Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koki Dapur Aktivitas Jokowi, dari "Blusukan" sampai Makan Siang

Kompas.com - 19/10/2013, 09:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

Oh ya, dalam waktu dekat kita akan mengundang mereka makan siang. Beberapa waktu yang lalu, Pak Gubernur sudah menyampaikan rencana itu di media massa. Tapi ini di luar makan siang ya.

Saya cerita sedikit. Saya mendengar itu ada yang memprovokasi, yaitu mantan PNS ada yang tidak setuju sama Lurah Susan. Terus mereka mengoordinir massa. Ini saya bukan sembarang informasi. Kita tahu ini dari informasi kita di lapangan. Kami kan juga punya intelejen gitu.

Sangat disayangkan ya di Jakarta masih ada yang seperti itu. Ya mudah-mudahan saja nanti pas setelah makan siang, persoalan itu selesai. Kita berharapnya demikian.

Pertengahan tahun lalu, sebuah LSM bernama FITRA menyingkap ada dana blusukan yang nilainya mencapai Rp 26,6 miliar. Jokowi kemudian membantah dana itu dinamakan dana blusukan, karena yang ada bernama dana operasional. Nah, sebenarnya berapa dana operasional Jokowi-Basuki? dan dalam semester pertama sudah keluar berapa?

Benar, dana operasional Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Rp 26,6 miliar, yang secara undang-undang dan hukum yang berlaku, itu adalah hak penuh untuk kegiatan operasional Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk dana blusukan, saya tidak tahu kenapa ada yang menyebutkan dana blusukan. Itu kalimat dari mana? Tidak ada dana khusus blusukan. Wah, yang mboten-mboten saja tuh, mereka asal bunyi, ha-ha-ha. Dana yang keluar, belum kami hitung.

Beralih dari dapur ke fungsi Hubungan Luar Negeri. Sepenting apa hubungan dengan kota di luar negeri?

Setiap Gubernur Provinsi DKI Jakarta sangat memerlukan komunikasi internasional dan hal tersebut sangat dibutuhkan. Karena dengan hal tersebut, bisa melakukan pembelajaran dibilang manajemennya kota, green growth, green building, serta sister city.

Target besar kami adalah Jakarta dalam membangun sebuah kota, saya berharap, semua sudah mengacu kepada smart city dan green city. Contoh, jika membangun reklamasi pulau, maka mulai dari air limbah, pengelolaan air bersih, serta pembangunannya infrastruktur listriknya sudah harus modern. Manangemen sudah harus mengacu ke highest technology. Kedua, saya berharap Jakarta dapat diperhitungkan di negara negara lainnya.

Pertemuan Gubernur dan Wali Kota negara ASEAN diapresiasi banyak pihak. Sebenarnya apa target besar dari pertemuan itu?

Awalnya kita melihat, mengamati di media massa, pemerintah pusat sampai hari ini tak memberikan kebijakan, membicarakan secara matang terkait hubungan luar negeri, industri dan perdagangan antarkota di negara ASEAN. Ini konteksnya pemerintah pusat yang membuka sistem single market dengan negara ASEAN 2015 mendatang. Padahal Jakarta itu Ibu Kota, harusnya lebih siap.

Berangkat dari itu, kita komunikasi dengan beberapa staf gubernur dan wali kota se-ASEAN, bagaimana kalau kami mengundang teman-teman ke Jakarta. Mereka siap. Akhirnya terlaksanalah kemarin itu. Kita ingin melihat kesiapan masing-masin kota sehingga dapat mencari peluang bersama yang menguntungkan. Minimal dengan acara itu, masyarakat Jakarta itu tahu bahwa 2015 kita menghadapi pasar bebas. Situasi itu tidak bisa dibendung karena dinamisasi negara di dunia. Kita ingin masyarakat itu siap-siap atas kondisi yang terjadi nantinya.

Apa tindak lanjut dari pertemuan tersebut?

Kita sadar situasi itu harus dipahami semua orang, termasuk SKPD, pemegang kebijakan. Ke depan, mulai dari kepala dinas sampai lurah dan camat akan kita kumpulkan. Kita adakan diskusi, pembicaranya dari Kemenlu dan sekretariat ASEAN. Minimal mereka tahu, oh ini toh pola pasar bebas yang secara ekstrem saya sebut penyerangan sistem ketahanan di Indonesia.

Kalau kualitas sebuah barang di Jakarta lemah, itulah yang diserbu oleh negara lain. Begitu juga sebaliknya, barang apa yang tidak ada di negara lain, kita serbu. Kita harus memperkuat diri. Cara salah satunya ya mengoptimalkan kinerja SKPD.

Saya agak menyitir sedikit, yang seharusnya, yang idealnya terjadi di 2015. Mobil murah boleh saja dijual di Jakarta, tapi kontennya harus lokal. Misalnya, teknologi mesin apa segala macam boleh saja dari luar negeri, tapi misalkan joknya, apanya, harus dari kita supaya industri kita bisa hidup. Kalau pasar bebas ini main dibuka saja, kita enggak siap-siap, habis kita.

***

Mengurus dapur sekaligus hubungan luar negeri seorang pemimpin seperti Jokowi dan Basuki memberikan tantangan tersendiri bagi Heru. Kerja, kerja, dan kerja adalah motto yang ia pegang teguh. Dengan satu kata itulah, Jakarta bisa maju tak hanya soal pembangunan fisik, tapi juga yang lebih besar dari itu, yakni membangun peradaban masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Bacok Pemilik Warung Madura di Cipayung, Pelaku Sembunyikan Golok di Jaketnya

Megapolitan
Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Pura-pura Beli Es Batu, Seorang Pria Rampok Warung Madura dan Bacok Pemiliknya

Megapolitan
Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com