Laporan Keuangan Ragunan Tak Transparan, Dicurigai Ada Penyimpangan

Dugaan penyimpangan itu didasarkan pada laporan lisan dan tertulis serta investigasi lapangan. ”Saya pribadi sudah mengecek laporan yang masuk. Laporan itu mendekati kebenaran dengan kondisi di lapangan,” kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Rabu (11/12/2013), di Jakarta.

Dugaan penyimpangan paling kuat ada pada manajemen pemberian pakan satwa. Anggaran pakan seharusnya dibelanjakan dengan terperinci dilengkapi laporan jenis makanan untuk satwa. Secara berkala, perlu ada evaluasi manajemen pakan tersebut apakah masih efektif atau tidak.

”Namun, hal ini tidak kami temukan di sana. Padahal, yang diurus ribuan (klaim pengelola 2.000) koleksi satwa, pasti butuh perhatian khusus dalam hal pakan,” kata Prasetyo.

Buruknya pengelolaan pakan itu diduga berdampak pada kematian banyak satwa langka di Ragunan. Laporan yang diperoleh komisi yang membidangi ekonomi itu, 14 ekor walabi mati bersamaan pada hari yang sama bulan November disebabkan persoalan itu, bukan akibat serangan anjing liar.

Buruknya pengelolaan pakan itu sama seperti temuan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam pemeriksaan Juli lalu. Salah satu temuan, pengelola Taman Margasatwa Ragunan tidak membentuk bagian khusus untuk menangani distribusi pakan.

Uang toilet

Selain persoalan pengelolaan pakan satwa, Komisi B juga mencermati pengelolaan keuangan lembaga itu. Salah satu penghimpunan dana yang disoroti adalah uang toilet. Prasetyo mengatakan belum menemukan laporan keuangan tahunan mengenai pendapatan itu. Ada dugaan, dana yang diperoleh dari komersialisasi fasilitas publik itu digelapkan.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mengaku berkali-kali menerima informasi seperti itu. Menurut dia, hal ini menjadi tantangan Pemprov DKI Jakarta yang ingin meningkatkan kualitas Ragunan.

Menanggapi itu, Bambang Wahyudi dari Humas Taman Margasatwa Ragunan mengatakan tidak mengetahuinya. ”Maaf, soal itu saya belum tahu,” katanya.

Menurut dia, selama ini retribusi yang dikenakan kepada para pedagang disetorkan kepada pemerintah provinsi. ”Ada tiketnya,” kata Bambang singkat.

Pengelolaan aset lain, seperti toilet, menurut Bambang, diserahkan kepada koperasi. Lembaga itu berada di luar organisasi Taman Margasatwa Ragunan. ”Tentang berapa besaran dan yang dihimpun, saya tidak tahu. Saya harus tanyakan dulu kepada yang kompeten,” ucapnya. (NDY/JOS)