Transjakarta Beroperasi 24 Jam

Kepala Unit Pengelola Transjakarta Pargaulan Butarbutar, dalam siaran persnya, Jumat (30/5), mengatakan, transjakarta biasanya beroperasi pada pukul 05.00-23.00. Dalam uji coba
itu, pengoperasiannya ditingkatkan menjadi 24 jam. Jam operasional dimaksimalkan karena penumpang di tiga koridor itu terhubung dengan kawasan-kawasan strategis Ibu Kota Jakarta, pusat perkantoran, dan perbelanjaan.

Bus di Koridor I, misalnya, menghubungkan Blok M dan Kota. Koridor III menghubungkan Kalideres dan Harmoni, serta Koridor IX menghubungkan Pinang Ranti dan Pluit.

Namun, bus tidak akan berhenti di semua halte di koridor tersebut. Pengelola hanya mengoperasikan halte dengan jumlah penumpang banyak dan lokasinya dekat dengan keramaian. Pada jalur Koridor I, bus hanya berhenti di Halte Blok M, Bundaran Senayan, Bendungan Hilir, Karet, Dukuh Atas 1, Tosari, Sarinah, Harmoni, Mangga Besar, dan Kota.

Di Koridor III, bus hanya berhenti di Halte Sumber Waras, Grogol 1, Grogol 2, Central Park, Jelambar, Indosiar, Jembatan Gantung, Jembatan Baru, Rawa Buaya, Pesakih, dan Kalideres. Di Koridor IX, bus berhenti di Halte PGC 2, Cawang UKI, BNN, Cawang Ciliwung, Pancoran Tugu, Kuningan Barat, Jamsostek Gatot Subroto, Semanggi, Slipi Petamburan, Kemanggisan, RS Harapan Kita, Penjaringan, dan Pluit.

Menunjang peningkatan operasional tersebut, lanjut Pargaulan, telah disiapkan 20 bus untuk melayani tiga koridor tersebut. Harga tiket tidak berubah, yakni Rp 2.000 untuk pukul 05.00-07.00 dan Rp 3.500 untuk pukul 07.00-05.00, dengan layanan tiket elektronik.

Selain itu, pengelola juga menjamin keselamatan penumpang dengan menyiagakan petugas keamanan malam dan memasang kamera pengintai (CCTV).

”Penambahan layanan itu untuk meningkatkan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan pengguna transportasi umum, khususnya penumpang transjakarta,” kata Pargaulan.

Menjangkau semua

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta M Akbar mengatakan, nanti layanan malam hari akan dibuat di semua koridor transjakarta. Sudah ada 80 bus yang siap dioperasikan melayani angkutan malam hari (amari). Semua angkutan amari tersebut berasal dari bus yang dibeli tahun 2003. Bus itu telah direkondisi total sehingga kembali layak dipakai.

Layanan pada malam hari, kata Akbar, merupakan tuntutan bagi kota sebesar Jakarta. Kehidupan di banyak tempat saat ini hampir 24 jam. Mereka yang beraktivitas malam hari sering menggunakan angkutan omprengan. Standar pelayanan angkutan seperti ini tidak jelas. Hal ini berdampak pada keamanan pengguna pada malam hari.

Tiga koridor ini merupakan pusat aktivitas malam. ”Memang di koridor itu layak ada angkutan malam hari. Layanan ini sangat dibutuhkan mereka yang bekerja hingga dini hari,” katanya.

Akbar mengatakan, waktu tunggu kedatangan bus amari kemungkinan lebih lama daripada bus yang beroperasi siang hari. Paling tidak, bus amari akan datang setiap 15 hingga 30 menit. Waktu tunggu itu terkait dengan jumlah bus yang beroperasi pada malam hari. Namun, dia yakin, karena kemacetan kendaraan berkurang, waktu tempuh setiap koridor akan semakin cepat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merespons positif uji coba tersebut. Sebab, layanan transjakarta tidak hanya menjangkau warga yang beraktivitas siang, tetapi juga malam hingga dini hari.

Rencana penambahan layanan malam hari ini sudah dibuat tahun lalu. Penambahan layanan ini dilakukan sejalan dengan rencana pengadaan bus tahun 2014. Meski pengadaan bus kemungkinan tertunda, layanan malam hari tetap dibuka.

Basuki tidak akan menggunakan bus yang kini sedang menjadi barang bukti penyidik. Paling tidak ada 548 bus yang kini belum dioperasikan dari pembelian tahun 2013.

”Kami tidak akan pakai bus itu karena sudah lebih dari 50 hari setelah kedatangan bus itu belum diserahterimakan. Siapa yang menjamin kualitas bus bagus,” kata Basuki.
Proyek ERP mundur

Penerapan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) yang dicanangkan berlaku mulai tahun ini diperkirakan mundur sampai tahun depan. Pasalnya, selain moda transportasi lain belum mendukung, Pemprov DKI Jakarta juga masih fokus pada uji coba dan kelengkapan dokumen perencanaan.

Menurut Akbar, tahun ini Pemprov DKI akan mematangkan uji coba dan membahas lebih detail terkait kelengkapan dokumen perencanaan jalan berbayar. Dengan demikian, pihaknya mengharapkan program ini tidak lagi mengalami kendala saat diimplementasikan.

”Kalau tahun ini, ya, tentu belum bisa. Kami fokus pada evaluasi uji coba agar bisa melihat semua sistem yang direncanakan berjalan dengan baik,” kata Akbar.

Selain itu, program ini secara pararel tentu juga tidak bisa dilepaskan dari pengembangan moda transportasi lain, terutama mass rapid transit dan transjakarta. (A10/mkn/ndy)