Anggota DPRD Minta Jokowi Negosiasi soal Mobil Murah

Kompas.com - 02/10/2013, 14:55 WIB
Kian hari kemacetan di jalan raya di Kota Jakarta semakin tak terkendali. Seringnya kemacetan terjadi saat pagi dan sore hari, seperti yang terjadi di Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Gelora, Jakarta, Selasa (9/4/2013). KOMPAS / WAWAN H PRABOWOKian hari kemacetan di jalan raya di Kota Jakarta semakin tak terkendali. Seringnya kemacetan terjadi saat pagi dan sore hari, seperti yang terjadi di Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Gelora, Jakarta, Selasa (9/4/2013).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi E DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo, meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk segera bernegosiasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan mobil murah ramah lingkungan di Jakarta. Menurut Rio, program itu hanya akan menambah kemacetan lalu lintas di Ibu Kota.

"Saya berharap Gubernur DKI Jakarta melakukan negosiasi khusus atas mandat warga DKI untuk mendesak pada pemerintah pusat untuk tidak memberlakukan (kebijakan mobil murah) di DKI dan itu mudah-mudahan bisa menjadi ilham bagi tempat-tempat lainnya," kata Rio saat dihubungi Kompas.com, Rabu (02/10/2013) siang.

Rio berpendapat, dalam konteks lalu lintas Ibu Kota, kebijakan mobil murah tersebut akan mendatangkan pengaruh buruk. Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyebutkan, jika kebijakan mobil murah tetap diberlakukan di Ibu Kota, maka hal itu sama saja dengan menumpuk masalah kemacetan. Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.

"Di tengah-tengah kita sedang giat melancarkan aksi-aksi politik yang lebih radikal mengatasi kemacetan, tapi kok pemerintah pusat malah menambah masalah. Pemerintah pusat setidaknya tidak melakukan di kota besar yang rawan kemacetan," kata Rio.

Rio menilai kebijakan mobil murah lahir karena muatan kepentingan produsen dan pemilik modal. Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya tidak menjadi budak produsen mobil dan menjadikan rakyat Indonesia sebagai konsumen pasif. Ia mengatakan, kebijakan tersebut tidak mencerminkan politik prorakyat.

Sebelumnya, Gubernur DKI Joko Widodo menilai bahwa program mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) merupakan kebijakan yang keliru. Jokowi khawatir kebijakan ini akan menambah kemacetan di kota-kota besar, termasuk Jakarta. Menurut Jokowi, pemerintah pusat seharusnya mendukung pemerintah daerah untuk mengatasi kemacetan dengan mempercepat pengadaan sistem transportasi massal.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuli Bangunan Asal Cilandak Jadi Korban Kecelakaan Bus di Tol Cipali

Kuli Bangunan Asal Cilandak Jadi Korban Kecelakaan Bus di Tol Cipali

Megapolitan
Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Sempat Diancam Pria Misterius

Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Sempat Diancam Pria Misterius

Megapolitan
Pemkot Tangerang Jelaskan Duduk Perkara Pengosongan Ruko di Cimone

Pemkot Tangerang Jelaskan Duduk Perkara Pengosongan Ruko di Cimone

Megapolitan
Kapal Sampah Bekasi Pabrikan Jerman Bisa Angkut 300 Kilogram Sampah Sekali Jalan

Kapal Sampah Bekasi Pabrikan Jerman Bisa Angkut 300 Kilogram Sampah Sekali Jalan

Megapolitan
Pengguna Skuter Listrik Ditabrak Mobil, Pemerintah dan Operator Diminta Segera Rumuskan Kebijakan

Pengguna Skuter Listrik Ditabrak Mobil, Pemerintah dan Operator Diminta Segera Rumuskan Kebijakan

Megapolitan
Beda dengan Klaim Polisi, Korban Kecelakaan Grabwheels Sebut Pelaku Langsung Kabur

Beda dengan Klaim Polisi, Korban Kecelakaan Grabwheels Sebut Pelaku Langsung Kabur

Megapolitan
Pemkot Tangerang: Pengosongan Ruko Permata Cimone Saran dari Kepolisian

Pemkot Tangerang: Pengosongan Ruko Permata Cimone Saran dari Kepolisian

Megapolitan
Pengacara Warga: Pengosongan Ruko Permata Cimone Cacat Prosedur

Pengacara Warga: Pengosongan Ruko Permata Cimone Cacat Prosedur

Megapolitan
Usai Kecelakaan GrabWheels, Pemprov DKI Kaji Aturan Jam Penyewaan Skuter Listrik

Usai Kecelakaan GrabWheels, Pemprov DKI Kaji Aturan Jam Penyewaan Skuter Listrik

Megapolitan
YLKI Minta Grab Hentikan Sementara Penyewaan GrabWheels

YLKI Minta Grab Hentikan Sementara Penyewaan GrabWheels

Megapolitan
Ruko Permata Cimone Dikosongkan, Penghuni Ambil Langkah Hukum

Ruko Permata Cimone Dikosongkan, Penghuni Ambil Langkah Hukum

Megapolitan
Satu Sisi JPO di Pinggir Rel Kereta Kawasan Kalianyar Berdiri Tanpa Pagar Pembatas

Satu Sisi JPO di Pinggir Rel Kereta Kawasan Kalianyar Berdiri Tanpa Pagar Pembatas

Megapolitan
Takut Dilaporkan ke Polisi, Ayah Ingin Nikahi Anak Tiri yang Diperkosanya hingga Hamil

Takut Dilaporkan ke Polisi, Ayah Ingin Nikahi Anak Tiri yang Diperkosanya hingga Hamil

Megapolitan
Ditetapkan Tersangka, Pengemudi Mobil yang Tabrak Pengguna Skuter Listrik Tak Ditahan

Ditetapkan Tersangka, Pengemudi Mobil yang Tabrak Pengguna Skuter Listrik Tak Ditahan

Megapolitan
Kualitas Udara Jakarta dan Depok Pagi Ini Tidak Sehat, Bekasi Lebih Buruk

Kualitas Udara Jakarta dan Depok Pagi Ini Tidak Sehat, Bekasi Lebih Buruk

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X