Ahok: Saya Tidak Butuh Pengesahan, DPRD Hanya Gelar Sidang Paripurna

"Saya menunggu Presiden saja. Saya enggak perlu minta pengesahan DPRD. Mereka hanya selenggarakan (sidang) paripurna dan mengumumkan (menjadi gubernur)," kata Basuki di Balaikota, Senin (3/11/2014).

Menurut dia, apabila DPRD tidak mau menyelenggarakan sidang paripurna pelantikannya, Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bakal mengambil alih peran itu. Selain itu, di dalam Keppres Nomor 98/T/2014, kewenangan plt gubernur sama dengan kewenangan gubernur.

Hal yang berbeda hanya dari sisi gajinya. Apabila Basuki menjabat sebagai plt gubernur, ia tidak perlu repot memilih calon wakil gubernur yang diusung DPRD. Lagi pula, lanjut Basuki, jika hanya menjadi plt gubernur, ia dapat mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) hingga dua periode ke depan.

"Enggak ada efeknya, orang saya sudah gubernur, kok. Cuma tinggal pengesahan saja," kata Basuki.

Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta Bestari Barus memastikan, DPRD bakal menyelenggarakan pelantikan Basuki menjadi gubernur DKI pada 18 November mendatang. Pelantikan ini, lanjut dia, telah mendapat dukungan dari Fraksi PDI-P, PKB, Nasdem, dan Hanura.

Sebelum penyelenggaraan pelantikan, anggota DPRD akan mengadakan rapat pimpinan dengan masing-masing fraksi di DPRD. Hal senada juga diungkapkan oleh anggota DPRD DKI Fraksi Partai Hanura, Muhammad Sangaji. Ia meminta pimpinan DPRD DKI segera mempersiapkan pelantikan Basuki menjadi gubernur DKI.

"Tanpa gubernur, segala sesuatu program unggulan tidak bisa dilakukan. Kepentingan pribadi, kelompok, itu harusnya diabaikan demi kepentingan masyarakat," kata pria yang akrab disapa Ongen itu.