Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kesal soal KHL, Ahok Bentak Perwakilan Buruh

Kompas.com - 25/10/2014, 16:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Nada suara Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta terdengar meninggi ketika berhadapan dengan perwakilan Forum Buruh DKI Jakarta yang diterimanya di Balaikota DKI Jakarta.

Pada pertemuan yang berlangsung pada Kamis (23/10/2014) lalu, pria yang akrab disapa Ahok itu terlihat berkali-kali kesal dengan protes perwakilan buruh. Misalnya, soal komponen kebutuhan hidup layak (KHL) DKI Jakarta yang lebih rendah daripada Kabupaten Tangerang.

"Persoalan mengatakan bahwa KHL Tangerang Selatan lebih mahal dan Jakarta harus lebih mahal, tidak. Masih berdebat," kata pria yang akrab disapa Ahok itu kepada perwakilan buruh.

"Jadi tidak bisa mengatakan survei KHL di Tangerang lebih tinggi, lalu di DKI salah, belum tentu. Saya bisa tanya, orang miskinnya beli di gerobak dorong, yang beli di Gading Serpong, pasar basah, di perumahan yang sedang berkembang," tutur Basuki dengan nada meninggi.

Basuki menegaskan bahwa dirinya tidak suka digertak dengan hal semacam itu. Jika ada perbedaan KHL, kata dia, yang harusnya ditanya oleh buruh adalah BPS. Sebab, BPS-lah yang melakukan survei KHL.

"Saya tahu psikologis kalian, kenapa harus tekan Jakarta? Karena supaya yang lain ikut. Itu sebetulnya. Tapi bagi saya, kalau surveinya enggak bener, saya benerin," kata dia.

Basuki menegaskan, metode penghitungan KHL di DKI berbeda dengan Tangerang, yakni memakai sistem rata-rata. Misalnya, soal daging. Dalam item KHL daging DKI Jakarta dihitung atas dasar rata-rata harga daging sapi dan daging ayam sebesar Rp 47.000 per bulan. Sementara di Tangerang, item daging hanya dihitung daging sapi senilai Rp 100.000 per bulan.

"Enggak mau daging dirata-ratain? Lagian emang kamu mau makan daging sapi doang? Ya enggak kan, mesti fair dong. Kebutuhan protein hewani itu kan bisa ayam bisa sapi, jadi diambil rata-rata," tutur dia.

Menurut Basuki, jika petugas BPS mengaku bahwa KHL di DKI lebih rendah dari Kabupaten Tangerang karena pejabatnya menyogok, Basuki menegaskan tidak akan segan-segan memecat orang tersebut. Untuk itu, dia setuju jika KHL di DKI kembali dihitung ulang.

Sebelumnya, para buruh menuntut agar UMP DKI Jakarta 2015 mencapai Rp 3,1 juta. Buruh juga menuding ada permainan BPS terkait penghitungan komponen KHL.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penumpang Diminta Lapor jika Dapat Intimidasi Saat Pakai Taksi Online di Terminal Kampung Rambutan

Penumpang Diminta Lapor jika Dapat Intimidasi Saat Pakai Taksi Online di Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Supian Suri Siap Mundur dari PNS jika Jadi Cawalkot Depok 2024

Supian Suri Siap Mundur dari PNS jika Jadi Cawalkot Depok 2024

Megapolitan
Pencurian Gerobak Sampah di Depok, Modusnya Pura-pura Pinjam Buat Angkut Barang

Pencurian Gerobak Sampah di Depok, Modusnya Pura-pura Pinjam Buat Angkut Barang

Megapolitan
Terminal Kampung Rambutan Akui Kurang Sosialisasi soal Taksi 'Online' Boleh Angkut Penumpang

Terminal Kampung Rambutan Akui Kurang Sosialisasi soal Taksi "Online" Boleh Angkut Penumpang

Megapolitan
Bursa Pilkada 2024 Makin Ramai, Sekda Supian Suri Siap Maju Jadi Cawalkot Depok

Bursa Pilkada 2024 Makin Ramai, Sekda Supian Suri Siap Maju Jadi Cawalkot Depok

Megapolitan
Pengelola: Taksi Online Diperbolehkan Masuk ke Terminal Kampung Rambutan

Pengelola: Taksi Online Diperbolehkan Masuk ke Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Cianjur Masuk Aglomerasi Jakarta karena Menunjang Kebutuhan Air Minum

Cianjur Masuk Aglomerasi Jakarta karena Menunjang Kebutuhan Air Minum

Megapolitan
Cara Laporkan Saldo Terpotong Dua Kali Saat Naik Transjakarta

Cara Laporkan Saldo Terpotong Dua Kali Saat Naik Transjakarta

Megapolitan
Pedemo di Patung Kuda Akui Keputusan MK Soal Hasil Pilpres 2024 Sudah Inkracht

Pedemo di Patung Kuda Akui Keputusan MK Soal Hasil Pilpres 2024 Sudah Inkracht

Megapolitan
Resmi Ditutup, Jakarta Lebaran Fair Kedatangan 350.000 Pengunjung dengan Nilai Transaksi Ratusan Miliar

Resmi Ditutup, Jakarta Lebaran Fair Kedatangan 350.000 Pengunjung dengan Nilai Transaksi Ratusan Miliar

Megapolitan
Bakal Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD, Kelurahan di Jakarta Diharapkan Lebih Optimal Layani Warga

Bakal Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD, Kelurahan di Jakarta Diharapkan Lebih Optimal Layani Warga

Megapolitan
Wanita Tewas di Kali Mookervart Cengkareng, Korban Pernah Ajak Suami 'Nyebur' Bareng

Wanita Tewas di Kali Mookervart Cengkareng, Korban Pernah Ajak Suami "Nyebur" Bareng

Megapolitan
Diduga Copet Saat Demo, 2 Pria Dibawa ke Polsek Gambir

Diduga Copet Saat Demo, 2 Pria Dibawa ke Polsek Gambir

Megapolitan
Pekerja Harian Lepas di Bekasi Tewas Tersengat Listrik Saat Perbaiki Atap Toko

Pekerja Harian Lepas di Bekasi Tewas Tersengat Listrik Saat Perbaiki Atap Toko

Megapolitan
Keluarga ODGJ yang Bacok Pemilik Warung di Koja Tanggung Biaya Pengobatan Korban

Keluarga ODGJ yang Bacok Pemilik Warung di Koja Tanggung Biaya Pengobatan Korban

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com