Kompas.com - 07/11/2014, 21:28 WIB
Ketua KPK Abraham Samad. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua KPK Abraham Samad.
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengapresiasi sistem dalam jaringan (online) yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belakangan ini dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem tersebut perlu terus dikawal sebagai wujud komitmen transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Hal itu dikemukakan Samad ketika berbicara dalam Semiloka Supervisi Pencegahan Korupsi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (6/11). Pada kesempatan tersebut juga tampil berbicara Pelaksana Tugas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang sama-sama menekankan pentingnya transparansi, termasuk dalam penerimaan pajak.

Meski mengapresiasi terobosan di DKI, Samad pada sisi lain juga tak luput membeberkan sejumlah masalah dalam bidang pendapatan di provinsi ini. Sebagai contoh, data penerimaan pajak belum terintegrasi antarinstansi Dinas Pelayanan Pajak, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Bank DKI.

Samad juga mengingatkan, belum pernah dilakukan pelelangan sarana dan prasarana reklame milik pemda sehingga terdapat potensi sewa lahan yang tidak diperoleh. Untuk itu, perlu dilakukan harmonisasi aturan penyelenggaraan reklame.

Terkait dengan sistem daring, paparan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan sejumlah permasalahan.

Di antaranya, pelaksanaan sistem tersebut belum didukung desain besar pajak sistem daring. Sanksi atas wajib pajak yang belum melaksanakan secara daring juga belum diatur.

Pengamatan APBD

Menyinggung soal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Samad menyoroti komposisi anggaran belanja modal yang kurang dari 30 persen, serta realisasi yang kurang dari 80 persen rata-rata kurun lima tahun terakhir. ”Akibatnya, masyarakat kurang dapat menikmati pelayanan/fasilitas publik yang seharusnya mereka terima dari pemerintah daerah,” ujar Samad.

Pada intinya, menurut Samad, arah pengelolaan anggaran idealnya memenuhi aspek administratif, yakni efisien dan efektif; politisi-demokratis (melibatkan warga); ekonomi (menyejahterakan rakyat); dan sosial (menciptakan rasa aman bagi warga).

Dalam kaitan itu, Plt Gubernur Basuki menegaskan ancaman sanksi pencopotan terhadap aparatnya yang terbukti tidak jujur dalam mengelola anggaran. (NAR)Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Tangerang Selatan Masih Kesulitan Peroleh Minyak Goreng Murah

Warga Tangerang Selatan Masih Kesulitan Peroleh Minyak Goreng Murah

Megapolitan
Belum Dapat Bantuan, Warga Tegal Alur Dirikan Dapur Umum dan Bagikan Makanan ke Warga

Belum Dapat Bantuan, Warga Tegal Alur Dirikan Dapur Umum dan Bagikan Makanan ke Warga

Megapolitan
Relawan Jokowi Mania Diperiksa Terkait Laporan Terhadap Ubedilah Badrun

Relawan Jokowi Mania Diperiksa Terkait Laporan Terhadap Ubedilah Badrun

Megapolitan
Antisipasi Banjir di Puncak Musim Hujan, Warga Bumi Nasio Kota Bekasi Siapkan Pompa

Antisipasi Banjir di Puncak Musim Hujan, Warga Bumi Nasio Kota Bekasi Siapkan Pompa

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Masyarakat Diminta Perketat Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Masyarakat Diminta Perketat Protokol Kesehatan

Megapolitan
Polisi Sebut Kendaraan Berpelat Khusus RF Kerap Langgar Ganjil-Genap karena Merasa Kebal Hukum

Polisi Sebut Kendaraan Berpelat Khusus RF Kerap Langgar Ganjil-Genap karena Merasa Kebal Hukum

Megapolitan
Tahanan Narkoba Polres Jaksel Tewas, Keluarga Bakal Lapor ke Propam Polri

Tahanan Narkoba Polres Jaksel Tewas, Keluarga Bakal Lapor ke Propam Polri

Megapolitan
UPDATE 19 Januari: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.012

UPDATE 19 Januari: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.012

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Palmerah Dipercepat dengan 'Door to Door'

Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Palmerah Dipercepat dengan "Door to Door"

Megapolitan
2 Hari Terjebak Banjir, Sebagian Warga Tegal Alur Belum Dapat Bantuan

2 Hari Terjebak Banjir, Sebagian Warga Tegal Alur Belum Dapat Bantuan

Megapolitan
Sindir Anies 'Kerja Senyap' Saat Banjir, Fraksi PDI-P: Karena Memang Tidak Ada yang Dikerjakan

Sindir Anies "Kerja Senyap" Saat Banjir, Fraksi PDI-P: Karena Memang Tidak Ada yang Dikerjakan

Megapolitan
Kebakaran Melanda Toko Pakaian dan Sembako di Kebayoran Lama

Kebakaran Melanda Toko Pakaian dan Sembako di Kebayoran Lama

Megapolitan
Sudinsos Jakarta Barat Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Tegal Alur

Sudinsos Jakarta Barat Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Tegal Alur

Megapolitan
Anies Keluarkan Kepgub Soal Perpanjangan PPKM Level 2 di Jakarta Hingga 24 Januari

Anies Keluarkan Kepgub Soal Perpanjangan PPKM Level 2 di Jakarta Hingga 24 Januari

Megapolitan
Keluarga Pasien di RS Polri Jadi Korban Pencurian, Tas Berisi Dua Ponsel Hilang

Keluarga Pasien di RS Polri Jadi Korban Pencurian, Tas Berisi Dua Ponsel Hilang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.