Polda Metro Jaya Usulkan Daerah Penyangga Juga Dipasang ERP

Kompas.com - 14/01/2015, 12:12 WIB
Salah satu alat ERP yang terpasang di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Gambar diambil pada Senin (29/9/2014) Kompas.com/Kurnia Sari AzizahSalah satu alat ERP yang terpasang di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Gambar diambil pada Senin (29/9/2014)
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Kemacetan lalu lintas di Jakarta tidak terlepas dari sumbangan volume kendaraan dari daerah-daerah penyangga Ibu Kota seperti Depok, Tangerang dan Bekasi. Karena itu, Polda Metro Jaya mengusulkan supaya adanya penerapan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di daerah-daerah penyangga tersebut.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, untuk memberikan hasil pembatasan kendaraan bermotor khususnya roda empat yang optimal, maka ERP bukan hanya dilakukan di Jakarta.

“Kalau bisa ERP bisa meluas, tidak hanya di Jakarta tetapi juga Botabek, mungkin bisa dikaji ke depannya,” ujar Martinus di Mapolda Metro Jaya, Rabu (14/1/2015).

Dengan menerapkan ERP di daerah-daerah penyangga Ibu Kota, kendaraan-kendaraan yang berasal yang akan memasuki Jakarta diharapkan bisa berkurang. Apalagi saat ini kapasitas jalan tol juga semakin terbatas lantaran besarnya volume kendaraan.

Meskipun demikian, Martinus mengakui, perlu ada regulasi yang benar supaya penerapan ERP berjalan dengan baik.

“Penerapannya tentu harus melibatkan semua stakeholder (pemangku kebijakan), tidak hanya polisi tetapi juga pemerintah. Tahapan-tahapannya juga harus jelas,” tutur Martinus.

Penerapan ERP merupakan salah satu upaya pembatasan kendaraan untuk menekan kemacetan. Diketahui pada 2014 menunjukkan, ada 17.523.967 unit kendaraan bermotor di Jakarta. Petumbuhannya setiap tahun mencapai12-13 persen.

Sementara itu, pertumbuhan jalan hanya 0,01 persen per tahunnya. “Tidak sebanding. Maka harus ada upaya pembatasan kendaraan,” tandas Martinus.

Selain ERP, pembatasan kendaraan juga berupa three in one, pelarangan sepeda motor, dan peningkatan pajak progesif kendaraan bermotor. Sementara itu, usulan pelat ganjil-genap dan warna kendaraan masih terus dikaji.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

Megapolitan
PSBB DKI Jakarta, Pengendara Sepeda Motor Pribadi Boleh Berboncengan

PSBB DKI Jakarta, Pengendara Sepeda Motor Pribadi Boleh Berboncengan

Megapolitan
Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Megapolitan
Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Megapolitan
[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

Megapolitan
PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

Megapolitan
Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Megapolitan
Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Megapolitan
Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Megapolitan
Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Megapolitan
Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Megapolitan
Depok di Ambang Kewalahan Tangani Covid-19?

Depok di Ambang Kewalahan Tangani Covid-19?

Megapolitan
Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Megapolitan
Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X