di Stasiun

Antisipasi Penumpukan Penumpang, KAI Commuter Terapkan Penyekatan di Stasiun

Megapolitan
Antisipasi Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Dinkes Kota Bekasi Berencana Bentuk Komite Ahli

Antisipasi Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Dinkes Kota Bekasi Berencana Bentuk Komite Ahli

Megapolitan
Reaksi Beragam Warga terkait Kebijakan Lepas Masker...

Reaksi Beragam Warga terkait Kebijakan Lepas Masker...

Megapolitan
Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Bantah Tudingan Mafia Impor Barang yang Dituduhkan Eks Pejabatnya

Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Bantah Tudingan Mafia Impor Barang yang Dituduhkan Eks Pejabatnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.