Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemadam Telusuri Lantai Gerindra hingga Atas, Tak Ada Api di DPRD DKI

Kompas.com - 26/12/2014, 01:01 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat Sudarno mengatakan, petugas pemadam tidak menemukan adanya kebakaran di Gedung DPRD DKI Jakarta. Menurut Sudarno, alarm kebakaran yang berbunyi di Gedung DPRD DKI Jakarta berasal lantai 2.

"Alarm yang bunyi di lantai 2. Tadi anggota saya menelusuri sampai lantai 11. Tidak ada apa-apa," ucap Sudarno saat dihubungi KOMPAS.com, Kamis (25/12/2014) malam.

Sebagai informasi, lantai 2 di gedung yang beralamat di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini ditempati oleh Fraksi Partai Gerindra. Sudarno belum mengetahui secara pasti penyebab bunyinya alarm kebakaran. Tapi menurutnya, alarm diduga bunyi karena asap rokok.

"Diduga ada orang yang merokok dan meniup asap ke smoke detector (deteksi asap)," ucapnya.

Sudarno melanjutkan, deteksi asap itu pasti berbunyi jika menemukan ada asap, meskipun asap itu sedikit seperti asap rokok. "Kalau asap hilang, alarmnya mati," ujar Sudarno. 

Tidak hanya menelusuri lantai 2, Sudarno juga mengatakan petugas sudah menelusuri hingga lantai 11.

Sebelumnya, akun Twitter BPBD DKI Jakarta mengatakan sudah mengirim 8 mobil pemadam kebaran ke gedung yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat. "Petugas kami sudah balik kanan jam 23.00," tutur Sudarno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Megapolitan
Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Megapolitan
Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com