Gerindra DKI: Emangnya Jabatan Cawagub DKI Nasi Uduk?

"Ini bukan soal jatah atau tidak. Emangnya nasi uduk. Kalau nasi uduk boleh bagi-bagi jatah. Tapi kita ini bicara mengenai undang-undang. Secara UU yang berhak mengusulkan harus dari partai pengusung, yakni PDIP dan Gerindra," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jumat (29/8/2014).

Taufik menilai, pihak yang menganggap pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sebagai ajang bagi-bagi jatah partai, adalah mereka yang salah menafsirkan undang-undang. Menurutnya, pihak-pihak tersebut menganggap, ketika Wakil Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama naik jabatan, maka orang yang mengisi posisi Ahok harus dari PDIP.

"Ini kan undang-undang. Undang-undang itu jangan ditafsirkan. Ada jatah-jatahan ini kan hanya karena ada pihak yang menafsirkan lain Undang-undang," ujar Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu.

Maka itu, lanjut Taufik, sesuai Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta idealnya harus terdiri atas dua calon, yang masing-masing mewakil PDIP dan Gerindra.

"Jadi, PDIP ngusulin, kami ngusulin. Kalau dalam voting yang diusulkan PDIP menang, ya akan kita terima," tukas Taufik.