Kompas.com - 08/01/2015, 14:31 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, berkunjung ke kantor redaksi Harian Kompas, Rabu (7/1/2015). KOMPAS.COM/ANDRI DONNAL PUTERAWakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, berkunjung ke kantor redaksi Harian Kompas, Rabu (7/1/2015).
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Evaluasi atas kinerja birokrasi adalah keniscayaan untuk mengukur pencapaian dan memperbaiki cara kerja. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta semua pegawai negeri sipil di Provinsi DKI Jakarta tidak menyalahartikan hal itu.

Menurut Djarot, evaluasi atas kinerja birokrasi harus tetap ada. Dia berharap evaluasi rutin tiga bulan sekali yang direncanakan setelah perombakan struktur birokrasi tidak disalahartikan seakan-akan penggantian pejabat dilakukan setiap tiga bulan.

Pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melantik 4.676 pejabat eselon 2-4 di lingkungan Pemprov DKI. Jumlah itu berkurang dibandingkan dengan sebelumnya yang mencapai 8.011 jabatan. Pemprov DKI menghapus 1.500 jabatan dan untuk sementara mengosongkan 1.835 jabatan karena dinilai kurang efektif.

”Memang muncul kekhawatiran di kalangan pejabat, mereka tidak tenang dalam bekerja dengan adanya evaluasi setiap tiga bulan. Mereka jadi tidak fokus dalam kerja. Namun, evaluasi harus tetap ada. Jangan merasa jabatan aman,” kata Djarot, saat berkunjung ke kantor Redaksi Kompas, Rabu (7/1).

Djarot menyatakan akan segera turun ke enam wilayah kota dan kabupaten administrasi untuk memberikan penjelasan kepada segenap pegawai negeri sipil tentang evaluasi dan perombakan jabatan itu. Kunjungan dimulai hari Kamis ini di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

Selain memberikan penjelasan tentang evaluasi kinerja, Djarot juga akan mendorong para pegawai DKI untuk meninggalkan kebiasaan menunda pekerjaan, tidak punya inisiatif, terjebak dalam rutinitas, dan hanya menunggu perintah. Menurut dia, para pegawai negeri sering lupa bahwa agen pembaru yang utama adalah birokrasi.

”Dalam enam bulan ini kami akan menata pasukan di birokrasi agar lebih proaktif, tidak sekadar reaktif. Saya yakin dengan terapi kejut seperti ini akan ada perubahan. Kuncinya memang ada di birokrat,” ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Djarot menilai, perombakan birokrasi besar-besaran di DKI Jakarta adalah sejarah baru dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Dia menyadari pasti ada kekecewaan di kalangan pejabat yang dinonaktifkan.

”Kalau ada pejabat yang kecewa, bilang saja kepada saya. Sebenarnya konsekuensi seorang pegawai negeri sipil adalah bersedia ditempatkan di mana saja, diberi jabatan atau tidak diberi jabatan. Cara mereka menerima konsekuensi ini akan menunjukkan kualitas mereka sebagai PNS,” kata Djarot.

Dia juga meminta aparat untuk tidak takut menggunakan anggaran sepanjang tidak melanggar aturan dan korupsi. Harapannya, masalah yang dihadapi warga bisa segera selesai.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bau Pesing dan Becek di JPO Terminal Depok, Warga: Baru Mau Naik, Eh Ada yang Kencing...

Bau Pesing dan Becek di JPO Terminal Depok, Warga: Baru Mau Naik, Eh Ada yang Kencing...

Megapolitan
15 Tahun Berkonflik, Pembangunan GKI Yasmin Bogor Dimulai

15 Tahun Berkonflik, Pembangunan GKI Yasmin Bogor Dimulai

Megapolitan
PPKM Level 2, Pemprov DKI Kurangi Jam Operasional Transportasi Umum

PPKM Level 2, Pemprov DKI Kurangi Jam Operasional Transportasi Umum

Megapolitan
Senin Siang, Terdakwa Kasus Hoaks Babi Ngepet Akan Divonis di PN Depok

Senin Siang, Terdakwa Kasus Hoaks Babi Ngepet Akan Divonis di PN Depok

Megapolitan
Transjakarta: Tak Ada Perubahan Layanan dalam Penghentian Sementara Operasional 229 Bus

Transjakarta: Tak Ada Perubahan Layanan dalam Penghentian Sementara Operasional 229 Bus

Megapolitan
PPKM Level 2, Bus Transjakarta Hanya sampai Pukul 22.30 WIB

PPKM Level 2, Bus Transjakarta Hanya sampai Pukul 22.30 WIB

Megapolitan
UPN Veteran Jakarta Copot Pengurus Menwa Buntut Mahasiswi Meninggal Saat Pembateran

UPN Veteran Jakarta Copot Pengurus Menwa Buntut Mahasiswi Meninggal Saat Pembateran

Megapolitan
Proyek Tambal Sulam Sumur Resapan Jakarta dan Instruksi Anies

Proyek Tambal Sulam Sumur Resapan Jakarta dan Instruksi Anies

Megapolitan
UPDATE: Tambah 4 Kasus di Tangsel, 43 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 4 Kasus di Tangsel, 43 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Nihil Kasus Baru di Kota Tangerang, 14 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Nihil Kasus Baru di Kota Tangerang, 14 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Senin: Jakarta Hujan Siang-Sore

Prakiraan Cuaca BMKG Senin: Jakarta Hujan Siang-Sore

Megapolitan
Ganjil Genap Depok, Saat Warga Keluhkan Kemacetan di Luar Margonda

Ganjil Genap Depok, Saat Warga Keluhkan Kemacetan di Luar Margonda

Megapolitan
Aturan Masuk Indonesia bagi WNI dan WNA yang Tiba di Bandara Soekarno-Hatta

Aturan Masuk Indonesia bagi WNI dan WNA yang Tiba di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] 29 Sumur Resapan di Lebak Bulus Akan Dilubangi | Uji Coba Ganjil Genap di Depok Timbulkan Kemacetan

[POPULER JABODETABEK] 29 Sumur Resapan di Lebak Bulus Akan Dilubangi | Uji Coba Ganjil Genap di Depok Timbulkan Kemacetan

Megapolitan
UPDATE: 43 Kasus Baru di Jakarta, Satu Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: 43 Kasus Baru di Jakarta, Satu Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.