Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lulung ke Ahok: Abang Ganteng yang Satu Itu Manis-manis Sajalah kalau Bicara

Kompas.com - 14/09/2014, 17:44 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana, meminta wartawan untuk tidak lagi mengadu domba antara dirinya dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang akrab disapa Lulung itu mengaku ingin menyudahi segala polemiknya bersama Basuki. Hanya, lanjut dia, Basuki juga harus beriktikad baik menyelesaikan permasalahannya dengan Lulung.

"Politik ini kan harus kompromi. Yang penting abang kita yang ganteng satu itu (Basuki), sudahlah, yang manis-manis saja bicaranya, pasti saya dukung (program Pemprov DKI)," kata Lulung di sela-sela acara Lebaran Betawi, Jakarta, Minggu (14/9/2014).

Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu tak menampik bahwa hubungannya dengan Basuki kian mesra. Kemesraan Lulung dan Basuki itu ditunjukkan mereka saat perayaan Lebaran Betawi. Mereka tampak berpelukan, cium pipi kanan-kiri, serta bergurau satu sama lain. Lulung mengatakan, di dalam sebuah hubungan pertemanan, kemesraan harus selalu dijaga. Sementara itu, dalam hubungan profesional, lembaga eksekutif dan legislatif harus mendukung satu sama lain.

"Tadi Pak Ahok (Basuki) bilang ke saya untuk jangan lagi bicara (yang jelek) di berita. Ya sudah, saya terima. Syaratnya, kalaupun Ahok ngomong di berita, saya minta dia klarifikasi pernyataan-pernyataan tentang DPRD. Jadi, teman-teman anggota Dewan terobati juga, jangan bawa-bawa DPRD lagi," kata Lulung.

Dalam memimpin Ibu Kota, lanjut dia, Basuki tetap harus mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam peraturan itu, Gubernur dan Wagub DKI wajib memiliki etika dan norma dalam menjalankan pemerintahan serta menciptakan stabilitas politik.

"Kalau tadi Pak Ahok bilang bahwa saya sparring partner-nya, ya itu untuk kebaikan pembangunan di Jakarta. Haji Lulung ini tidak ada masalah kok sama Ahok. Persoalannya kan teman-teman DPRD ada yang tersinggung (dengan pernyataan Basuki). Saya akan bantu menyelesaikan masalahnya dengan teman-teman di DPRD," kata Lulung.

Sekadar informasi, Lulung sebelumnya geram atas berbagai pernyataan Basuki yang dianggap melecehkan DPRD sebagai institusi negara. Hal ini terkait dengan revisi RUU Pilkada, pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Basuki menganggap, jika RUU itu disahkan menjadi UU, maka kepala daerah hanya akan menjadi "sapi perah" DPRD.

Selain itu, Lulung juga tidak sepakat dengan pernyataan Basuki, yang menyebutkan bahwa kepala daerah hanya akan menjadi budak DPRD. Menanggapi hal itu, Lulung mengaku akan membinasakan karier Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi : Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi : Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com