Ratusan Gepeng Ibu Kota Dipulangkan ke Daerah Asal

Kompas.com - 17/07/2014, 12:16 WIB
Sejumlah satgas P3S dari Dinas Sosial DKI Jakarta yang menjaga wilayah tersebut dari menjamurnya para PMKS di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nadia ZahraSejumlah satgas P3S dari Dinas Sosial DKI Jakarta yang menjaga wilayah tersebut dari menjamurnya para PMKS di Pasar Rebo, Jakarta Timur.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memulangkan ratusan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dari Ibu Kota menuju berbagai tempat daerah asal para PMKS tersebut, Kamis (17/7/2014). Upaya ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi para kaum urban yang datang ke Jakarta.

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Masrokhan mengatakan, ratusan PMKS tersebut dipulangkan ke daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. "PMKS yang dipulangkan ke daerah asal pada hari ini sebanyak 176 orang," kata Masrokhan di acara pelepasan penyaluran PMKS di Panti Sosial Bina Insani Bangun Daya 2, di Cipayung, Jakarta Timur, Kamis siang.

Menurut dia, para PMKS yang dipulangkan adalah mereka yang terjaring razia di berbagai wilayah Ibu Kota. Mereka terdiri dari pengemis, pemulung, pengamen, dan sebagainya.

Masrokhan menjelaskan, upaya penyaluran kembali PMKS ke daerah asal ini juga bekerja sama dengan instansi terkait di dua daerah tersebut. Para PMKS ini akan dititipkan lebih dulu ke rumah rehabilitasi sosial yang ada di daerah sebelum dikembalikan kepada keluarga mereka. Hal ini, sambungnya, agar mereka dapat mendapat pembekalan sebelum bertemu dengan keluarga masing-masing.

"Jadi, PMKS jalanan itu terbagi menjadi 88 orang. Mereka dibina di Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial Bina Mandiri Palimanan Jawa Barat dan 88 orang lainnya di Balai Rehabilitasi Sosial Samektokarti, Comal, Jawa Tengah," ujarnya.

Dia menyatakan, kegiatan ini juga adalah bagian dari penegakan aturan dari Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dengan cara masyarakat tidak membeli dan memberi sesuatu atau bahkan memfasilitasi PMKS jalan.

Pihaknya berharap masyarakat Ibu Kota juga dapat membantu untuk menegakkan aturan Perda tersebut dengan tidak memberi sesuatu bagi PMKS. "Ini upaya pemerintah untuk mengurangi kaum urban yang datang ke Jakarta dari luar daerah untuk mengadu nasib dan mencari nafkah dengan tidak berbekal kemampuan serta keterampilan, tempat tinggal, dan surat-surat keterangan yang lengkap," ujar Masrokhan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banyak Pedemo, Dua Pintu Stasiun MRT Bundaran HI Ditutup

Banyak Pedemo, Dua Pintu Stasiun MRT Bundaran HI Ditutup

Megapolitan
Kantor Imigrasi Tangerang Pindahkan Unit Layanan Paspor Wilayah Tangsel ke WTC Serpong

Kantor Imigrasi Tangerang Pindahkan Unit Layanan Paspor Wilayah Tangsel ke WTC Serpong

Megapolitan
Wagub DKI: Vaksin Covid-19 Diutamakan untuk Tenaga Kesehatan

Wagub DKI: Vaksin Covid-19 Diutamakan untuk Tenaga Kesehatan

Megapolitan
33 Pelajar Diamankan Saat Demo di Sekitar Istana, Kapolda Duga Kelompok Anarko

33 Pelajar Diamankan Saat Demo di Sekitar Istana, Kapolda Duga Kelompok Anarko

Megapolitan
Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Tak Diizinkan Mendekat ke Istana

Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Tak Diizinkan Mendekat ke Istana

Megapolitan
Kapolda Mengaku Bakal Mediasi Pedemo UU Cipta Kerja dengan KSP

Kapolda Mengaku Bakal Mediasi Pedemo UU Cipta Kerja dengan KSP

Megapolitan
PSBB ke-12 Selama Sebulan, Bagaimana Dampaknya pada Kasus Covid-19 di Kota Tangerang?

PSBB ke-12 Selama Sebulan, Bagaimana Dampaknya pada Kasus Covid-19 di Kota Tangerang?

Megapolitan
Massa Buruh dan Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda

Massa Buruh dan Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda

Megapolitan
BEM SI Ultimatum Presiden Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

BEM SI Ultimatum Presiden Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

Megapolitan
Cegah Demo Disusupi Kelompok Anarko, Pengamanan di Kawasan Mampang Diperketat

Cegah Demo Disusupi Kelompok Anarko, Pengamanan di Kawasan Mampang Diperketat

Megapolitan
Proyek Rumah DP Rp 0 di 4 Lokasi di Jakarta Tetap Berjalan Selama Pandemi Covid-19

Proyek Rumah DP Rp 0 di 4 Lokasi di Jakarta Tetap Berjalan Selama Pandemi Covid-19

Megapolitan
Unjuk Rasa Mahasiswa di Istana Bogor Diwarnai Aksi Bakar Ban

Unjuk Rasa Mahasiswa di Istana Bogor Diwarnai Aksi Bakar Ban

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Apakah Sesuai dengan Janji Anies Saat Kampanye?

Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Apakah Sesuai dengan Janji Anies Saat Kampanye?

Megapolitan
Mahasiswa Unjuk Rasa di Istana Bogor Jelang Kedatangan PM Jepang

Mahasiswa Unjuk Rasa di Istana Bogor Jelang Kedatangan PM Jepang

Megapolitan
Berkaca Demo Sebelumnya, Wagub DKI Minta Para Pedemo Lakukan Rapid Test

Berkaca Demo Sebelumnya, Wagub DKI Minta Para Pedemo Lakukan Rapid Test

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X