Kumpulkan Pejabat DKI, Ahok Bahas Nasib Monorel

"Kalau PT JM mau membangun depo di lokasi lain selain Waduk Setiabudi dan Tanah Abang, mereka harus lelang lagi dengan perusahaan lain. Tidak boleh langsung bangun depo seenaknya, karena yang mereka ajukan itu pembangunan depo yang lama, makanya ini mau dikomunikasikan di rapim," kata Ahok, di Balaikota, Senin (12/1/2015).

Dalam rapim itu, Ahok menegaskan tetap akan menggunakan rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum, yakni tingkat bahaya pembangunan depo di atas Waduk Setiabudi. Menurut Ahok, pembangunan di atas waduk dapat membuat waduk jebol dan banjir meluap di wilayah KBB (Kanal Banjir Barat).

Ia pun mencurigai ada oknum yang memberi izin pembangunan depo monorel di Waduk Setiabudi dan Tanah Abang. "Berarti dulu (ada pejabat) yang mengatakan boleh membangun depo di Waduk Setiabudi dan Tanah Abang. Seharusnya tidak bisa," kata Ahok. 

Ia juga mengaku telah membicarakan perihal monorel oleh PT JM bersama Presiden Joko Widodo. Presiden menyetujui keputusan Ahok untuk membatalkan proyek monorel oleh PT JM jika kalkulasinya tidak sesuai.

Di sisi lain, Direktur PT JM Sukmawati Syukur merasa tidak terima dituding memaksakan pembangunan depo monorel di atas Waduk Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan. Menurut dia, pembangunan depo di sana merupakan kesepakatan yang tercipta antara Pemprov DKI dan PT JM.

"Lokasi (pembangunan) depo itu yang menentukan adalah Pemprov DKI. Kami, PT JM, hanya mendesain saja," kata Sukmawati.

Ia pun mengklaim pihak PT JM telah mendapat restu Menteri PU terdahulu Djoko Kirmanto untuk membangun depo monorel di atas Waduk Setiabudi. Di dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemprov DKI dengan PT JM, lanjut dia, kewajiban mengadakan lahan untuk pembangunan depo merupakan kewajiban Pemprov DKI.