Penilaian Laporan Keuangan DKI Turun, Jokowi Tanggung Jawab

Hal ini disampaikan oleh Anggota V BPK RI Agung Firman Sampurna saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Pemprov DKI Jakarta kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan.

"Yang bertanggung jawab terhadap temuan ini, ya para pejabat pengelola keuangan daerah," kata Agung, seusai Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (20/6/2014).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 6 Ayat 2 (C), disebutkan, laporan hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada gubernur/bupati/wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hal ini berarti, pihak yang bertanggung jawab terhadap temuan BPK dan pengelolaan keuangan daerah adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Dua tahun sebelumnya, atau pada pemerintahan Fauzi Bowo, Pemprov DKI Jakarta meraih opini BPK dengan predikat WTP-Dengan Paragraf Penjelas. Opini ini merupakan peringkat pertama dari empat opini yang dikeluarkan BPK RI. Peringkat selanjutnya adalah WDP, Disclaimer (tidak beropini) dan Adverse (tidak wajar).

"Tidak menjamin di tahun berikutnya akan mendapatkan opini yang sama. Terbukti, tahun ini mendapatkan WDP," ujar Agung.

Penurunan pencapaian opini BPK tersebut, lanjut dia, terlihat dari melemahnya sistem pengendalian internal, meningkatnya pelanggaran kepatuhan yang bersifat material, apalagi jika berdampak pada nilai aset yang disajikan.

"WDP ini diraih karena kurangnya komitmen Pemprov DKI atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui APBD DKI 2013," kata Agung.