Kompas.com - 27/09/2013, 10:54 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Suara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama langsung meninggi ketika ditanya mengenai saran Mendagri Gamawan Fauzi agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memindahkan Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zukifli. Dia pun memaparkan pembelaannya untuk Susan yang didemo sebagian warganya.

Basuki mengaku heran dengan pernyataan Mendagri tersebut. Menurut dia, apa yang disampaikan sebagian kecil warga di Lenteng Agung tidak mewakili suara seluruh warga.

Dia pun mencontohkan saat pengumuman hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012, pasangan Joko Widodo bersama Basuki Tjahaja Purnama meraih perolehan suara mencapai 52,7 persen. Sisanya merupakan warga pendukung pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Apabila dijumlah secara proporsional, kata Basuki, masih ada 4 juta warga DKI yang belum mendukung Jokowi-Basuki.

"Kalau 4 juta orang itu aksi demo di depan Balaikota menolak kami, kira-kira Mendagri bisa simpulkan Jokowi-Ahok tidak cocok memimpin di DKI, begitu? Itu pertanyaan saya sama Mendagri," kata Basuki seusai menghadiri Apel Siaga, di Silang Monas, Jakarta, Jumat (27/9/2013).

Kemudian, Basuki menjelaskan bahwa warga asli Lenteng Agung berjumlah 55.000. Jadi, walaupun ada 25.000 orang warga mendemo Lurah Susan untuk mundur dari jabatan yang diembannya saat ini, kata Basuki, jumlah itu masih belum mencapai persyaratan 50 persen plus 1 penduduk Lenteng Agung. Bahkan, menurut dia, aksi demo menolak keberadaan Lurah Susan itu hanya dilakukan oleh sekitar 100 orang dan sebagian besar KTP warga yang melakukan aksi itu merupakan warga Depok.

"Itu pertanyaan saya sama Mendagri. Sudah enggak cocok itu," katanya tanpa senyum.

Oleh karena itu, masih kata Basuki, Gamawan perlu belajar mengenai konstitusi terlebih dahulu, sebelum berkomentar terkait konflik yang dihadapi oleh Lurah Susan. Basuki menegaskan, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Jadi, pemilihan pemimpin bukanlah didasarkan oleh keinginan warga untuk menolak ataupun tidak menolak pemimpinnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KTP Jadi Syarat Beli Minyak Goreng Curah Subsidi, YLKI: Jadi Lebih Bisa Terkontrol

KTP Jadi Syarat Beli Minyak Goreng Curah Subsidi, YLKI: Jadi Lebih Bisa Terkontrol

Megapolitan
Keluhkan Kluster Perumahan Langgar Aturan, Warga Pesanggrahan Mengadu ke Anggota Dewan

Keluhkan Kluster Perumahan Langgar Aturan, Warga Pesanggrahan Mengadu ke Anggota Dewan

Megapolitan
Datangi Polda Metro Jaya, Uya Kuya Diperiksa terkait Dugaan Kasus Penipuan oleh Medina Zein

Datangi Polda Metro Jaya, Uya Kuya Diperiksa terkait Dugaan Kasus Penipuan oleh Medina Zein

Megapolitan
'Car Free Day' 29 Mei 2022 Masih Digelar dengan Skema Terbatas

"Car Free Day" 29 Mei 2022 Masih Digelar dengan Skema Terbatas

Megapolitan
Beli Minyak Goreng Harus Tunjukkan KTP, Warga Bekasi: Agak Menyusahkan

Beli Minyak Goreng Harus Tunjukkan KTP, Warga Bekasi: Agak Menyusahkan

Megapolitan
Evaluasi 'Car Free Day' Jakarta, Berjalan Lancar meski Masih Banyak Pengunjung Belum Scan QR Code PeduliLindungi

Evaluasi "Car Free Day" Jakarta, Berjalan Lancar meski Masih Banyak Pengunjung Belum Scan QR Code PeduliLindungi

Megapolitan
Pedagang Bingung, Subsidi Minyak Goreng Curah Belum Efektif Turunkan Harga, tapi Mau Dicabut

Pedagang Bingung, Subsidi Minyak Goreng Curah Belum Efektif Turunkan Harga, tapi Mau Dicabut

Megapolitan
Polsek Kalideres Tangkap Pasangan Suami Istri yang Palsukan Uang Rupiah

Polsek Kalideres Tangkap Pasangan Suami Istri yang Palsukan Uang Rupiah

Megapolitan
Berkas Kasus Pengeroyokan Putra Siregar dan Rico Valentino Dilimpahkan ke Kejaksaan

Berkas Kasus Pengeroyokan Putra Siregar dan Rico Valentino Dilimpahkan ke Kejaksaan

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 1, Menanti Kapan Monas Dibuka Kembali untuk Publik

Jakarta PPKM Level 1, Menanti Kapan Monas Dibuka Kembali untuk Publik

Megapolitan
Copet Beraksi di Terminal Pulogadung meski Ada Petugas Dishub, Polisi: Kami Akan Awasi dan Patroli

Copet Beraksi di Terminal Pulogadung meski Ada Petugas Dishub, Polisi: Kami Akan Awasi dan Patroli

Megapolitan
Marak Parkir Liar di Samping RSCM, Dishub Jakpus Akan Lakukan Penertiban

Marak Parkir Liar di Samping RSCM, Dishub Jakpus Akan Lakukan Penertiban

Megapolitan
Video Viral, Copet Beraksi di Terminal Pulogadung meski Ada Petugas Dishub Atur Lalu Lintas

Video Viral, Copet Beraksi di Terminal Pulogadung meski Ada Petugas Dishub Atur Lalu Lintas

Megapolitan
Kampung Ambon Digerebek Lagi, Paket Sabu Ditemukan di Rumah Tinggal hingga Tanah Kosong

Kampung Ambon Digerebek Lagi, Paket Sabu Ditemukan di Rumah Tinggal hingga Tanah Kosong

Megapolitan
Ditemukan Kasus Suspek Hepatitis Akut di Tangerang, Dinkes: Kondisi Pasien Membaik

Ditemukan Kasus Suspek Hepatitis Akut di Tangerang, Dinkes: Kondisi Pasien Membaik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.