Era Baru Masa Depan Jakarta

Basuki meyakini, permasalahan pelik terkait dengan kelangsungan program-program pembangunan Jakarta yang melibatkan pemerintah pusat dan DKI bisa cepat terselesaikan. Hal ini disebabkan komunikasi kedua belah pihak dipastikan lebih cair dan lebih terbuka.

Basuki menyampaikan keyakinannya itu ketika menerima wartawan sejumlah media di ruang kerja gubernur di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

”Komunikasi kami dengan pemerintah pusat hampir tidak ada hambatan. Saya bisa berhubungan langsung dengan pejabat kementerian, contohnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum ketika menyelesaikan sarana penanggulangan banjir,” kata Basuki.

Bukan hanya pejabat kementerian, komunikasi Basuki dengan Presiden Joko Widodo pun tak ada persoalan. Istri Basuki, Veronica Tan, juga dikenal dekat dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Basuki berpendapat, Jokowi adalah ”Gubernur DKI” yang saat ini bertugas di Istana Kepresidenan. Jokowi paham persoalan yang dialami DKI. ”Dahulu dia (Jokowi) bos saya, sekarang masih bos saya,” katanya.

Sejumlah prioritas persoalan yang segera diselesaikan Basuki antara lain pembenahan birokrasi, penataan transportasi, dan penanganan banjir.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pada tahun pertama dan kedua era pemerintahan Jokowi-Basuki di DKI Jakarta, mereka berdua banyak berkonsentrasi membenahi birokrasi. Saefullah yakin, pada tahun ketiga hingga tahun kelima masa jabatan Basuki, persoalan Ibu Kota lebih cepat dapat diselesaikan.

Peluang Basuki

Pengamat politik Ray Rangkuti berpendapat, kini semua bergantung kepada Basuki untuk mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah pusat yang sebelum ini dirasa kurang.

”Dilihat dari sinyal, Jokowi sangat membuka diri untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta sebagai ibu kota negara. Indikasi itu bisa dilihat dari banyak hal. Pertama, DKI Jakarta bagian dari masa lalu Jokowi. Kegagalan Jakarta akan berpengaruh pada legacy Jokowi pada masa mendatang,” kata Rangkuti.

Jokowi juga memberikan sinyal dengan menjadikan Basuki sebagai gubernur pertama yang dilantik di istana dan dihadiri semua petinggi negara. ”Ini menunjukkan kepada Basuki, Jakarta di bawah pengawasan Presiden dan Basuki dipersilakan bekerja sama dengan semua jajaran pemerintah pusat,” lanjutnya.

Harapan sama disampaikan peneliti bidang politik LIPI, Syamsuddin Haris. ”Kerja sama antara DKI dan pemerintah pusat akan semakin baik dengan pengangkatan Basuki sebagai Gubernur DKI,” katanya.

Syamsuddin mencontohkan integrasi angkutan massal Jabodetabek yang belum terwujud baik. Pembangunan transportasi massal cepat juga membutuhkan dukungan pusat. Begitu pula penanganan banjir, seperti proyek sodetan Ciliwung.

Pengamat hukum Refly Harun berpendapat, persoalan komunikasi serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini lebih banyak dipicu faktor interpersonal.

”Sekarang, Basuki punya hubungan interpersonal yang baik dengan Jokowi. Ini modal utama untuk mengatasi masalah komunikasi dan koordinasi. Sebab, masalah di Jakarta tidak bisa diselesaikan semuanya hanya dengan APBD DKI,” katanya.

Refly menambahkan, selama tiga tahun kepemimpinannya, Basuki harus bisa membuktikan ke publik bahwa dia bekerja keras menyelesaikan aneka persoalan.

Tantangan

Rangkuti menambahkan, ada tiga tantangan yang akan dihadapi Basuki saat memerintah Jakarta ke depan. Pertama adalah bagaimana Basuki menggerakkan birokrasi untuk bekerja sesuai dengan instruksinya.

Kedua, dalam tataran politik, Basuki menghadapi penolakan anggota DPRD DKI yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Ketiga, tantangan kelompok kepentingan di DKI, mulai dari mafia hingga pengusaha hitam.

Rangkuti menyarankan Basuki fokus pada kerja. ”Lebih baik persoalan di luar kerja tidak terlalu ditanggapi,” ujar Rangkuti.

Mengadu

Sejumlah fraksi DPRD DKI yang tergabung dalam KMP DKI Jakarta menilai pelantikan Basuki menyalahi aturan. Empat wakil ketua DPRD DKI yang tergabung dalam KMP mendatangi Komisi II DPR, Rabu.

Perwakilan KMP DKI tersebut adalah Muhammad Taufik (Partai Gerindra), Triwisaksana (Partai Keadilan Sejahtera), Ferrial Sofyan (Partai Demokrat), dan Abraham Lunggana (Partai Persatuan Pembangunan).

Taufik menuding Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah menghalangi langkah KMP ke Mahkamah Agung. ”Kami akan menggugat surat keputusan Presiden ke PTUN. Gugatan kami layangkan selambatnya hari Jumat ini,” katanya.

Terkait dengan pengaduan itu, Komisi II DPR meminta penjelasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno terkait dengan pelantikan Basuki. Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menganggap pemerintah pusat mengabaikan penolakan sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta. (NTA/ART/FRO/RAY/NDY)