Basuki: Kenapa Tidak Suruh Pindahkan Pak SBY?

Kompas.com - 27/09/2013, 19:44 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorEko Hendrawan Sofyan


JAKARTA, KOMPAS.com — Penyataan keras Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang menyebutkan kalau Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sebaiknya belajar konstitusi terlebih dahulu, mendapat respons dari sang menteri.

Gamawan, diakui Basuki, sempat mengirimkan pesan singkat (SMS) kepadanya. Salah satu isi pesannya memberi teguran atas ucapan Basuki. "Sudah ditegur kok, biasa saja. Tadi dia sudah SMS, intinya beliau mengatakan bahwa beliau mengerti konstitusi," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (27/9/2013).

Sayangnya, Basuki tidak menjelaskan secara detail isi perbincangan antara dirinya dan Gamawan. Yang pasti, kata dia, mereka berdua saling membalas SMS dan menjadi sebuah perbincangan yang panjang.

Menurut Basuki, ada perbedaan persepsi antara Mendagri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Gamawan menganggap, adanya demo penolakan keberadaan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli akan menurunkan kinerja lurah tersebut.

Melihat itu, Basuki justru berpendapat kalau argumen Gamawan tidak tepat. Jangan sampai, seseorang tidak mendapat pembelaan hanya karena aksi unjuk rasa oleh sekelompok pihak. "Kenapa tidak suruh pindahkan Pak SBY? Beliau kan sering didemo juga. Soalnya, saya khawatir nih kinerja Pak SBY juga turun. Kalau begitu, dia mesti diganti dong," ungkap Basuki.

Selain "menyindir" tentang demo ke Istana, Basuki juga menyinggung Jokowi yang setiap hari mendapatkan aksi unjuk rasa dari berbagai pihak. Misalnya saja dari buruh, sopir metromini, pedagang kaki lima (PKL), kusir andong, dan sebagainya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu kemudian mengeluarkan celetukannya. "Saya juga khawatir Pak Jokowi kinerjanya jadi turun karena didemo terus. Mungkin dia lebih cocok dipindahkan ke Merdeka Utara," canda Basuki lagi.

Merdeka Utara merupakan alamat Istana Negara atau tempat berkantor Presiden RI. Pasalnya, apabila pihak Istana didemo, maka tidak ada lagi pihak yang meminta pejabat itu untuk pindah ke jabatan lainnya.

Dalam hal ini, Basuki kembali menyindir Mendagri yang tidak bisa mengomentari Presiden karena Mendagri adalah anak buah Presiden.

Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Penolakan warga terhadap Susan dikhawatirkan mengganggu kinerjanya. Mendagri menjelaskan, Jokowi harus mempertimbangkan kemungkinan penurunan kinerja Susan karena tidak didukung warga.

Pasalnya, kata Gamawan, tujuan pemberian jabatan tertentu kepada seseorang adalah kesuksesan program karena kinerja yang baik. Meski demikian, Gamawan menegaskan, agama dan keyakinan seseorang bukan dasar penempatan seseorang pada jabatan dan posisi tertentu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sewa GrabWheels Dini Hari, Dua Pengguna Skuter Listrik Tewas Ditabrak Mobil

Sewa GrabWheels Dini Hari, Dua Pengguna Skuter Listrik Tewas Ditabrak Mobil

Megapolitan
Video Senonoh Diputar di Dalam Bus, Transjakarta Minta Maaf

Video Senonoh Diputar di Dalam Bus, Transjakarta Minta Maaf

Megapolitan
Sepekan Lalu Berjalan Pincang, Nunung Kini Siap Jalani Sidang Tuntutan

Sepekan Lalu Berjalan Pincang, Nunung Kini Siap Jalani Sidang Tuntutan

Megapolitan
Baju Bekas di Pasar Baru Tetap Eksis di Tengah Menjamurnya Online Shop

Baju Bekas di Pasar Baru Tetap Eksis di Tengah Menjamurnya Online Shop

Megapolitan
Polisi Gelar Rekonstruksi Perencanaan Bom Molotov oleh Dosen IPB

Polisi Gelar Rekonstruksi Perencanaan Bom Molotov oleh Dosen IPB

Megapolitan
DPRD DKI Hapus Anggaran untuk Rehabilitasi Rumah Dinas Lurah

DPRD DKI Hapus Anggaran untuk Rehabilitasi Rumah Dinas Lurah

Megapolitan
Bantah Tebang Pilih, Kuasa Hukum Kemenag Klaim Akan Ratakan Seluruh Bangunan di Lahan Proyek UIII

Bantah Tebang Pilih, Kuasa Hukum Kemenag Klaim Akan Ratakan Seluruh Bangunan di Lahan Proyek UIII

Megapolitan
JPO Akan Dipasang Alat yang Menonaktifkan Skuter Listrik Secara Otomatis

JPO Akan Dipasang Alat yang Menonaktifkan Skuter Listrik Secara Otomatis

Megapolitan
Rumah Aparat Lolos Penertiban Lahan untuk UIII, Warga Minta Keadilan

Rumah Aparat Lolos Penertiban Lahan untuk UIII, Warga Minta Keadilan

Megapolitan
Pemkot Tangsel Tolak Prioritaskan Pegawai Honorer dalam Pendaftaran CPNS

Pemkot Tangsel Tolak Prioritaskan Pegawai Honorer dalam Pendaftaran CPNS

Megapolitan
Penertiban Kampung Bulak, Warga: Bongkar Juga RS Sentra Medika!

Penertiban Kampung Bulak, Warga: Bongkar Juga RS Sentra Medika!

Megapolitan
Polemik Penebangan Pohon Angsana di Trotoar, Dianggap Rusak Drainase dan Diganti Tabebuya

Polemik Penebangan Pohon Angsana di Trotoar, Dianggap Rusak Drainase dan Diganti Tabebuya

Megapolitan
Pembuatan SKCK untuk CPNS di Polres Jakbar Naik Tiga Kali Lipat

Pembuatan SKCK untuk CPNS di Polres Jakbar Naik Tiga Kali Lipat

Megapolitan
220 Pelamar di Kota Bogor Sudah Mendaftar CPNS pada Hari Pertama

220 Pelamar di Kota Bogor Sudah Mendaftar CPNS pada Hari Pertama

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Pengendara Motor Kecelakaan Tunggal di Klender

Diduga Mengantuk, Pengendara Motor Kecelakaan Tunggal di Klender

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X