Melepaskan Jakarta dari Cengkeraman Banjir

Upaya mengatasi banjir akibat hujan lokal dan aliran dari hulu di Jakarta bagian timur, dibangun Kanal Banjir Timur. Sama seperti Kanal Banjir Barat, KBT mengacu pada rencana induk yang kemudian dilengkapi "The Study on Urban Drainage and Wastewater Disposal Project in the City of Jakarta" tahun 1991 serta "The Study on Comprehensive River Water Management Plan in Jabotabek" pada bulan Maret 1997. Keduanya dibuat oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).

Kanal Banjir Timur melintasi 13 kelurahan (2 kelurahan di Jakarta Utara dan 11 kelurahan di Jakarta Timur) dengan panjang 23,5 kilometer. Total biaya pembangunannya Rp 4,9 triliun, terdiri atas biaya pembebasan tanah Rp 2,4 triliun (diambil dari APBD DKI Jakarta) dan biaya konstruksi Rp 2,5 triliun dari dana APBN Departemen Pekerjaan Umum.

Kanal Banjir Timur diarahkan untuk mengatasi banjir di wilayah Timur Jakarta dengan cara menampung aliran Kali Ciliwung, Kali Cililitan, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat dan Kali Cakung. Namun, pada kenyataannya banjir tetap terjadi dan fungsi BKT sebagai penampung aliran sungai dari sekitar tujuh sungai belum berfungsi secara optimal.

Banjir parah juga melanda Jakarta pada tahun 2013. Kenyataan terbaru saat itu adalah dua kanal banjir sudah beroperasi, tetapi banjir tetap belum beranjak dari Jakarta. Hanya saja hal baru yang kemudian disadari perlunya terobosan adalah pada saat puncak banjir, terjadi luapan di BKB, tetapi arus air di BKT kosong.

Itulah sebabnya Gubernur DKI Jakarta (waktu itu) Joko Widodo bersama Kementerian PU merencanakan dilakukan sodetan untuk mengurangi beban dan luapan air di KBB ke KBT saat terjadi puncak aliran dari Bendung Katulampa di Bogor. Entah sampai di mana realisasi rencana itu.

Siaga

Banjir sudah terjadi dan masih menghantui dalam beberapa bulan mendatang. Hal itu sesuai dengan prediksi Kepala Humas Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam peluncuran buku berjudul "Infografis Bencana dan Antisipasi Banjir Jakarta dan Daerah Lainnya" di Jakarta, Kamis (27/11/2014) bahwa banjir diperkirakan masih akan melanda Jakarta.

Berbagai cara yang dilakukan Pemprov DKI, seperti normalisasi dan pengerukan Sungai Ciliwung serta sosialisasi penanganan dengan cara lain, diyakini masih belum mampu mengentaskan persoalan banjir.

Penanganan banjir di Jakarta, kata dia, mesti dilakukan dengan skenario berskala besar dan untuk jangka panjang. Prediksi BNPB itu sesuai dengan fakta di lapangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya pencegahan. Namun, sejumlah titik di Jakarta tetap tergenang air setiap kali hujan turun dan ada kiriman air dari Bogor-Depok melalui Sungai Ciliwung.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Bambang Musyawardana mengimbau warga yang tinggal di wilayah rawan banjir selalu siaga akan datangnya bencana tersebut. Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi dan Geofisika, curah hujan tertinggi akan terjadi pada minggu ketiga Januari 2015 dan selesai pada pekan pertama Februari mendatang.

Selain itu, sejumlah wilayah yang diperkirakan akan terdampak banjir yang berada di sepanjang aliran Kali Ciliwung, Kali Krukut, Kali Angke dan Kali Sunter. "Tahun ini, daerah-daerah rawan banjir di Jakarta tercatat ada sebanyak 125 titik. Banjir paling parah diperkirakan akan melanda wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat," katanya.

Perhatian serius

Mengingat banjir telah menjadi bencana rutin di Jakarta, penanganan dan antisipasi harus dilakukan sejak dini dan melibatkan semua pihak. Pengendalian terhadap bencana banjir yang kerap melanda di berbagai titik di wilayah DKI Jakarta perlu perhatian dari semua pihak, terutama untuk menjaga kebersihan dan kelestarian kondisi lingkungan hidup di Ibu Kota.

"Sebagai contoh di sungai Ciliwung yang dahulu mempunyai lebar sekitar 16 meter namun saat ini menjadi 10-12 meter sehingga dibutuhkan perhatian semua pihak dalam menjaga dan melestarikan lingkungan agar ketika musim hujan datang dapat meminimalisasi kerugian akibat bencana banjir," kata Direktur Sungai dan Pantai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Imam Santoso dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Saat ini masih terus ada berbagai isu dan permasalahan yang terkait dengan sumber daya air di Ibu Kota, antara lain seperti laju pertumbuhan urbanisasi terhadap perubahan tata guna lahan, hunian di bantaran sungai yang semakin banyak serta sampah pada drainase dan sungai.

Menurut Imam, Kemenpupera melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi banjir, terutama di Jakarta, seperti normalisasi di Sungai Ciliwung dimulai dari Ruas Pintu Air Manggarai-Jembatan Tol T.B. Simatupang.

Selain itu, ujar dia, manfaat dari program tersebut adalah meningkatkan kapasitas tampung alir dari 200 meter kubik per detik menjadi 570 meter kubik per detik dan penataan kawasan di sekitar Ciliwung.

Pemerintah juga bakal merevitalisasi situ-situ, seperti Situ Bojongsari yang berlokasi di Kelurahan Bojongsari, Sawangan, yang bermanfaat antara lain untuk konservasi, tampungan air, dan pengendali banjir.

"Adapula normalisasi Kali Pesanggrahan untuk mengurangi risiko terjadinya banjir dan penataan kawasan. Semua kegiatan tersebut dari segi teknis, siap dan sedang dilaksanakan. Namun, dari segi sosial, tetap saja membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah terkait dan masyarakat. Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah Jakarta," katanya.