Basuki: Tidak Ingin Ada Permainan Lelang di DKI

”Hari ini (Kamis), kami selesai melakukan seleksi untuk pegawai di level kelompok kerja. Sementara kepala unit, kepala tata usaha, dan beberapa posisi lain sudah terbentuk,” kata Made.

Made belum dapat memastikan kapan lembaga ini dapat bekerja. Namun, dia berharap pekan depan ULP sudah dapat menangani pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jika tidak, sejumlah program pembangunan bakal tertunda untuk sementara waktu.

Menanggapi hal itu, Kepala BPKD DKI Jakarta Endang Widjajanti memastikan kantor dan peralatannya tidak ada masalah lagi. Menurut rencana, ULP akan berkantor di Lantai 20 Blok G Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Pembentukan ULP tepat pada tahun terakhir waktu yang diberikan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tahun ini paling tidak ada Rp 26 triliun dana pengadaan barang dan jasa yang akan dikelola ULP. Sementara sebagian alokasi anggaran dibelanjakan melalui katalog elektronik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Sosialisasi pembentukan ULP tersebut digelar oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang bekerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Basuki menyayangkan Pemerintah Provinsi DKI tidak menganggarkan acara sosialisasi semacam itu.

”Sepertinya tidak ada niat untuk menggelar acara seperti ini. Masa harus menunggu ICW dan Kedutaan Inggris, padahal kami memiliki anggaran untuk acara semacam ini,” kata Basuki. (NDY)