Rumah Sakit Mulai Keberatan, JKN Terlalu Berbelit

Direktur Utama Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan DKI Jakarta Theryoto menyampaikan, hal ini tidak boleh dibiarkan. Dinas Kesehatan DKI Jakarta berupaya tetap menggandeng mereka dengan terus melakukan pendekatan. ”Kami terus melakukan pendekatan, jangan sampai mereka memutuskan kerja sama sehingga program ini terhambat,” kata Theryoto, Rabu (8/1/2014), di Jakarta.

Namun, Theryoto tidak bersedia menyebut RS yang keberatan dengan program ini. Dia tidak ingin menambah dampak buruk pada informasi tersebut.

Alasan yang disampaikan pihak RS adalah syarat kerja sama yang tidak luwes. Kerja sama antar-RS harus dibuat tertulis dengan sejumlah syarat. Di sisi lain, pasien membutuhkan pelayanan cepat. ”Ini bukan persoalan klaim atau hal lain, tetapi soal syarat kerja sama antar-rumah sakit,” katanya.

Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara Bambang Suheri menyatakan, hingga Selasa, pihaknya belum menerima laporan RS yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk melayani pasien JKN. ”Pada akhir tahun lalu, ada 20 rumah sakit di Jakarta Utara yang menyatakan akan melayani peserta JKN, tetapi kami dengar ada perubahan dan sampai sekarang belum dapat laporannya,” kata Bambang.

Bambang menyebutkan, pada program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin dan Kartu Jakarta Sehat, ada 17 RS yang terlibat. Jumlah RS yang terlibat dalam program JKN diperkirakan tidak jauh berbeda, tetapi pihaknya belum bisa memastikan.

Sejumlah pasien berpendapat, meskipun sama-sama menerima pasien dari program-program itu, pelayanannya berbeda sehingga persebaran pasien tidak merata. ”Sebenarnya, ada rumah sakit yang lebih dekat dari rumah, tetapi saya memilih ke RSUD Koja karena pelayanan lebih baik,” kata Rohaina (45), keluarga pasien asal Sukapuran, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Cakupan layanan

Menyinggung sejumlah layanan kesehatan yang dulu terlindungi JKS, tetapi sekarang tidak terlindungi JKS, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan itulah yang sedang diurus Pemprov DKI Jakarta. Seharusnya, keinginan Pemprov DKI Jakarta bisa dikabulkan (oleh BPJS).

Kalaupun nantinya tidak bisa, Pemprov DKI Jakarta punya cara lain, seperti mengucurkan anggaran. ”Anggaran kita itu ada. Artinya, masak kualitas kita malah jadi turun. Enggak bisa dong. Kemarin waktu saya ke puskesmas, (warga) sudah mulai mengeluhkan itu. Pak, dulu untuk cek darah tidak membayar, kok, sekarang bayar,” katanya.

Tahun 2012, Pemprov DKI Jakarta mengucurkan Rp 1,5 triliun untuk membiayai KJS. Jumlah yang besar dan Pemprov DKI pun tidak masalah. ”Dulu (mengeluarkan anggaran itu) enggak masalah. Yang penting, prinsip kami, masyarakat terlayani,” ujar Jokowi.

Belum terlibat

Di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok, ada 47 RS yang diajak bergabung oleh BPJS dalam program JKN.

Jumlah itu terdiri dari 29 RS yang bersedia bekerja sama dan 18 RS yang belum mau terlibat. Yang belum bersedia terlibat terdiri dari 3 RS di Kota Bogor, 6 RS di Kota Depok, dan 10 RS di Kabupaten Bogor.

Kepala Kepesertaan dan Pelayanan Pelanggan BPJS Kesehatan Cabang Utama Bogor Budi Santoso mengatakan, RS yang belum bersedia terlibat dipastikan berstatus swasta. ”Kalau rumah sakit pemerintah wajib ikut, sedangkan yang swasta belum diwajibkan,” katanya.

Kepala Pemasaran BPJS Kesehatan Cabang Utama Bogor Rani Mardiani mengatakan, rata-rata keengganan RS swasta terlibat dalam program JKN terkait tarif premi pelayanan yang ditetapkan pemerintah dianggap terlalu kecil.

”Program masih baru, mungkin perlu dilihat dulu bagaimana pelaksanaannya. Jika membaik, saya rasa akan banyak rumah sakit bergabung,” kata Rani.

Ramai daftar

Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Utama Bogor, program JKN telah menjangkau sebanyak 328.651 jiwa.

Jumlah itu terdiri dari 924 jiwa warga Kota Bogor yang mendaftar menjadi peserta secara mandiri; 79.325 jiwa dari PNS, TNI, dan Polri; serta 246.267 jiwa dari warga Kota Bogor yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang otomatis masuk dalam BPJS.

”Yang sudah terdaftar dan menjadi peserta menerima kartu BPJS dan dijamin mendapat pelayanan kesehatan sesuai premi untuk kelas pelayanan yang dibayarkannya,” kata Rani.

Premi yang harus diangsur oleh masyarakat ada tiga kelas. Untuk pelayanan kesehatan kelas tiga, preminya Rp 25.500 per bulan. Untuk kelas dua, preminya Rp 42.500 per bulan. Untuk kelas satu, preminya Rp 59.500 per bulan. Dari 924 jiwa warga Kota Bogor yang mendaftar secara mandiri, sekitar 80 persen di antaranya memilih pelayanan kesehatan kelas tiga.

Rani mengatakan, dalam program BPJS ini, ada tantangan yang perlu diketahui. Pada prinsipnya, warga yang sakit harus ditangani terlebih dahulu oleh puskesmas, klinik, atau dokter keluarga yang masuk jaringan BPJS. Kemudian, jika diperlukan tindakan selanjutnya, pasien dirujuk ke RS.

”Kecuali situasi darurat, bisa langsung ke rumah sakit,” kata Rani. Hal inilah yang perlu dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman. (MKN/NDY/PRA/BRO)