Kompas.com - 18/11/2013, 22:58 WIB
|
EditorEko Hendrawan Sofyan

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu kebijakan penanggulangan kemacetan Ibu Kota adalah dengan peningkatan pajak progresif.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, rencana peningkatan pajak progresif itu akan disetujui oleh DPRD DKI. Ini karena pemilu legislatif (pileg) sebentar lagi akan berlangsung, yakni pada (9/4/2014).

"Target kita, tunggu pemilu tanggal 9 April, he-he-he. Kalau masyarakat menilai DPRD menghambat kami, mereka tidak akan terpilih," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (18/11/2013).

Penerapan pajak progresif itu merupakan kebijakan yang paling cepat dilaksanakan untuk menghadang serbuan mobil-mobil murah yang telah beredar di Jakarta.

Basuki menjelaskan, kebijakan itu lebih cepat dilaksanakan apabila dibandingkan dengan penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) ataupun peningkatan tarif parkir on street yang masih dalam kajian DPRD DKI. Oleh karena waktu yang berdekatan dengan pemilu, Basuki meyakini Dewan akan dengan mudah setuju terhadap langkah eksekutif.

"Kan tinggal Juni, Juli, dan Agustus pelantikan DPRD yang baru. Jadi, kita yakin sajalah," kata Basuki.

Pajak progresif merupakan besaran pajak yang diterapkan untuk pembelian unit kendaraan lebih dari satu. Dalam Perda Nomor 8 Tahun 2010, penerapan pajak kendaraan berjumlah 1,5 persen dari nilai jual kendaraan pertama, 2 persen dari nilai jual kendaraan kedua, dan 4 persen dari nilai jual kendaraan ketiga, empat, dan seterusnya.

Pajak progresif untuk kendaraan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Rencananya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan merevisi Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sehingga nilai pajak progresif kendaraan meningkat setinggi-tingginya.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pelayanan Pajak Jakarta tengah menghitung berapa besaran nilai pajak progresif yang nantinya akan diterapkan. Besaran itu sebelumnya harus melalui pembahasan di DPRD DKI dulu untuk ditetapkan menjadi perda.

Dinas Pelayanan Pajak DKI pun telah menghitung besaran pajak progresif untuk kendaraan, yakni maksimal 8 persen. Usulannya, yaitu pajak progresif akan menjadi sebesar 2 persen dari nilai jual untuk kendaraan yang pertama, pajak 3 persen dari nilai jual untuk kendaraan kedua, pajak 4 persen untuk kendaraan ketiga, dan pajak sebesar 8 persen dari nilai jual untuk kendaraan keempat dan seterusnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diperpanjang, PPKM DKI Jakarta Masih Level 2

Diperpanjang, PPKM DKI Jakarta Masih Level 2

Megapolitan
Letupan Emosi Munarman Saat Ketahui Penyebab Dirinya Dipenjara, Cecar Saksi hingga Bentak Jaksa

Letupan Emosi Munarman Saat Ketahui Penyebab Dirinya Dipenjara, Cecar Saksi hingga Bentak Jaksa

Megapolitan
Hari Ini, Yusuf Mansur Akan Ikuti Sidang Perdata di PN Tangerang

Hari Ini, Yusuf Mansur Akan Ikuti Sidang Perdata di PN Tangerang

Megapolitan
Giring Ganesha: Jangan Dengarkan Suara Sumbang, Oktober Bakal Ada yang Tumbang

Giring Ganesha: Jangan Dengarkan Suara Sumbang, Oktober Bakal Ada yang Tumbang

Megapolitan
Ditegur agar Pakai Helm, Seorang Pemotor Malah Acungkan Jari Tengah ke Polisi

Ditegur agar Pakai Helm, Seorang Pemotor Malah Acungkan Jari Tengah ke Polisi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Sederet Fakta Pengeroyokan Anggota TNI di Jakarta Utara | Alarm Bahaya dari Jakarta yang Jadi Medan Perang Hadapi Omicron

[POPULER JABODETABEK] Sederet Fakta Pengeroyokan Anggota TNI di Jakarta Utara | Alarm Bahaya dari Jakarta yang Jadi Medan Perang Hadapi Omicron

Megapolitan
UPDATE 17 Januari: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 173 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 17 Januari: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 173 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Pagi hingga Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Pagi hingga Sore

Megapolitan
Pemberangkatan Umrah Dihentikan Sementara, Penyedia Jasa Travel Ikuti Arahan Pemerintah

Pemberangkatan Umrah Dihentikan Sementara, Penyedia Jasa Travel Ikuti Arahan Pemerintah

Megapolitan
Epidemiolog Sebut Bom Waktu Omicron Terjadi saat Pelacakan Kasus di Jakarta Lemah

Epidemiolog Sebut Bom Waktu Omicron Terjadi saat Pelacakan Kasus di Jakarta Lemah

Megapolitan
Kurir Sembunyikan 25 Kg Sabu di Dalam Speaker Mobil

Kurir Sembunyikan 25 Kg Sabu di Dalam Speaker Mobil

Megapolitan
Fakta Penjual Gorengan Adu Bacok dengan Rentenir di Ciputat: Akibat Hutang Rp 350.000

Fakta Penjual Gorengan Adu Bacok dengan Rentenir di Ciputat: Akibat Hutang Rp 350.000

Megapolitan
Usai Cabuli Anak Penyandang Autisme, Pelaku Ancam Korban dan Beri Uang Rp 15.000

Usai Cabuli Anak Penyandang Autisme, Pelaku Ancam Korban dan Beri Uang Rp 15.000

Megapolitan
Dibungkus Kemasan Teh, 25 Kilogram Sabu di Legok Diduga dari Jaringan China-Malaysia

Dibungkus Kemasan Teh, 25 Kilogram Sabu di Legok Diduga dari Jaringan China-Malaysia

Megapolitan
Wagub DKI Jakarta Sebut 39 Sekolah Ditutup Akibat Covid-19, Sebagian Sudah Dibuka Kembali

Wagub DKI Jakarta Sebut 39 Sekolah Ditutup Akibat Covid-19, Sebagian Sudah Dibuka Kembali

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.