Kompas.com - 11/11/2013, 17:05 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, memeriksa gorong-gorong saluran pembuangan Jalan MH THamrin di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (26/12/2012). Pemeriksaan ini untuk melihat langsung kondisi saluran pembuangan yang diduga tersumbat dan menjadi penyebab timbulnya genangan saat hujan deras.

KOMPAS/IWAN SETIYAWANGubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, memeriksa gorong-gorong saluran pembuangan Jalan MH THamrin di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (26/12/2012). Pemeriksaan ini untuk melihat langsung kondisi saluran pembuangan yang diduga tersumbat dan menjadi penyebab timbulnya genangan saat hujan deras.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Semrawutnya kabel serta pipa di jalanan Jakarta dikeluhkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Menurut pria yang akrab disapa Jokowi ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memulai menata utilitas itu, meski diakuinya membutuhkan waktu pembangunan 10 tahun.

"Total pembangunan ducting di Jakarta itu lama, 10 tahunan. Itu cukup sulit ngerjain-nya," ujar Jokowi di sela blusukan-nya meninjau titik genangan di Jalan TB Simatupang, Senin (11/11/2013).

Pembangunan ducting, kata Jokowi, sangat penting. Pertama, untuk menyatukan seluruh kabel serta pipa yang selama ini ada di dekat saluran pembuangan air sehingga keberadaannya mengakibatkan genangan. Kedua, agar tidak terjadi lagi "gali-kubur" dan mengakibatkan kerusakan infrastruktur Pemprov DKI Jakarta.

"Aturannya itu ditanam 1,3 meter, ini coba lihat, hanya 10 senti saja. Sudah gitu nanti digali, ditambal lagi, rusak deh," ucapnya.

Jokowi menegaskan, pihaknya harus memulai pembangunan ducting untuk utilitas mulai dari sekarang. Menurutnya, soal penyatuan utilitas, Jakarta tertinggal jauh dari berbagai kota di negara maju dan berkembang yang lain.

"Mulai tahun depan kita bangun ducting. Anggaran ada," ujarnya.

Jokowi mengaku kesulitan menertibkan kesemrawutan karena kondisi yang ada sudah telanjur. Ia tak mungkin memutus utilitas. Kendati demikian, dalam waktu dekat, Dinas Pekerjaan Umum akan menyurati pemilik utilitas itu, yakni PLN, PT Telkom, PAM, dan PGN, untuk menertibkan semua utilitas tersebut supaya keberadaannya sesuai dengan peraturan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selama ini, keberadaan utilitas itu mengganggu jalannya air dari jalan ke selokan. Kondisi ini diperparah dengan adanya sampah. Alhasil, sampah menyangkut di kabel hingga membuat air tersendat. Kondisi itu terjadi di Jalan TB Simatupang, satu dari 27 titik genangan yang didata Dinas PU DKI.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 2 Jakarta, 50 RPTRA di Jakarta Pusat Kembali Dibuka

PPKM Level 2 Jakarta, 50 RPTRA di Jakarta Pusat Kembali Dibuka

Megapolitan
Perpanjang Kerja Sama TPST Bantargebang, Pemprov DKI Beri Hibah Rp 379,5 Miliar Per Tahun ke Pemkot Bekasi

Perpanjang Kerja Sama TPST Bantargebang, Pemprov DKI Beri Hibah Rp 379,5 Miliar Per Tahun ke Pemkot Bekasi

Megapolitan
Polisi Belum Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 10 Ruas Jalan pada Senin-Rabu

Polisi Belum Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 10 Ruas Jalan pada Senin-Rabu

Megapolitan
Kantin SD yang Gelar PTM di Kota Tangerang Dilarang Buka

Kantin SD yang Gelar PTM di Kota Tangerang Dilarang Buka

Megapolitan
Kerja Sama Pemprov DKI Kelola TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diperpanjang 5 Tahun

Kerja Sama Pemprov DKI Kelola TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diperpanjang 5 Tahun

Megapolitan
Polisi Selidiki Sebab Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang, dari Dugaan Sopir Mengantuk hingga Rem Blong

Polisi Selidiki Sebab Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang, dari Dugaan Sopir Mengantuk hingga Rem Blong

Megapolitan
PTM Terbatas di 45 SD di Kota Tangerang Akan Dievaluasi Tiap Hari

PTM Terbatas di 45 SD di Kota Tangerang Akan Dievaluasi Tiap Hari

Megapolitan
77 RPTRA di Jakarta Utara Beroperasi Kembali, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk

77 RPTRA di Jakarta Utara Beroperasi Kembali, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk

Megapolitan
Setelah 44 Jam Pencarian, Bocah Hanyut di Kali Angke Serpong Ditemukan Tak Bernyawa

Setelah 44 Jam Pencarian, Bocah Hanyut di Kali Angke Serpong Ditemukan Tak Bernyawa

Megapolitan
Bukan 3, Korban Tewas akibat Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang Ada 2 Orang

Bukan 3, Korban Tewas akibat Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang Ada 2 Orang

Megapolitan
Polisi Belum Tilang Pengendara yang Langgar Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari

Polisi Belum Tilang Pengendara yang Langgar Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari

Megapolitan
Polisi Minta Rachel Vennya Bawa Mobil Alphard Bernopol RFS Saat Diperiksa

Polisi Minta Rachel Vennya Bawa Mobil Alphard Bernopol RFS Saat Diperiksa

Megapolitan
Ridwan Kamil dan M Idris Didesak Cabut Peraturan yang Diskriminasi Jemaah Ahmadiyah

Ridwan Kamil dan M Idris Didesak Cabut Peraturan yang Diskriminasi Jemaah Ahmadiyah

Megapolitan
Orangtua Tak Bisa Divaksinasi Covid-19, Apakah Siswa SD di Kota Tangerang Bisa Ikut PTM?

Orangtua Tak Bisa Divaksinasi Covid-19, Apakah Siswa SD di Kota Tangerang Bisa Ikut PTM?

Megapolitan
SETARA Institute: Pemkot Depok Perburuk Diskriminasi terhadap Jemaah Ahmadiyah

SETARA Institute: Pemkot Depok Perburuk Diskriminasi terhadap Jemaah Ahmadiyah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.