Jokowi Minta Dewan Pengupahan Cepat Selesaikan Survei KHL

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta Dewan Pengupahan segera menyelesaikan survei komponen hidup layak (KHL). Survei KHL itu akan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi DKI untuk menentukan upah minimum provinsi.

"Sampai sekarang belum sampai di meja saya. Harusnya cepat karena harus segera kita putuskan," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Jokowi enggan memperkirakan besaran UMP DKI 2014. Ia menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada Dewan Pengupahan. Namun, dia berharap nilai UMP dapat diterima oleh para pekerja dan pengusaha. "Tanyakan ke Dewan Pengupahan. Tapi ya buruhnya minta naik, kita tunggu saja gimana," ujarnya.

Setiap tahun besaran UMP selalu direvisi. Pada tahun ini, UMP DKI ditetapkan sebesar Rp 2,2 juta. Pada 2012, UMP DKI ditetapkan sebesar Rp 1,9 juta.

UMP didapat dari survei Dewan Pengupahan DKI atas KHL. KHL merupakan standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja atau buruh lajang untuk mendapat hidup layak baik secara fisik, nonfisik, dan sosial untuk kebutuhan satu bulan.

Anggota Dewan Pengupahan DKI, Sarman Siman Jorang memastikan, penetapan UMP DKI 2014 mengalami kemunduran. Penetapan itu seharusnya dilakukan pada 1 November, tetapi tahun ini diprediksi terlambat dua pekan bahkan lebih. Keterlambatan itu disebabkan oleh telatnya survei oleh Dewan Pengupahan.