Jokowi Tak Akan Gubris Tuntutan Preman Terminal Lebak Bulus

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak akan memenuhi permintaan para preman di Terminal Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ia hanya akan mengakomodasi kepentingan pedagang kaki lima (PKL) dan pegawai tiket perusahaan otobus (PO) terminal itu.

"Yang kita akomodir, ya, yang bisa diakomodir saja. Preman kok diakomodir. Mau diakomodir ke mana? Ke rumahmu?" kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Jokowi menyebutkan, ada 10 pihak yang menolak penutupan terminal bus tersebut, yakni sopir bus, kernet, calo bus, pegawai tiket PO, PKL, pedagang asongan, kuli panggul, organisasi masyarakat, preman, dan tukang parkir. Jokowi memastikan hanya akan mempertimbangkan jalan keluar untuk para PKL dan pegawai tiket PO.

Ia telah memerintahkan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Jakarta untuk merelokasi PKL ke Lokasi Binaan, Muria Dalam, Manggarai, Jakarta Selatan. Adapun untuk pegawai tiket, Jokowi memerintahkan Dinas Perhubungan untuk meminta perusahaan memindahkan mereka ke terminal lain, yakni Pulogadung, Kampung Rambutan, dan Kalideres.

Jokowi telah mengumpulkan sejumlah instansi terkait, yakni PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Dishub Jakarta, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dia memerintahkan kepada semua instansi tersebut untuk melaksanakan sesuai dengan tugasnya.

"Kalau PT MRT kan maunya langsung jalan proyeknya. Tapi kan ndak bisa, karena ada masalah teknis. Jadi selesaikanlah," ujarnya.

Penutupan Terminal Bus AKAP Lebak Bulus dilakukan untuk mendukung pembangunan dipo mass rapid transit. Sejak 1 Januari hingga 7 Januari 2014, sejumlah penghuni terminal berunjuk rasa menuntut penundaan penutupan terminal hingga setelah hari raya Idul Fitri. Namun, berdasarkan jadwal pembangunan oleh PT Mass Rapid Transit, batas penutupan terminal pada 15 Januari 2014.