Gerindra Minta Jokowi Secepatnya Mundur dari Gubernur DKI

Kompas.com - 07/04/2014, 07:54 WIB
Simpatisan membawa kipas bergambar Joko Widodo atau Jokowi, saat calon presiden yang juga Gubernur DKI Jakarta tersebut menjadi juru kampanye PDI-P di lapangan Papua Trade Center, Jayapura, Papua, 5 April 2014. Jokowi juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke pasar Yotefa di Abepura. KOMPAS IMAGES / RODERICK ADRIAN MOZESSimpatisan membawa kipas bergambar Joko Widodo atau Jokowi, saat calon presiden yang juga Gubernur DKI Jakarta tersebut menjadi juru kampanye PDI-P di lapangan Papua Trade Center, Jayapura, Papua, 5 April 2014. Jokowi juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke pasar Yotefa di Abepura.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra meminta Joko Widodo secepatnya mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah alasan disebut sebagai dasar permintaan itu.

"Selama ini Pak Jokowi sibuk mengurus kampanye legislatif, kebijakan menjadi tersendat. Padahal Jakarta ini Daerah Khusus Ibu Kota, yang tak boleh satu jam pun tertunda kebijakannya," ujar Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi kepada Kompas.com, Senin (7/4/2014) pagi.

Selain dianggap sudah tak fokus, kata Sanusi, Jokowi ketika cuti juga tak bisa begitu saja mendelegasikan kewenangannya sebagai gubernur kepada Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Sebagai pelaksana harian gubernur, ujar dia, Basuki pun tak dapat memutuskan kebijakan strategis.

Karenanya, kata Sanusi, akan lebih baik bila sekalian Basuki "naik" menjadi Gubernur DKI yaitu dengan pengunduran diri Jokowi. "Apalagi posisi Sekda masih Pelaksana Tugas (Plt). Masalah di DKI Jakarta ini makin berantakan saja. Gubernurnya cuti, wagub tidak bisa memutuskan, Sekdanya belum dipilih," ujar dia.

Alasan ketiga, sebut Sanusi, ada persepi publik yang mengatakan belum mundurnya Jokowi sebagai gubernur akan dapat disalahgunakan untuk kampanye terselubung, termasuk memakai anggaran APBD DKI. Blusukannya Jokowi sebagai gubernur, lanjut Sanusi, tidak ada bedanya dengan kampanye memperkenalkan diri kepada warga.

Lalu, lanjut Sanusi, alasan terakhir dari permintaan Jokowi segera mengundurkan diri adalah etika politik. Menurut dia, bila Jokowi tetap menjadi gubernur meskipun sudah jelas menjadi bakal calon presiden dari PDI-P, maka masyarakat tak akan mendapatkan teladan etika politik yang baik.

Timbul kesan, imbuh Sanusi, Jokowi haus dan serakah kekuasaan. "Seorang pemimpin harus memberikan contoh etika politik yang baik kepada publik. Contohlah Gita Wirjawan, mau jadi presiden mundur dari Menteri Perdagangan. Contoh lain Pak Ahok, mau jadi Gubernur Jakarta, mundur dari Bupati Belitung Timur. Hal itu yang tidak dimiliki oleh seorang Jokowi. Harus fair!"

Sebelumnya diberitakan, Joko Widodo memastikan diri siap diusung menjadi bakal calon presiden dari PDI-P. Dia mengungkapkan soal mandat yang dia terima tentang pencalonan itu saat blusukan di Rumah si Pitung, Marunda, Jakarta Utara, Jumat (14/3/2014) siang. 




25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Megapolitan
Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Megapolitan
Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Megapolitan
Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Megapolitan
Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Megapolitan
Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Megapolitan
 Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Fraksi Demokat Minta Hasil Tes PCR Bisa Ditingkatkan Jadi Maksimal 2x24 Jam

Fraksi Demokat Minta Hasil Tes PCR Bisa Ditingkatkan Jadi Maksimal 2x24 Jam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X