Atas kebijakan RFID itu, lanjut dia, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan Basuki mewacanakan pencabutan subsidi BBM.
Pasalnya, selama ini, pihak yang menikmati BBM bersubsidi adalah warga pemilik kendaraan pribadi. Melalui wacana penghapusan pasokan BBM ke Jakarta, kemacetan akan menyebar ke daerah tetangga.
Apabila warga ingin masuk Jakarta, maka DKI menerapkan sistem jalan berbayar dengan electronic road pricing (ERP). Di samping itu, Basuki menginginkan Jakarta menjadi kota yang ramah lingkungan. Sebab, BBM bertimbal merupakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan.
Rencananya, kebijakan penghapusan BBM bersubsidi itu akan dimulai secara bertahap. "Motor masih bisa pakai BBM subsidi. Cuma begitu ada bus tingkat gratis, motor enggak boleh masuk jalan itu," ujar Basuki.
Sekadar informasi, Pertamina sebagai pemilik proyek menargetkan pemasangan RFID secara nasional rampung pada 1 Juni 2014. Sasaran program ini secara nasional sebanyak 100 juta kendaraan dan lebih dari 5.027 SPBU di 33 provinsi.
Namun, hingga penghujung 2013 ini, pemasangan baru untuk sekitar 40.000 kendaraan di Jakarta dan 276 SPBU. Antrean panjang juga terjadi di pos-pos pemasangan.