PT JM: Tak Selamanya Pernyataan Ahok Benar

Salah satunya ialah terkait jaminan investasi sebagai persyaratan di dalam perjanjian kerja sama (PKS) yang baru. Hingga saat ini, lanjut dia, Pemprov DKI tetap meminta klausul jaminan investasi kepada PT JM sebesar 5 persen dari total investasi.

Padahal, kata dia, di dalam aturan yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jaminan investasi untuk proyek yang dibiayai swasta besarnya maksimal 1,5 persen. Sementara itu, jika pembangunan infrastruktur itu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, itu dikenakan jaminan investasi sebesar 5 persen.

"Jadi, tidak selamanya pernyataan Ahok (Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama) ini benar," kata Sukmawati saat dihubungi di Jakarta, Senin (9/6/2014).

Ia mencontohkan, pembangunan enam ruas jalan layang non-tol. Program itu dibiayai secara penuh oleh pihak swasta. Menurut dia, jaminan investasinya hanya sekitar 1 persen, termasuk pembangunan rel kereta di Kalimantan yang jaminan investasinya juga di bawah 1 persen.

"Ahok ini mendapatkan bisikan dari kanan kiri," ujar dia.

Ia juga menyayangkan sikap Basuki yang kini justru mewacanakan pembangunan moda transportasi massal lainnya, seperti light rapid transit (LRT). Menurut dia, feasibility study (uji kelaikan) moda transportasi tersebut dibutuhkan waktu tiga tahun.

Seharusnya, lanjut Sukmawati, Basuki fokus untuk menyelesaikan program pembangunan transportasi yang telah terkonsep baik.

Sekadar informasi, sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan batas waktu dua bulan bagi PT JM agar melengkapi syarat-syarat yang diminta Pemprov DKI sebelum penandatanganan kerja sama.

Syarat-syarat tersebut meliputi pelunasan harga tiang, penyediaan modal 5 persen dari total nilai proyek, serta desain stasiun dan depo yang cocok dengan tata ruang.

Basuki melanjutkan, apabila dalam dua bulan ini PT JM tak sanggup memenuhi syarat-syarat tersebut, ia akan menghentikan hubungan kerja sama. Basuki akan memanfaatkan masa jabatannya sebagai Plt Gubernur DKI yang akan dia emban sampai Agustus 2014 ini untuk menuntaskan nasib monorel.

"Dalam dua bulan ini kan Pak Jokowi belum balik nih, kalau misalnya mereka tidak siap, ya saya putus saja. Langsung kita bikin surat saja, Anda tidak boleh membangun monorel di Jakarta, biar kami yang bangun sendiri," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.