Dishub DKI Pastikan Pelarangan Sepeda Motor Diperluas ke Jalan Sudirman

Kompas.com - 08/01/2015, 16:17 WIB
Pengendara sepeda motor memadati Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014). Di hari pertama uji coba pembatasan sepeda motor sepanjang Jalan Thamrin-Medan Merdeka Barat, masih terdapat sejumlah pengendara yang belum mengetahui aturan tersebut. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Pengendara sepeda motor memadati Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014). Di hari pertama uji coba pembatasan sepeda motor sepanjang Jalan Thamrin-Medan Merdeka Barat, masih terdapat sejumlah pengendara yang belum mengetahui aturan tersebut. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan Benjamin Bukit menilai peraturan pelarangan sepeda motor yang dilaksanakan di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat sejak 17 Desember lalu efektif mengurai kemacetan lalu lintas. Dengan demikian, ia memastikan akan ada perluasan area yang akan dimulai setelah 17 Januari mendatang.

Adapun area yang akan dipilih seperti yang banyak diberitakan dalam beberapa hari terakhir, yakni di Jalan Sudirman, tepatnya sampai di sekitar Patung Pemuda Membangun atau yang lebih dikenal sebagai Bundaran Senayan, tak jauh dari Ratu Plaza.

"Kita habiskan evaluasi (di Jalan Thamrin dan Medan Merdeka Barat) ini dulu, kan belum sebulan. Tahapannya kan begitu. Jadi perluasannya ya pasca 17 (Januari) lah," kata Benjamin, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (8/1/2015). [Baca: Selama 30 Menit, Belasan Orang Tuntut Ahok Stop Kebijakan Pelarangan Motor]

Sesuai yang telah direncanakan, kata Benjamin, seusai habisnya masa uji coba, penerapan pelarangan sepeda motor akan dilengkapi dengan peraturan hukum. Dengan demikian, para pengendara motor yang tetap nekat melintas akan dikenakan sanksi.

Menurut Benjamin, saat ini jajaran Pemerintah Provinsi DKI tengah menggodok Peraturan Gubernur yang akan menjadi dasar hukum bagi peraturan tersebut. Penyusunan Pergub ditargetkan rampung paling lambat pada 17 Januari.

"Setelah tanggal 17 kalau ada yang melanggar, langsung kenakan sanksi. Uji coba ini aja kita toleran, setelah ini mainkan. Polantas kan punya tilang, kajiannya pun sudah melekat dengan koridor ini. Jadi tinggal extend saja. Paling persyaratannya ada jalan alternatif," ucap Benjamin.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi masa satu bulan diberlakukannya pelarangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat pada 17 Januari mendatang. Apabila dinilai efektif dalam mengurai kemacetan, pelarangan sepeda motor akan diperluas.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Pengemudi Ojol Jotos Karyawan Toko Roti di Pondok Gede

Seorang Pengemudi Ojol Jotos Karyawan Toko Roti di Pondok Gede

Megapolitan
Polisi Periksa RT hingga Camat Tanah Abang Terkait Kerumunan di Acara Rizieq

Polisi Periksa RT hingga Camat Tanah Abang Terkait Kerumunan di Acara Rizieq

Megapolitan
Polisi Pastikan Rizieq Shihab Akan Dites Swab Sebelum Diperiksa soal Kerumunan di Petamburan

Polisi Pastikan Rizieq Shihab Akan Dites Swab Sebelum Diperiksa soal Kerumunan di Petamburan

Megapolitan
Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Bekasi Tembus 10.000, KBM Tatap Muka Tetap Jalan

Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Bekasi Tembus 10.000, KBM Tatap Muka Tetap Jalan

Megapolitan
Pemkot Jaktim Bakal Terus Bangun Bank Sampah di Tiap RW

Pemkot Jaktim Bakal Terus Bangun Bank Sampah di Tiap RW

Megapolitan
UPDATE 30 November: 10.112 Pasien Covid-19 Dirawat di Jakarta

UPDATE 30 November: 10.112 Pasien Covid-19 Dirawat di Jakarta

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Sebut Pencopotan Wali Kota Jakarta Pusat Sudah Sesuai Aturan

Komisi A DPRD DKI Sebut Pencopotan Wali Kota Jakarta Pusat Sudah Sesuai Aturan

Megapolitan
Surat Suara yang Diterima KPU Tangsel Kurang 1.035 Lembar

Surat Suara yang Diterima KPU Tangsel Kurang 1.035 Lembar

Megapolitan
Direksi RS Ummi dan MER-C Penuhi Panggilan Polisi soal Kontroversi Tes Swab Rizieq Shihab

Direksi RS Ummi dan MER-C Penuhi Panggilan Polisi soal Kontroversi Tes Swab Rizieq Shihab

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Stadion Patriot

Pemkot Bekasi Akan Tambah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Stadion Patriot

Megapolitan
854 Surat Suara Pilkada Tangsel Cacat, Bakal Dimusnahkan Jelang Pencoblosan

854 Surat Suara Pilkada Tangsel Cacat, Bakal Dimusnahkan Jelang Pencoblosan

Megapolitan
Polisi Tangkap Komplotan Begal Pesepeda, Pemimpinnya Ditembak Mati

Polisi Tangkap Komplotan Begal Pesepeda, Pemimpinnya Ditembak Mati

Megapolitan
Positif Covid-19, Wagub DKI Disebut OTG

Positif Covid-19, Wagub DKI Disebut OTG

Megapolitan
Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Bekasi Tembus 10.000, Pemkot: Tidak Ada Masalah

Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kota Bekasi Tembus 10.000, Pemkot: Tidak Ada Masalah

Megapolitan
Wisma Atlet Dikhawatirkan Penuh Jika Tak Ada Penurunan Kasus Covid-19

Wisma Atlet Dikhawatirkan Penuh Jika Tak Ada Penurunan Kasus Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X