Buruh: UMP Rp 3,7 Juta Harga Mati! - Kompas.com

Buruh: UMP Rp 3,7 Juta Harga Mati!

Kompas.com - 06/11/2013, 13:57 WIB
Kurnia Sari Aziza Ratusan buruh kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balaikota Jakarta, Rabu (6/11/2013). Mereka kembali menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk meningkatkan UMP DKI 2014 menjadi Rp 3,7 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com — Ratusan buruh kembali mengepung Balaikota DKI. Mereka kembali menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk dapat merealisasikan tuntutan mereka dengan meningkatkan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2014 menjadi Rp 3,7 juta.

Sekretaris Jenderal Forum Buruh DKI Jakarta Muhammad Toha mengatakan, tuntutan mereka tetap sama, yaitu Rp 3,7 juta. "UMP Rp 3,7 juta harga mati. Kami menolak keras karena Jokowi memutuskan secara sepihak," kata Toha dalam orasinya,\ di halaman Balaikota Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Menurut dia, keputusan Gubernur Jokowi menetapkan UMP DKI 2014 senilai Rp 2,441 juta telah mengecewakan semua buruh yang ada di Jakarta dan Indonesia. Hingga hari ini, sebenarnya ia tidak memercayai Jokowi telah menandatangani surat keputusan (SK) Gubernur tersebut. Sebab, pihak buruh tidak pernah diperlihatkan SK Gubernur itu.

Toha meyakini Jokowi sengaja mengambil sikap menyetujui UMP DKI Rp 2,4 juta untuk mengetahui kesungguhan para buruh meminta peningkatan UMP. Apabila bersungguh-sungguh dalam meminta UMP itu, ia percaya Jokowi akan mengabulkan permintaannya bersama teman-temannya.

Nilai UMP yang telah ditetapkan ini, menurut Toha, adalah sebuah bukti kalau Jokowi lebih berpihak kepada pengusaha daripada buruh. Angka itu tidak rasional karena hanya meningkat sekitar 9 persen. Sementara inflasi dan tarif BBM juga terus meningkat.

"Jokowi ini cuma menyejahterakan pengusaha. Mungkin kemarin, pengusaha silaturahim ke Jokowi, jadi Jokowi juga susah menolak kalau UMP-nya Rp 2,4 juta. Ini cuma bikin tambah sejahtera dan tambah gendut para pengusaha," kata Toha.

Demo yang diikuti oleh berbagai serikat buruh itu hingga pukul 13.30 masih berlangsung. Para buruh itu masih menyerukan orasi mereka dan sesekali bergoyang dangdut. Mereka rencananya akan terus melakukan aksi hingga tiga hari ke depan.

Sebagian buruh kini ada pula yang melakukan aksi di depan Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Akibat aksi itu, arus lalu lintas sepanjang Jalan Kebon Sirih menjadi terhambat.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorAna Shofiana Syatiri

Terkini Lainnya

Pidato di Depan Ribuan Wisudawan Unpas, Sandiaga Berharap Lulusan Baru Ciptakan Lapangan Kerja

Pidato di Depan Ribuan Wisudawan Unpas, Sandiaga Berharap Lulusan Baru Ciptakan Lapangan Kerja

Regional
Sepasang Suami Istri di Kediri Berbagi Peran Mencuri

Sepasang Suami Istri di Kediri Berbagi Peran Mencuri

Regional
BNN Gagalkan Penyelundupan 38 Kg Sabu dan 30.000 Ekstasi dari Malaysia

BNN Gagalkan Penyelundupan 38 Kg Sabu dan 30.000 Ekstasi dari Malaysia

Nasional
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual saat KKN UGM: Viral Lewat Balairungpress, Tuntutan DO Pelaku, hingga Upaya Penyelesaian

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual saat KKN UGM: Viral Lewat Balairungpress, Tuntutan DO Pelaku, hingga Upaya Penyelesaian

Regional
Curhat PKL soal 'Skybridge', Senang Ada Lapak dan Takut Dagangan Sepi

Curhat PKL soal "Skybridge", Senang Ada Lapak dan Takut Dagangan Sepi

Megapolitan
Polisi Gerebek Pesta Mabuk Lem Anak-anak di Surabaya

Polisi Gerebek Pesta Mabuk Lem Anak-anak di Surabaya

Regional
Bawaslu: KPU Belum Terjun ke Sulteng untuk Perbaikan Daftar Pemilih

Bawaslu: KPU Belum Terjun ke Sulteng untuk Perbaikan Daftar Pemilih

Nasional
Pemprov Jabar Tetapkan Status Siaga Bencana Banjir dan Longsor

Pemprov Jabar Tetapkan Status Siaga Bencana Banjir dan Longsor

Regional
Korban Tewas akibat Pagar Tembok SD Tiba-tiba Roboh Jadi 2 Orang

Korban Tewas akibat Pagar Tembok SD Tiba-tiba Roboh Jadi 2 Orang

Regional
Kasus Suap Meikarta, 64 Orang Diperiksa sebagai Saksi

Kasus Suap Meikarta, 64 Orang Diperiksa sebagai Saksi

Regional
SEA Umumkan Penerima Beasiswa untuk Kembangkan Ekonomi Digital

SEA Umumkan Penerima Beasiswa untuk Kembangkan Ekonomi Digital

Edukasi
Wapres Kalla Minta Pembahasan RTRW Rehabilitasi Sulteng Pasca-bencana Dipercepat

Wapres Kalla Minta Pembahasan RTRW Rehabilitasi Sulteng Pasca-bencana Dipercepat

Nasional
Lewat eSIKLA, Pasien Tak Perlu Antre Lama untuk Berobat

Lewat eSIKLA, Pasien Tak Perlu Antre Lama untuk Berobat

Regional
Camat Menteng Usul PKL Sabang Direlokasi ke 'Park and Ride' Thamrin 10

Camat Menteng Usul PKL Sabang Direlokasi ke "Park and Ride" Thamrin 10

Megapolitan
Melania Trump Minta Wakil Penasihat Keamanan Nasional Dipecat

Melania Trump Minta Wakil Penasihat Keamanan Nasional Dipecat

Internasional

Close Ads X