Kompas.com - 08/11/2013, 14:03 WIB
Baliho bergambar pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang di pasang di Jalan Imam Bonjol, Tangerang, seperti terlihat pada Sabtu (3/8/2013). KOMPAS.com/LAKSONO HARI WIWOHOBaliho bergambar pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang di pasang di Jalan Imam Bonjol, Tangerang, seperti terlihat pada Sabtu (3/8/2013).
EditorLaksono Hari Wiwoho

TANGERANG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Banten yakin bahwa sengketa pemilihan wali dan wakil wali Kota Tangerang tidak berujung pada pemungutan suara ulang (PSU).

"Kami yakin dari hasil kerja verifikasi yang telah dilakukan, Pilkada Kota Tangerang tidak akan diulang," kata anggota KPU Banten Syaiful Bahri, Jumat (8/11/2013).

Syaiful yakin bahwa pemungutan suara ulang tidak akan diulang karena permasalahan pada pilkada hanya mengenai tes kesehatan pasangan dan dukungan partai politik, bukan hasil pemungutan suara. Oleh karena itu, lanjut Syaiful, verifikasi calon kepala daerah tidak akan memengaruhi hasil perolehan suara jika ada salah satu pasangan yang didiskualifikasi. Dalam pemungutan suara lalu, pasangan Arief Wismansyah dan Sachrudin memperoleh suara jauh lebih banyak dibanding pasangan lain maupun kandidat yang kini bermasalah.

"Permasalahan itu tidak akan memengaruhi keputusan KPU yang telah menetapkan pasangan Arief-Sachrudin sebagai pemenang," ujar Syaiful.

Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan, putusan dilakukan pemungutan suara ulang dapat dilakukan jika memengaruhi perolehan suara calon yang menang. Namun, sengketa pilkada tidak memengaruhi hasil suara, maka Mahkamah Konstitusi dapat segera memutus perkara ini dan menetapkan pemenang sesuai dengan keputusan KPU.

Walaupun demikian, Refly berpendapat bahwa MK sebaiknya melakukan sidang lanjutan dengan memanggil Partai Hanura untuk memastikan kelengkapan administrasi sebelum ditetapkan pemenang. Hal itu bisa memunculkan keputusan diskualifikasi pada calon peserta pilkada karena kurang partai politik pendukung.

"Intinya, sengketa Pilkada Kota Tangerang dapat diselesaikan oleh MK secara cepat tanpa berlarut-larut bahkan PSU," ujarnya.

Pada awal Oktober 2013, majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Akil Mochtar memutuskan menunda putusan sengketa pilkada dan meminta KPU untuk melakukan verifikasi ulang atas dukungan ganda Partai Gerindra kepada calon wali kota-wakil wali kota Tangerang, Herry Mulya Zein-Iskandar dan Achmad Marju Kodri-Gatot Supriyanto.

Juga diputuskan, KPU Banten harus melakukan tes kesehatan terhadap pasangan calon wali kota-wakil wali kota Achmad Marju Kodri-Gatot Supriyanto yang belum memenuhi persyaratan, tetapi tetap diikutsertakan dalam pilkada berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Baca tentang


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 7 Mei: Tambah 783 Kasus di Jakarta, 22 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 7 Mei: Tambah 783 Kasus di Jakarta, 22 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Putuskan Tempat Wisata Tetap Dibuka Saat Libur Lebaran

Pemprov DKI Putuskan Tempat Wisata Tetap Dibuka Saat Libur Lebaran

Megapolitan
Polisi Sekat 58 Kendaraan yang Melintas di Posko Penyekatan dan Posko Check Point Kota Tangerang

Polisi Sekat 58 Kendaraan yang Melintas di Posko Penyekatan dan Posko Check Point Kota Tangerang

Megapolitan
Hari Pertama Larangan Mudik, 515 Orang di Jakarta Ajukan SIKM, 137 Ditolak

Hari Pertama Larangan Mudik, 515 Orang di Jakarta Ajukan SIKM, 137 Ditolak

Megapolitan
Aturan Keluar Masuk Jabodetabek saat Masa Larangan Mudik 2021

Aturan Keluar Masuk Jabodetabek saat Masa Larangan Mudik 2021

Megapolitan
Kadisdik DKI: Seluruh Proses PPDB Tahun Ajaran Baru 2021 Dilaksanakan Secara Online

Kadisdik DKI: Seluruh Proses PPDB Tahun Ajaran Baru 2021 Dilaksanakan Secara Online

Megapolitan
Kepala Minimarket Ikut dalam Komplotan Maling, Curi Uang Rp 87 Juta dari Brankas

Kepala Minimarket Ikut dalam Komplotan Maling, Curi Uang Rp 87 Juta dari Brankas

Megapolitan
Minimarket di Pancoran Dibobol Komplotan Maling, Pelaku Libatkan Orang Dalam

Minimarket di Pancoran Dibobol Komplotan Maling, Pelaku Libatkan Orang Dalam

Megapolitan
Update 7 Mei: Total Kasus Covid-19 di Tangerang Selatan Capai 11.005

Update 7 Mei: Total Kasus Covid-19 di Tangerang Selatan Capai 11.005

Megapolitan
Tepergok Belanja Pakai Uang Palsu, Pembeli di Pasar Agung Depok Ditangkap

Tepergok Belanja Pakai Uang Palsu, Pembeli di Pasar Agung Depok Ditangkap

Megapolitan
Jadwal Lengkap PPDB Online DKI Jakarta SD, SMP dan SMA Tahun Ajaran Baru 2021

Jadwal Lengkap PPDB Online DKI Jakarta SD, SMP dan SMA Tahun Ajaran Baru 2021

Megapolitan
Warga Kota Tangerang Diimbau Shalat Idul Fitri di Rumah Bersama Keluarga Masing-masing

Warga Kota Tangerang Diimbau Shalat Idul Fitri di Rumah Bersama Keluarga Masing-masing

Megapolitan
Sulit Bedakan Pemudik Lokal dan Pekerja, Dishub DKI Minta Kesadaran Masyarakat

Sulit Bedakan Pemudik Lokal dan Pekerja, Dishub DKI Minta Kesadaran Masyarakat

Megapolitan
Patuhi Aturan, Kios Blok B Pasar Tanah Abang Tutup Pukul 16.00 WIB

Patuhi Aturan, Kios Blok B Pasar Tanah Abang Tutup Pukul 16.00 WIB

Megapolitan
Pemprov DKI: Perjalanan Mudik Dilarang di Kawasan Aglomerasi, Bekerja Boleh

Pemprov DKI: Perjalanan Mudik Dilarang di Kawasan Aglomerasi, Bekerja Boleh

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X