KJP Bermasalah, Bank Dunia Turun Tangan

Hal itu dilakukan terkait masih banyaknya dana KJP yang belum tepat sasaran. Menurut Basuki, Bank Dunia bersedia menggelontorkan dana sebesar 2-3 juta dollar Amerika Serikat untuk pelaksanaan kajian analisis KJP tersebut.

Selain itu, kata dia, Bank Dunia juga menawarkan bantuan untuk menentukan besaran bantuan yang akan diberikan kepada siswa rawan putus sekolah atau siswa miskin. "Bank Dunia mungkin bisa keluarkan dana 2-3 juta dolar Amerika untuk bantu kita analisa KJP, karena kan kita tahu nih KJP bermasalah," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (6/5/2014).

Basuki menilai, kajian dan analisa yang benar diperlukan untuk mengetahui besaran dana bantuan KJP yang tepat. Selama ini, kata dia, kebutuhan pendidikan bagi siswa rawan putus sekolah atau miskin diperkirakan mencapai Rp 800 ribu per bulan. Sedangkan dana yang diberikan melalui KJP hanya sebesar Rp 280 ribu per bulan.

"Karena itu wajar masih banyak siswa dari keluarga miskin yang tetap saja tidak bisa melanjutkan pendidikannya meski sudah dibantu oleh KJP. Perlu ada kajian, dan Bank Dunia mau bantu kita untuk melakukan kajian itu," tukasnya.

Beberapa waktu lalu, Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai pelaksanaan program KJP masih jauh dari harapan. Hal itu disebabkan banyaknya KJP yang salah sasaran. Menurut Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW Fedri Hendri, penyaluran KJP yang berbentuk uang tunai sering disalahgunakan oleh orang tua siswa untuk membeli kebutuhan yang lain, selain peralatan sekolah.

"Ada orang tua yang manipulasi kuitansi. Jadi dia minta kuitansi di toko tertentu padahal sebenanrnya dia tidak pernah membeli barang di toko itu. Ini masalah aturan main. Duit KJP ini dipakai buat apa aja," kata Hendri di Balaikota Jakarta, Kamis (10/4/2014).

"Jadi dibuat aturan duit KJP boleh dipakai buat seragam, atau sepatu, jadi ada aturan mainnya. Jangan dipakai untuk beli pulsa, beli rokok, beras," katanya lagi.