Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejak 2011, Penumpang Transjakarta Alami Penurunan

Kompas.com - 15/01/2015, 17:44 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini, Kamis (15/1/2015) layanan bus transjakarta memasuki usia 11 tahun. Selama 11 tahun melayani warga Ibu Kota, jumlah penumpang transjakarta mengalami kenaikan setiap tahunnya hanya pada tujuh tahun pertama, tepatnya dari 2004-2011.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PT Transjakarta, 2011 menjadi tahun puncak jumlah penumpang tertinggi dengan 114,7 ribu penumpang. Setelah itu, jumlah penumpang bus transjakarta tak pernah lagi mencapai angka tersebut.

Pada 2012, jumlah penumpang transjakarta hanya mencapai 111,2 juta. Para 2013, jumlah penumpang sempat mengalami penambahan menjadi 112,5 juta. Namun pada 2014, jumlahnya menjadi turun menjadi hanya 111,6 juta.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas, mengatakan faktor utama yang menjadi penyebab menurunnya jumlah penumpang transjakarta adalah lamanya waktu kedatangan antar bus di halte (headway). [Baca: 11 Tahun Melayani Warga, Ini Penilaian Ahok Terhadap Transjakarta]

Menurut dia, ada tiga penyebab yang mendasari hal tersebut, yakni keterbatasan unit, keterbatasan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dan jalur yang tidak steril.

"Ketiga persoalan laten ini berdampak pada masa tunggu yang lama. Kurun waktu 2004-2006, ketiga persoalan ini belum kelihatan karena jumlah koridor dan bus masih terbatas. Tetapi setelah beroperasinya koridor IV-VII pada 27 Januari 2007, terjadi penambahan bus cukup banyak. Persoalan pun mulai muncul," kata Tyas dalam acara "refleksi 11 tahun pelayanan transjakarta", di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2015).

Menurut Tyas, saat ini semua jalur transjakarta di 12 koridor sudah tidak ada satupun yang steril, termasuk koridor yang melewati jalan-jalan protokol, seperti koridor I, VI, dan IX. Harapan muncul pada satu semester era pemerintahan Gubernur Joko Widodo yang memberlakukan denda Rp 500.000 untuk pengguna kendaraan non-transjakarta yang masuk jalur 'busway'.

"Denda motor Rp 500.000 dan mobil Rp 1 juta. Tetapi program itu terhenti pada pekan ketiga ketika terjadi pergantian Dirlantas. Sampai sekarang belum muncul gebrakan baru dari Ditlantas Polda Metro Jaya," ujar dia.

Untuk penambahan unit bus, kata Tyas, harapan muncul pada awal 2014, saat Pemprov DKI mengalokasi anggaran Rp 1 triliun untuk membeli bus baru dari Tiongkok.

Namun, belum satu bulan berjalan, sejumlah bus mengalami karat pada komponennya yang berujung pada mencuatnya kasus bus transjakarta yang menyeret nama mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono sebagai tersangka utama.

Sementara mengenai penambahan SPBG, Tyas menilai penambahan itu tak mengalami kemajuan. Adapun pembangunan dua SPBG di Jalan Ragunan dan Lebak Bulus, batal diresmikan dan hingga saat ini kedua SPBG baru tersebut belum juga beroperasi.

Saat ini tercatat baru ada enam SPBG yang beroperasi untuk melayani 823 bus transjakarta (535 bus tunggal dan 288 bus gandeng) yang melayani 12 koridor. Keenam SPBG itu adalah SPBG Pemuda, SPBG Daan Mogot Pesing, SPBG Pinang Ranti, SPBG Kampung Rambutan, SPBG Daan Mogot Jelambar dan SPBG Perintis.

"Tak cuma itu, kualitas BBG yang digunakan sering dikeluhkan operator karena kualitasnya rendah. Terlalu banyak air, oli, dan lumpur, sehingga menyebabkan tabung mudah korosi. Padahal membersihkan tabung gas tidak masuk dalam komponen pada saat menghitung rupiah per kilometer. Akibat kualitas BBG buruk, operator juga dirugikan secara finansial," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com