Kompas.com - 02/01/2015, 16:53 WIB
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Seusai menghadiri peresmian Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama langsung meninjau kantor BPTSP yang berada di lantai 18, Blok H, Balaikota.

Di sana, Basuki langsung terkejut melihat besarnya kantor BPTSP Balaikota. Di loket pelayanan, terdapat tiga orang pegawai lengkap dengan telepon, komputer, dan segelas permen di sampingnya. Di depan loket terdapat tiga buah kursi pelayanan.

Basuki langsung duduk di kursi tengah. Basuki didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani dan Kepala BPTSP Noor Samsu Hidayat mendampingi.

Pria yang akrab disapa Ahok itu langsung marah mengetahui besarnya kantor BPTSP di Balaikota. "Ini sebetulnya tidak perlu ada kantor PTSP di Balaikota, di kantor lurah saja seharusnya. Sehingga misalnya orang Kelurahan Cilincing ada urusan, nggak perlu ke sini. Untuk apa datang ke Balaikota, harus naik ke lantai 23, orang pusing," kata Basuki kesal, Jumat (2/1/2015).

Basuki memprediksi kantor BPTSP di Balaikota tidak ramai dikunjungi warga karena sulitnya akses dan kurangnya informasi. Bahkan nantinya kantor BPTSP itu, kata Basuki, hanya akan berisi para staf PTSP.

Saat ini, pelayanan PTSP terdiri dari Badan PTSP Provinsi yang terletak di Balaikota, 6 kantor PTSP Kota/Kabupaten, 44 Kecamatan, serta 267 Kelurahan. Pembagian pelayanan PTSP tergantung dari besarnya bentuk pengaduan. Apabila pengaduan warga terkait pertanahan, dukcapil, PTSP masih dalam unit terkecil, maka bisa diadukan ke PTSP Kelurahan. Namun jika pengaduan warga sudah ke tingkat lebih tinggi atau sudah masuk ke ranah hukum, maka diadukan ke Badan PTSP Provinsi atau di Balaikota.

"Kenapa tidak semua urusan digabung di PTSP Kelurahan? Satu lantai ini begitu lebar ruangannya, apakah nanti penuh warga, buat apa ruang tunggu begitu lebar tapi tidak ada warga yang datang. Mending di kelurahan yang dekat rumah. Kalau nanti saya bertanya di PTSP Kelurahan tentang urusan ini itu, ternyata jawabannya harus urus BPTSP di Balaikota, saya pecat Pak Noor! Berarti PTSP kita gagal, buat apa kantor begitu mewah," tukas Basuki pada Noor yang berada di sampingnya.

Kepala BPTSP Noor Samsu pun hanya mengangguk dan mencoba memahami tuntutan Basuki.

Basuki pun mengklaim dirinya telah memberi contoh baik dalam hal pelayanan. Agar warga tidak bingung untuk memasukkan surat kepada Gubernur, di pendopo Balaikota, Basuki telah menempelkan tulisan "Terima Surat" dan memberi kursi di sepanjang pendopo. Sehingga warga akan semakin mudah untuk mengirim surat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Resmikan 12 Rusunawa Senilai Rp 2,96 Triliun, Dinas Perumahan: Sumber Dananya dari APBD dan KLB

Pemprov DKI Resmikan 12 Rusunawa Senilai Rp 2,96 Triliun, Dinas Perumahan: Sumber Dananya dari APBD dan KLB

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Nasib Sumur Resapan Anies | Cara Registrasi Aplikasi Rusunawa | Konstruksi MRT Fase 2 Pintu Masuk Monas

[POPULER JABODETABEK] Nasib Sumur Resapan Anies | Cara Registrasi Aplikasi Rusunawa | Konstruksi MRT Fase 2 Pintu Masuk Monas

Megapolitan
Cerita Korban Selamat dari Kebakaran di Tambora, Lompat dari Lantai 3 dan Lari di Atap Tetangga

Cerita Korban Selamat dari Kebakaran di Tambora, Lompat dari Lantai 3 dan Lari di Atap Tetangga

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Kehilangan Rp 2,7 Triliun Akibat Gratiskan PBB, Pakar Sarankan Hitung Ulang

Pemprov DKI Bakal Kehilangan Rp 2,7 Triliun Akibat Gratiskan PBB, Pakar Sarankan Hitung Ulang

Megapolitan
Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Megapolitan
Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Megapolitan
Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Megapolitan
Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Megapolitan
Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Megapolitan
Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Megapolitan
Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Megapolitan
Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Megapolitan
Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Megapolitan
Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.