Warga Kampung Pulo Tolak Relokasi Tawaran Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, menolak rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merelokasi warga bantaran Sungai Ciliwung di wilayah itu. Dari 3.500 kepala keluarga di wilayah tersebut, hanya 150 kepala keluarga yang bersedia pindah ke rusun yang telah ada.

"Itu juga mereka yang bersedia tidak mau pindah jauh-jauh dari tempat tinggal yang lama," kata Lurah Kampung Melayu Bambang Pangestu saat dihubungi wartawan, Senin (3/2/2014).

Bambang mengatakan, pemerintah Provinsi Jakarta menyediakan sejumlah rusun untuk memindahkan warga Kampung Pulo, antara lain Rusun Pinus Elok, Cipinang Besar Selatan, Komarudin Cakung, Jatinegara Kaum, dan Rusun Pulogebang. Semuanya di Jakarta Timur. Namun, warga Kampung Pulo memilih menunggu rampungnya Rusun Jatinegara Barat yang dibangun dekat rumah lama mereka. Rusun Jatinegara Barat ditargetkan rampung pada Oktober 2014.

"Seharusnya bulan ini sudah mau direlokasi, tapi mereka enggak mau jauh-jauh. Kita beri formulir kesiapan pindah, enggak mau. Mereka memilih menunggu bulan Oktober untuk pindah," kata Bambang.

Bambang pun merasa kesulitan karena banyak warga yang mempertanyakan sistem ganti rugi rumah mereka. Bambang telah menjelaskan bahwa warga yang tak memiliki sertifikat lahan tidak akan menerima ganti rugi, tetapi mendapatkan hunian rusun. Adapun warga yang memiliki sertifikat diberi ganti sesuai harga pasar.

Kepala Dinas Perumahan dan Bangunan Pemerintah DKI Jakarta Yonathan Pasodung mengatakan, sejumlah rusun di Jakarta Timur itu sedianya disiapkan untuk warga Kampung Pulo. Namun, karena sampai sekarang belum ada data warga yang masuk ke dinasnya, ia terpaksa mengalihkan rusun kepada warga lain.

Menurut Yonathan, warga yang akan mengisi rusun tersebut saat ini adalah warga bantaran Sungai Sunter, Kemayoran, Jakarta Pusat; warga tepi Waduk Ria Rio, Pulogadung, Jakarta Timur; dan warga di tepi Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.