Jokowi Bohong soal Sertifikasi Taman BMW?

BPN minta Pemprov DKI Jakarta menguasai lahan terlebih dahulu lantaran banyak permukiman liar di sana. Pemprov DKI menertibkan bangunan liar pada 2008 untuk mengajukan sertifikasi lahan dan baru rampung pada Mei 2014.

Wali Kota Jakarta Utara Heru Budi Hartono yakin proses sertifikasi lahan dilaksanakan dengan benar. "Kami yakin, proses penelitian BPN untuk mensertifikasi lahan Taman BMW benar. Jadi, kalau ada yang mau gugat, tapi melalui surat verponding, saya ketawa saja," kata dia.

Dengan berkelakar, Heru menambahi, "Kalau begitu, Istana Negara saja saya klaim punya saya." Dia pun menantang, jika ada yang merasa bahwa lahan tersebut miliknya, silakan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Jokowi marah

Ketika dikonfirmasi di sela agenda politik pada Kamis malam, Jokowi berang disebut telah membohongi publik. Presiden terpilih ini malah mempertanyakan keseriusan penggugat lahan tersebut.

"Penggugatnya serius apa ndak? Ke pengadilan ndak mau datang. Yang satunya lagi malah nyabut gugatan. Yang kayak begitu masak mau ditunggu," tepis Jokowi.

Sebagai Gubernur DKI, Jokowi ingin sengketa lahan itu segera selesai dan rencana pembangunan dapat segera dilaksanakan. Tentu, tegas dia, harus dengan proses yang benar.

"Soal sertifikasi urusan BPN. Kita hanya minta. Ya masak sengketa sudah lama sekali tapi ndak rampung-rampung. Saya pinginnya ya cepat rampung," ujar Jokowi.

Pembangunan stadion itu akan dilanjutkan. Sumber pendanaan pembangunan stadion itu memakai anggaran multiyears (jamak). Pada 2014, Pemprov DKI menganggarkan Rp 50 miliar untuk pematangan lahan sawah.

Pemprov DKI telah menetapkan PT Jakarta Propertindo untuk membangun stadion. Rencananya, di sisi samping stadion dengan kapasitas 40.000 penonton itu akan dibangun restoran tepi danau dan toko yang dikelola PT Jakpro.

Pembangunan Stadion Taman BMW ini diharap rampung pada 2017. Bila rampung sesuai jadwal, stadion ini digadang bisa menyokong Gelora Bung Karno sebagai tuan rumah Asian Games XVIII pada 2018.